mediamerahputih.id – Majelis hakim Pengadilan Agama menetapkan hak asuh dua anak dalam perkara perceraian Ahmad dan Siti diberikan kepada Siti sebagai ibu kandung. Putusan tersebut dijatuhkan setelah pengadilan mempertimbangkan usia anak, kondisi rumah tangga, serta fakta persidangan terkait peran masing-masing orang tua dalam memenuhi kebutuhan keluarga.
Perkara perceraian tersebut bermula ketika Siti mengajukan gugatan cerai terhadap Ahmad setelah rumah tangga mereka mengalami konflik berkepanjangan selama beberapa tahun. Pasangan yang telah menikah selama 10 tahun itu memiliki dua anak berusia 8 tahun dan 5 tahun.
Dalam gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama di wilayah domisilinya, Siti tidak hanya meminta perceraian, tetapi juga mengajukan tuntutan hak asuh anak (hadhanah), kewajiban nafkah anak setiap bulan, serta pembagian harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan.
Baca juga :
Pada sidang pertama, majelis hakim terlebih dahulu memerintahkan kedua pihak menjalani proses mediasi sesuai ketentuan hukum acara peradilan agama. Namun, upaya perdamaian tersebut tidak mencapai kesepakatan karena Ahmad menolak perceraian dan tidak menyetujui sebagian tuntutan yang diajukan Siti.
Setelah proses mediasi dinyatakan gagal, perkara dilanjutkan melalui tahapan persidangan yang meliputi pembacaan gugatan, penyampaian jawaban tergugat, replik, duplik, hingga pemeriksaan alat bukti dan saksi dari kedua pihak.
Dalam persidangan, terungkap bahwa Ahmad sebagai tergugat lebih sering bekerja dan tinggal di luar kota sehingga jarang berada di rumah. Selain itu, hakim menemukan fakta bahwa pemberian nafkah kepada keluarga tidak dilakukan secara konsisten selama masa perkawinan.
Baca juga :
Hukum memiliki Empat Sifat Dasar dan 4 Unsur, Begini Penjelasanya!
Berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti yang diajukan, majelis hakim kemudian mengabulkan gugatan cerai Siti. Hak asuh kedua anak ditetapkan berada di bawah pengasuhan Siti, sementara Ahmad tetap diwajibkan memberikan nafkah anak setiap bulan.
Keputusan hakim tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara hak asuh anak setelah perceraian. Berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak yang belum berusia 12 tahun pada dasarnya berada dalam pengasuhan ibu setelah terjadi perceraian.
Dalam perkara ini, kedua anak Ahmad dan Siti masih berusia di bawah 12 tahun sehingga secara hukum pengasuhan lebih diprioritaskan kepada ibu, sepanjang tidak terdapat alasan yang menunjukkan ibu tidak layak menjalankan hak asuh.
Baca juga :
Seperti Apa Tanggung Jawab Seorang Ilmuwan Muslim! Begini Penjelasan menurut Al-Quran
Selain faktor usia anak, majelis hakim juga mempertimbangkan kondisi faktual dalam keluarga tersebut. Siti dinilai lebih banyak menjalankan peran pengasuhan sehari-hari, sementara Ahmad memiliki keterbatasan waktu karena pekerjaan di luar kota. Dalam persidangan juga tidak ditemukan bukti bahwa Siti melakukan tindakan yang dapat membahayakan perkembangan maupun kepentingan anak.
Meski hak asuh diberikan kepada Siti, putusan tersebut tidak menghapus tanggung jawab Ahmad sebagai ayah. Ahmad tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup, pendidikan, dan perkembangan anak sesuai ketentuan hukum perkawinan dan hukum Islam.
Baca juga :
Ahmad yang tidak menerima putusan tersebut menyatakan rencana untuk mengajukan upaya hukum banding. Namun, keputusan akhir tetap berada pada kewenangan pengadilan tingkat lebih tinggi apabila perkara tersebut dilanjutkan melalui proses hukum berikutnya.
Putusan dalam perkara ini menegaskan bahwa penyelesaian sengketa hak asuh anak dalam perceraian tidak semata-mata menentukan pihak yang menang atau kalah. Pertimbangan utama hakim adalah memastikan kepentingan terbaik bagi anak tetap terlindungi setelah perceraian kedua orang tuanya.
Baca juga :
Seperti Apa Budaya Etika seorang Muslim? Begini menurut Dalil Al-Quran
Dengan mempertimbangkan usia anak, keterlibatan orang tua dalam pengasuhan, serta kemampuan masing-masing pihak memenuhi kebutuhan anak, penetapan hak asuh kepada Siti dinilai telah memenuhi prinsip perlindungan anak dan ketentuan hukum yang berlaku.(ton)
