mediamerahputih.id I Surabaya – Sidang lanjutan pembatalan penetapan Pengampuan nomor 108/Pdt.P/2022/PN Sby tanggal 9 Februari 2022 yang di peroleh Justini Hudaja (Terampu) terhadap adik perempuannya yang bernama Harjanti Hudaya, kembali digelar dengan agenda keterangan saksi fakta dan ahli psikologi forensik. Dalam fakta sidang terungkap tidak ada surat pengantar atau permintaan dari penyidik kepolisian, tidak dilakukan pemeriksaan oleh tim dokter,dan hasil diagnosis, Senin (02/10/2023).
Dalam sidang kali ini Ir Andi Darti SH., MH, ketua tim kuasa hukum Fransisca, menghadirkan saksi fakta Meggy telah mengenal Harjanti Hudaya dan Kasandra ahli Psikologi Forensik.
Baca juga:
Astaughfirulloh Andrianto Prajurit TNI Dibantu Selingkuhan Bunuh Istri Sahnya
Meggy mengatakan bahwa, telah mengenal Harjanti sejak 2017 hingga tahun 2018 dan saat dikenalkan oleh temannya. Kemudian dia (Harjanti) memesan baju, lalu ada pertemuan-pertemuan lainya. Meggy tidak mengetahui kalau Harjanti melakukan pemeriksaan dan minum-minum obat penenang. lantaran saat mengenalnya ia terlihat heppy dan tidak pernah terlihat cemas ataupun stres.
“Saya juga kaget kalau Harjanti dibilang ‘gila’, karena kami sempat pergi ke Bali selama 3 hari untuk membuka cabang butik, ternya tidak disana hanya berhura-hura. Kemudian sempat datang di Apartemennya di daerah Kelapa Gading serta mengumpulkan teman-temannya serta pergi makan sebanyak 2 kali di Jakarta,” kata Meggy yang merupakan perancang busana.
Disingung oleh Kuasa Hukum Fransisca, Ir Andi Darti SH., MH apakah saksi mengenal dekat dengan terampu dan apakah Harjanti pernah mengkonsumsi ineks?,” saya bertemu dengannya hanya sebatas urusan perkerjaan.
Baca juga:
KPK Endus Dugaan Mark Up Harga Tanah saat Proyek di Pulo Gebang
Dia sempat pesan 2 kali baju kepada saya, namun untuk pembayaran agak sulit hingga saya harus menagih, meskipun bajunya sudah selesai. Saya bertemu dengan Harjanti kurang dari 10 kali,”bebernya di ruang Kartika 1 PN Surabaya.
Ia menambahkan bahwa, terkait konsumsi ineks, saya tidak mengetahui, namun di tempat tinggalnya banyak koleksi minuman berakhol dan semapat melihat ia meminumnya. Untuk sifatnya orangnya kesannya Borjuis dan hura-hura dengan mentraktir teman-temannya serta suka pamer-pamer. Setahuku Harjati adalah ibu rumah tangga.
Lanjut keterangan A Kasandra Putranto Ahli Psikolog Forensik menjelaskan bahwa, Pada dasarnya harus dibedakan pemeriksaan kesehatan mental antara orang biasa dengan yang berstatus tersangka.
Lazimnya, pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan hukum, harus dilakukan oleh tim yang dipimpin oleh dokter kesehatan jiwa, dokter umum dan dibantu psikolog. dalam Permenkes No 77 Tahun 2015 disebutkan bahwa permintaan pemeriksaan jiwa , terkait masalah hukum harus diberikan berdasarkan permintaan dari penyidik Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.
Baca juga:
Begitu pula dengan pembuatan laporan berdasarkan permintaan khusus, terkait masalah hukum. Dan yang melakukan pembayaran menjadi tanggungjawab dari si pemberi perintah, yakni Kepolisian.
Perspektif psikolog bahwa Harjanti terkena gangguan kejiwaan. Tidak ada gejala halusinasi, distorsi realita, atau masalah psikotik. Masuk dalam Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang dinilai lebih ringan.
Ini berbedangan ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) yang memiliki ciri-ciri khas, seperti depresi berat, halusinasi, psikotik lebih berat, bahkan kehilangan kesadaran dan tertekan).
Dengan status tersangka, seharusnya dipastikan dengan baik mengenai proses pemeriksaan, kondisi tersangka dan cukup kompetern untuk meneruskan proses hukum.
“(Penderita) ODMK umumnya cakap hukum, kecuali yang berat sekali dan harus ditentukan oleh hasil pemeriksaan dari tim dokter kesehatan. Spesialis kejiwaan punya kewajiban periksa kesehatan fisik dan mental, ” tegas Ahli.
Masih kata Ahli bahwa, Dalam pasal 44 ayat 1, disebutkan seseorang bisa dinyatakan tidak bisa dilanjutkan proses hukumnya, jika terbukti terganggu kejiwaannya. Untuk tersangka yang mengalami gangguan kejiwaan mengalami perawatan sekurang-kurangnya 1 tahun lamanya.
Baca juga:
Kejaksaan Harus Seret Pelaku Tambang Ilegal di Mantup Diduga jadi Sarang Beking Perwira Polisi
Menurut Ahli, SP-3 (Surat Penghentian Penyidikan Perkara) diberikan Kepolisian, karena tidak cukup bukti, bukan ranah pidana dan batal demi hukum. Tidak ada karena gangguan kejiwaan.
Dalam perkara ini, tidak ada surat pengantar atau permintaan dari penyidik kepolisian, tidak dilakukan pemeriksaan oleh tim dokter,dan hasil diagnosis berbeda-beda dan berulang.
“Apalagi berlaku 6 (enam) bulan, hal ini tidak lazim. Intinya, resume medis ini cacat hukum,” kata Ahli.
Dalam perkara ini, lanjut Ahli, ada pidana piutangnya, saat ditangkap tersangka tidak sehat mental dan masuk UGD RS Dr Soetomo. Seharusnya ada surat pengantar dari penyidik Kepolisian, harus ada perawatan dan jika sudah selesai dikembalikan ke kepolisian.
“Ini nggak (demikian). Tidak dikembalikan , lalu dititipkan pengampuan. Pengampuan adalah peristiwa hukum lain. Dan hasilnya digunakan ke pidana lagi. Bahkan saya dengar digunakan untuk menggugat Ibu Fransisca di kasus lain lagi,” cetus Ahli.
Artinya, kata Ahli, kalau lagi ditangkap tidak cakap hukum, begitu mau melaporkan (tersangka ) , cakap hukum.
Diungkapkan Ahli, bahwa SP-3 itu bisa dikeluarkan karena 3 (tiga) alasan. Yakni pertama, ternyata bukan perkara pidana, tetapi ini perkara pidana, suaminya sudah masuk. kedua, tidak cukup bukti, tetapi buktinya cukup. Ketiga batal demi hukum.
Seharusnya pengampuan ini tidak boleh dikabulkan, karena statusnya sudah tersangka. Dalam hal ini, Pemohon tidak boleh menyediakan bukti-bukti sendiri, karena berstatus tersangka.
Seharusnya yang menyediakan bukti-bukti asessment atau apapun, mestinya penyidik. Juga dalam hal menegakkan diagnosis pun tidak boleh seorang SPKJ (Spesialis Kedokteran Jiwa). Kalau orang bisa boleh mendiagnosisi seseorang gila. Tetapi, kalau sudah berstatus tersangka itu wajib Psikiater Forensik.
Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Utara, perkara dengan terdakwa Subandi Gunadi teregister dalam perkara No. 144/Pid. B/2022/PN.Jkt.Utr dan dakwaa dibacakan pada tanggal 22 Februari 2022.
Baca juga:
Peretas Konten Judi Online di Website Kampus ITS Surabaya Terjerat Pasal Berlapis
Namun pada tanggal 17 Januari 2022, ternyata Justini Hudaja (Tergugat) telah mengajukan permohonan penetapan pengampuan di Pengadilan Negeri Surabaya yang teregister dalam perkara Nomor : 108/Pdt.P/2022/PN Sby terhadap Harjanti Hudaya, yang tidak lain adalah adik kandungnya sendiri.
Celakanya pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 Permohonan “Pengampuan” yang diajukan oleh Tergugat Justini Hudaja dikabulkan oleh Hakim Tunggal Suparno dengan amar putusan, menetapkan Justini Hudaja sebagai Pengampu dari Harjanti Hudaya.
Otomatis dengan adanya Penetapan Pengampuan Nomor : 108/Pdt.P/2022/PN Sby tersebut maka Tergugat Justini Hudaja diberi hak untuk mengurus segala harta dan kepentingan Terampu Harjanti Hudaya. Penetapan Pengampuan itu juga digunakan sebagai bukti dalam perkara Nomor : 9/PDT.G/2022 PN Jkt Utr.
Berdasarkan fakta tersebut menjadi jelas dan nyata bahwa tujuan Tergugat Justini Hudaja membuat Penetapan Pengampuan adalah dilandasi oleh suatu itikad buruk yakni agar dapat dipakai oleh Terampu Harjanti Hudaya sebagai bukti dalam perkara perdata
Nomor : 9/PDT.G/2022 PN Jkt Utr dan membantu Terampu Harjanti Hudaya bisa lolos dari statusnya sebagai tersangka dan terhindar dari penangkapan dan penahanan.
Baca juga:
Pelaku Pengeroyokan di Karaoke Alexis Divonis 5 Bulan Penjara
Merasa dirugikan dengan penetapan pengampuan tersebut, Fransisca menggugat pembatalan penetapan Pengampuan yang di peroleh Justini Hudaja (Tergugat) terhadap adik perempuannya yang bernama Harjanti Hudaya ke Pengadilan Negeri Surabaya.
Fransisca merasa, penetapan pengampuan tersebut digunakan oleh Harjanti Hudaya untuk menghindar dari proses hukum yang menjeratnya di Polda Metro Jaya bersama-sama dengan suaminya, Subandi Gunadi.(tio)
