Scroll untuk baca artikel
Iklan MMI
Iklan MMI
Hukrim

Drs Aminuddin Pimpinan Khilafatul Muslimin Surabaya Raya Divonis 5 Tahun Penjara

347
×

Drs Aminuddin Pimpinan Khilafatul Muslimin Surabaya Raya Divonis 5 Tahun Penjara

Sebarkan artikel ini

Jeratan UU Ormas

drs-aminuddin-pimpinan-khilafatul-muslimin
mediamerahputih.id I SURABAYA – Terdakwa perkara Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Drs Aminuddin pimpinan tertinggi Khilafatul Muslimin Surabaya Raya divonis pidana penjara selama 5 tahun.

Ketua Majelis Hakim Sutarno, menilai terdakwa dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni proaktif mengajak, mengimbau, kepada masyarakat untuk mendukung Khilafatul Muslimin yang disampaikan Aminuddin saat melakukan konvoi rute Surabaya dan Sidoarjo pada Minggu (29/5/2022) lalu.

Dalam amar putusannya Ketua Majelis Hakim Sutarno mengatakan, mengadili, menyatakan terdakwa Aminuddin telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua, sebagaimana diatur Pasal 82 A ayat (2) Jo. Pasal 59 ayat (4) huruf c Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang.

Baca juga

Penjual Chip Domino Ini Dirungkus Polisi di Seret ke Pengadilan

“Menjatuhkan Pidana penjara selama 5 tahun penjara pada pimpinan Khilafatul Muslimin dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan,” kata Hakim Sutarno di ruang Tirta 1, Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Rabu, (29/03/2023).

Atas putusan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Herlambang Adhi Nugroho, menyatakan Pikir-pikir. Hal sama juga diungakapkan oleh terdakwa Aminuddin juga menyatakan pikir-pikir.

“Pikir-pikir dulu Yang Mulia,” saut terdakwa.

Baca juga

Akhir Penantian Ferdy Sambo Berakhir Divonis Mati

Seperti diketahui berdasarkan surat dakwaan dari JPU menyebutkan, bahwa, Rabu (25/5/2022), bertempat di Sekretariat Khilafatul Muslimin Wilayah Surabaya Raya, Jamaah Khilafatul Muslimin melakukan musyawarah untuk pembentukan panitia yang berkaitan dengan kegiatan motor syiar.

Kemudian, telah disetujui oleh terdakwa Aminuddin yang notabene selaku Amir atau Pimpinan Tertinggi Khilafatul Muslimin Wilayah Surabaya Raya.

Lalu, dilaksanakan motor syiar pada tanggal 29 Mei 2022. “Pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 07.30 WIB, jamaah Khilafatul Muslimin melakukan kegiatan motor syiar dengan titik awal berkumpul di Kantor Khilafah Muslimin Wilayah Surabaya di Jalan Gadel Sari Madya 1A-02 Kelurahan Karangpoh, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya.

Baca juga

Dua Polisi Penganiaya Jurnalis Nurhadi Hanya Dihukum 10 Bulan Penjara

Lalu, Aminuddin beserta pengikutnya melakukan motor syiar dengan rute Balongsari, Margomulyo, Kalianak, Rajawali, Kenjeran, Merr, Gununganyar, Rungkut. Bahkan, mencapai kawasan Sidoarjo, tepatnya di Aloha, Medaeng, hingga Geluran dan berakhir di kantor Khilafah Muslimin Wilayah Surabaya, yakni Jalan Gadel Sari Madya 1A-02 Surabaya.

Dalam melakukan kegiatan syiar motor, dibagi dalam 2 rombongan yang dipimpin oleh masing-masing koordinator lapangan. Diantaranya Khoiri Hidayat dan Imran Chamdani. Sementara, Aminuddin selaku penanggungjawab kegiatan.

Perihal maksud dan tujuan diadakannya kegiatan syiar motor, Aminuddin menyatakan untuk menyampaikan maklumat dan mensyiarkan kekhalifahan Islam. Supaya warga mengetahui akan keberadaan Khilafah dan tidak salah paham terhadap Khilafah.

drs-aminuddin-pimpinan-khilafatul-muslimin

Bahwa pada saat melakukan syiar motor, jemaah Khilafatul Muslimin membawa bendera berwarna putih yang bertuliskan ‘Lailahailallah’ berwarna hijau yang merupakan bendera Khilafatul Muslimin dan dikibarkan di depan khalayak dengan tujuan untuk mensyiarkan karena bendera tersebut bagian dari syiar dakwah.

Bendera yang dibawa Aminuddin dan pengikutnya, diklaim melambangkan tauqit. Bahkan, sebagai simbol persatuan umat Islam. Sehingga, setiap kendaraan roda dua jemaah, dipasang pamflet yang juga bertuliskan ‘Bersatu Hanya Dalam Sistem Khilafah’.

Baca juga

Warga Khilafatul Muslimin Ikrar Setia ke Pancasila dan NKR

Gambar bendera milik Khilafatul Muslimin, dinilai mirip dengan bendera milik Hisbu Takhrir Indonesia (HTI). Sejatinya, HTI telah dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia (RI).

Karena, tulisan yang ada di bendera, sama dengan bendera milik HTI yang berbeda hanya ada pada warna bendera dan tulisan Khilafah Muslimin.

Selain membawa bendera, pada saat syiar motor, rombongan juga membagikan selebaran yang berisi nasihat dan himbauan, dengan maklumat yang pada intinya Khalifah mengajak kepada seluruh umat dan segenap komponen bangsa sipil maupun militer untuk bersatu dan tidak terpecah belah dalam kesatuan umat Islam. Menurut mereka, berpecah belah itu diancam oleh Allah dan masuk neraka.

Lalu, pada lembaran dibaliknya, berisi maklumat yang intinya diumumkan kembali berdirinya kekhalifahan Islam. Artinya, terbentuknya kembali organisasi Islam dalam wadah persatuan umat Islam atau kekhalifahan.

Di dalam warga Jemaah Khilafatul, mereka mengklaim terdiri dari muslim dan non muslim. Dalam dakwaan tersebut juga dijelaskan, pengikutnya menunjuk sebagai Khalifah untuk sementara adalah Ust. Abdul Qadir Hasan Baraja sampai dilaksanakannya pemilihan kembali.

Untuk maksud dan tujuan organisasi Khilafatul Muslimin, lanjut Sulfikar, yakni agar umat Islam sedunia bersatu dalam System Khalifah serta mencapai Ridho Allah termasuk seluruh umat manusia dan masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Khilafatul Muslimin yang dipimpin oleh Aminuddin, tidak berbadan hukum, tidak memiliki akta pendirian atau anggaran dasar sebagai ormas melainkan Khilafah Muslimin didirikan karena melaksanakan QS.3 ayat (103), QS.42 (ayat 13).

Bahwa Islam itu harus bersatu, haram hukumnya berpecah belah dan diancam masuk neraka. Bahwa dengan adanya syiar motor tersebut telah menimbulkan keresahan atau keonaran di masyarakat khususnya di Surabaya.

Akibat hal itu, Aminuddin diancam pidana dalam Pasal 82 A ayat (2) Juncto Pasal 59 ayat (4) huruf a UU RI Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 tahun 2017 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang.(tio)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *