mediamerahputih.id – Islam dan politik memiliki hubungan yang erat, namun tidak bersifat legal-formalistik, melainkan substansialistik. Namun secara kompleks dalam sejarah ini disebabkan oleh sifat Islam sebagai agama yang juga memberikan pedoman untuk kehidupan sosial, politik, dan ekonomi.
Bila membahas relasi agama dan politik, kedua entitas tersebut tentu memiliki proses yakni agama memiliki peran strategis dalam mengkonstruksi dan memberikan kerangka nilai serta norma dalam membangun struktur negara dan pendisiplinan masyarakat.
Untuk dapat mengulas mengenai topik tersebut. Maka tidak ada salahnya bila membahasanya secara ilmiah bahasan antara Islam dan politik memiliki hubungan yang erat yang sering kali menjadi pertanyaan dalam diskusi mata kuliah Ilmu Penidikan Agama.
Baca juga:
Seperti Apa Tanggung Jawab Seorang Ilmuwan Muslim! Begini Penjelasan menurut Al-Quran
Berikut pertanyaan dalam diskusi kuliah
- Seperti apa seharusnya hubungan Islam dan politik? Apakah sifatnya harus dipisahkan? Harus terintegrasi? Atau relasi seperti apa yang baiknya berlaku. Coba jelaskan pendapatmu!
- Kita sering mendengar bahwa politik itu kotor. Benarkah pernyataan itu? Kalau tidak seperti apakah politik yang ideal?
Bahasan
- Bila mengutip Buku Materi Pokok (BMP) hubungan antara Islam dan politik dapat diinterpretasikan dan diimplementasikan dengan berbagai cara tergantung pada perspektif dalam konteks ini maka ada beberapa pandangan umum yang sering muncul:
Pemisahan:
Bahwa agama, termasuk Islam, harus dipisahkan dari urusan politik. Dalam konteks ini pemisahan yang bertujuan untuk menjaga kebebasan beragama dan memastikan bahwa negara bersifat sekuler, di mana keputusan politik didasarkan pada pertimbangan rasional dan kepentingan umum, bukan menjadi urusan agama meski di Indonesia sendiri berdirinya suatu negara NKRI ini berkat dedikasi dan pemikiran buah hasil dari agama yakni melalui tokoh-tokoh agama dan para Ulama yang turut adil dalam memberikan kontribusi atas pencapaian kemerdekaan Indonesia.
a. Integrasi:
Bahwa agama, termasuk Islam, harus terintegrasi dalam kehidupan politik. Dalam konteks ini, nilai-nilai agama dianggap sebagai sumber inspirasi dan pedoman dalam pembuatan kebijakan politik. Dalam konteks Integrasi ini agama dapat memberikan landasan moral dan etika yang kuat dalam menjalankan pemerintahan.
b. Relasi yang baik:
Dalam hubungan antara Islam dan politik harus didasarkan pada prinsip saling menghormati dan saling melengkapi. Agama dalam konteks Relasi ini yaitu dapat memberikan masukan atau panduan moral dan etika dalam kehidupan politik, tetepi diimbangi dengan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dalam kebebasan beragama. Sehingga hal ini untuk memastikan bahwa kepentingan umum dan hak asasi manusia tetap dijaga.
Baca juga:
Apa Beda antara Hukum, Syariat dan Fiqh Berikut Ini Penjelasannya!
Adapun prinsip-prinsip Kekuasaan Politik dalam Islam antara
- Kewajiban untuk menunaikan amanah.
- Perintah untuk menetapkan hukum dengan adil.
- Perintah taat kepada Allah, Rasul dan Ulil Amri.
- Perintah tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah.
2. Pernyataan bahwa politik itu kotor sering kali muncul karena adanya korupsi, manipulasi, dan kepentingan pribadi yang merusak integritas politik. Namun, hal itu tidak semua politik harus dianggap kotor. Politik yang ideal adalah politik yang berlandaskan pada prinsip-prinsip moral, etika, dan keadilan.
Baca juga:
Multikultural Masyarakat yang Didasari Persatuan Menurut Bikhu Parekh
Politik yang ideal adalah politik yang melayani kepentingan publik, mempromosikan kesejahteraan masyarakat, dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Politik yang ideal juga melibatkan partisipasi aktif dari warga negara, di mana mereka memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik dan memilih pemimpin yang berkualitas. Politik yang ideal adalah politik yang berfokus pada pelayanan publik, memperjuangkan keadilan sosial, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
Penting untuk diingat bahwa politik itu sendiri adalah alat untuk mencapai perubahan positif dan mempengaruhi kehidupan kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terlibat secara aktif dalam politik dan berusaha menciptakan politik yang lebih baik dengan memilih pemimpin yang jujur, berintegritas, dan berkomitmen untuk kepentingan publik.
Baca juga:
Seperti Apa Budaya Etika seorang Muslim? Begini menurut Dalil Al-Quran
Dengan begitu politik yang ideal sesuai ajaran Islam yaitu politik yang berfokus pada pelayanan masyarakat, keadilan, dan keberlanjutan. Adapun karakteristik politik yang dapat dianggap sebagai ideal:
- Transparansi dan Akuntabilitas:
Politik yang ideal harus didasarkan pada transparansi penuh, di mana setiap tindakan dan keputusan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas menjadi kunci untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
- Partisipasi Masyarakat:
Politik yang ideal melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi ini dapat dilakukan melalui pemilihan umum, konsultasi publik, dan dialog terbuka antara pemimpin dan warganegara.
- Keseimbangan Kekuasaan:
Politik yang ideal menciptakan keseimbangan kekuasaan antara pemerintah, legislatif, dan yudikatif. Dalam konteks ini selalu mengedepankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
- Pembangunan Berkelanjutan:
Politik yang ideal harus mengutamakan pembangunan berkelanjutan, memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kebijakan yang mendukung keberlanjutan akan memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang dalam konteks ini melakukan pembangunan yang merata tidak terbawah dalam arus kepentingan kekuasan pribadi dan kelompok tertentu yang dapat berpotensi terjadi koruspi yang tentunya tidak sesuai dengan ajaran islam.
Baca juga:
Jawaban Korelasi Antara Sumber Hukum Formil dengan Materiil Beserta Contohnya
Melalui penerapan prinsip-prinsip ini, politik dapat menjadi kekuatan positif yang mendorong perubahan dan kemajuan dalam masyarakat. Oleh karena itu, sementara ada beberapa kasus politik yang kotor, kita juga harus memberikan perhatian pada upaya-upaya positif yang dilakukan oleh pemimpin dan partai politik yang berkomitmen untuk menciptakan politik yang ideal.
Baca juga:
Demikian ulasan referensi berdasarkan pemahaman materi yang ada di dalam BMP Pengantar Pendidikan Agama. Tetapi yang perlu dipahami dalam konteks ini bukan satu-satu rujukan pedoman yang utuh dan mutlak masih terdapat perbedaan sudut pendapat dari ahli pendidikan agama islam lainnya berdasarkan kajian ilmiah.
Namun bisa dipergunakan sebagai acuan dasar berdasarkan sumber referensi Pengantar Pendidikan Agama Islam. Semoga bahasan tersebut menjadi rujukan referensi mengenai hubungan Islam dan politik.(ton)
