mediamerahputih.id | SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta pengelolaan parkir di Kota Pahlawan diperiksa secara menyeluruh menyusul laporan dugaan penarikan setoran parkir secara tunai kepada juru parkir (jukir). Bahkan, ia menegaskan bakal mengganti juru parkir, pengawas, hingga petugas Dinas Perhubungan (Dishub) jika masih ditemukan praktik pembayaran parkir secara tunai.
Laporan tersebut disampaikan Didit, seorang juru parkir yang mengaku masih mengalami pungutan secara tunai di lokasi tempatnya bekerja.
“Di tempat saya bekerja ini masih ada pungutan. Istilah pungutan itu yang dari Dishub. Saya cuma ingin menanyakan legalnya saja. Jadi ini sebenarnya memang ilegal atau legal,” ujar Didit, Senin (31/8/2026).
Baca juga :
Dugaan Suap Jukir di Kenjeran Dibantah, Camat Bulak: Tidak Benar
Menurut Didit, lokasi tempatnya bekerja telah terdaftar di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Surabaya dan telah menerapkan sistem digitalisasi. Namun, ia mempertanyakan masih adanya penarikan setoran kepada pihak Dishub secara tunai.
“Karena kan kita sudah terdaftar dan ada di Bapenda, istilahnya sudah berjalan digitalisasi. Tapi kok masih ada penarikan secara tunai,” katanya.
Didit berharap seluruh pihak mengikuti kebijakan Pemkot Surabaya terkait sistem pembayaran non-tunai dan tidak memanfaatkan mekanisme tersebut untuk melakukan pungutan liar.
Baca juga :
“Jadi apa yang pemerintah tentukan, ya itu yang kita harus jalani. Jangan ada kayak oknum-oknum lagi yang istilahnya menjadikan itu jadi pungli,” ujar Didit.
Ia mengaku kondisi tersebut membuat juru parkir di lapangan berada dalam posisi sulit. Di satu sisi, Pemkot Surabaya menggaungkan pembayaran non-tunai, tetapi masih ada pihak yang meminta setoran secara tunai.
“Kalau memang (non-tunai) sudah (dijalankan), monggo lah kita sama-sama belajar non-tunai,” imbuhnya.
Baca juga :
Stempel RT/RW Tambak Wedi Hendak Dikembalikan, Ini Respons Tegas Wali Kota Eri
Menindaklanjuti laporan tersebut, Kepala Dishub Kota Surabaya, Trio Wahyu Bowo mengatakan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap setoran yang disampaikan juru parkir hingga pencatatan pada Kepala Pelataran (Katar) dan transfer ke Bank Jatim.
“Ada salah satu Jukir yang menyatakan sudah menyetorkan beberapa rupiah. Tapi ketika masuk ke Katar, masuk ke dalam atau ditransferkan ke Bank Jatim, itu kami periksa di dalam memang terdapat beberapa selisih pendapatan,” kata Trio.
Selain itu, Trio menyatakan menemukan adanya perbedaan pencatatan terkait voucher parkir dengan laporan yang diterimanya. “Memang ada perbedaan pencatatan terkait voucher parkir tersebut dengan laporan yang saya terima untuk voucher parkir tersebut,” tegasnya.
Baca juga :
Heboh Lantai Rusunawa Tambak Wedi Bergerak, Ini Penjelasan DPRKPP Surabaya
Sementara itu, Wali Kota Eri Cahyadi menuturkan, persoalan tersebut bermula setelah ia menerima laporan dari Kepala Dishub terkait dugaan penarikan setoran tunai kepada juru parkir.
“Itu diawali dari juru parkir yang mengelola halaman parkir di tempat usaha. Namun, ditarik dua kali. Yang di tepi jalan umum (TJU) ditarik, yang berada di tempat usaha (persil) juga ditarik. Dan penarikan ini langsung berupa setoran uang,” kata Wali Kota Eri.
Ia mengapresiasi juru parkir yang berani menyampaikan persoalan tersebut. Menurutnya, laporan itu membantu Pemkot Surabaya mendapatkan informasi mengenai praktik pengelolaan parkir di lapangan.
“Saya berterima kasih terkait dengan laporan parkir ini,” ujar dia.
Baca juga :
Perangi Jukir Liar dan Premanisme, 800 Tempat Usaha di Surabaya Disidak
Wali Kota Eri kembali mengingatkan masyarakat agar pembayaran parkir di Surabaya dilakukan menggunakan QRIS atau sistem non-tunai.
“Saya masih banyak melihat pembayaran yang dilakukan secara tunai. Saya juga sudah menyampaikan hal ini kepada Trio (Kepala Dishub),” tegasnya.
Ia bahkan mengancam akan mengganti petugas apabila persoalan tersebut tidak segera diperbaiki, terlebih jika ditemukan masalah dalam pemeriksaan aparat penegak hukum (APH).
“Kalau kondisi seperti ini tidak bisa diperbaiki, apalagi jika ada pemeriksaan dari kepolisian, semuanya akan saya ganti. Sudah, ini periksa dan ganti orang, mulai dari nol, dengan sistem yang baru,” tegasnya.
Ancaman tersebut berlaku mulai dari pejabat Dishub, pengawas, hingga juru parkir yang masih menerima pembayaran secara tunai. “Baik itu di Dishub, pengawas, maupun di jukir. Pokoknya kalau jukir hari ini tidak menggunakan non-tunai, masih menerima uang cash, langsung saya ganti orang lain,” katanya.
Baca juga :
Dugaan Pungli Stan PKL Tandes Mencuat, Lurah Tunggu Laporan Resmi Warga
Selain itu, ia juga menyatakan ingin melibatkan anak-anak muda Surabaya untuk menggantikan juru parkir yang tidak menjalankan sistem pembayaran sesuai ketentuan.
“Saya ingin anak-anak muda Surabaya yang saya minta untuk mengganti. Ayo, ini Surabaya rumah kita. Jadi, mari kita jaga Surabaya bersama-sama,” pungkasnya. (ton)
