mediamerahputih.id | SURABAYA – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengeluarkan peringatan keras kepada jajaran camat dan lurah agar meningkatkan responsivitas terhadap persoalan di wilayah masing-masing. Ia menegaskan, pejabat struktural harus hadir sebagai pelayan publik yang aktif, bukan sekadar pemegang jabatan administratif.
Peringatan tersebut disampaikan saat pelantikan 57 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya pada Jumat, 26 Juni 2026. Dalam kesempatan itu, Eri menekankan bahwa setiap pejabat wajib mencurahkan waktu, tenaga, dan perhatian penuh untuk kepentingan warga.
Baca juga :
Camat Semampir dan Lurah Pegirian Tanggapi Isu Miring Terkait Proyek Pavingisasi di Tenggumung
Pernyataan tegas itu muncul setelah dirinya melakukan inspeksi mendadak pada malam hingga dini hari. Dari hasil sidak tersebut, ia menemukan sejumlah wilayah belum tertangani secara optimal dan pejabat terkait tidak hadir di lokasi saat terjadi permasalahan.
Eri menyebut terdapat tiga kecamatan yang menjadi sorotan utama, yaitu Kecamatan Sukomanunggal, Kecamatan Semampir, dan Kecamatan Sawahan. Di Sukomanunggal, ia menyoroti persoalan pasar tumpah serta penumpukan sampah di saluran air yang belum tertangani dengan baik.
Di Semampir, ia menilai camat dan lurah tidak berada di lokasi saat terjadi kemacetan parah di area pasar. Sementara di kawasan Blauran, Kecamatan Sawahan, ia menemukan adanya pembiaran terhadap praktik parkir liar yang mengganggu ketertiban umum.
Baca juga :
Bandel! Tak Gubris SP1 Proyek BTS di Wonokusumo Masih Beroperasi
Atas temuan tersebut, Wali Kota langsung menginstruksikan Inspektorat Kota Surabaya untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap camat dan lurah di tiga wilayah tersebut. Hasil pemeriksaan nantinya akan menjadi dasar evaluasi lanjutan, termasuk kemungkinan sanksi jabatan.
Ia menegaskan, apabila hasil audit menunjukkan kinerja yang tidak memenuhi standar, maka tindakan tegas akan diambil, termasuk pencopotan dari jabatan. Pemeriksaan ini menjadi bagian dari upaya memastikan akuntabilitas kinerja aparatur wilayah di lapangan.
Baca juga :
Pemkot Surabaya Setop Proyek Box Culvert dan Ancam Copot Pejabat Usai Tewasnya Lansia di Margorejo
Selain tiga kecamatan tersebut, Eri juga mengungkapkan adanya tiga hingga lima pejabat wilayah lain yang turut akan diperiksa Inspektorat. Hal itu terjadi karena para pejabat tersebut tidak dapat dihubungi saat dirinya melakukan sidak di lapangan. Kondisi ini dinilai sebagai bentuk lemahnya respons terhadap situasi darurat di wilayah masing-masing.
Baca juga :
Lahan Aset Pemkot Surabaya Diduga Dipakai Simpan Tiang Wifi, Izin Dipertanyakan
Di sisi lain, Eri menekankan pentingnya kolaborasi antarperangkat daerah dalam menjaga fasilitas publik. Ia menyoroti kerusakan sejumlah pedestrian yang dialihfungsikan menjadi area parkir liar. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan di tingkat wilayah.
Ia meminta sinergi antara kelurahan, kecamatan, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP untuk melakukan pengawasan secara berkelanjutan selama 24 jam pascapenertiban. Langkah ini diminta berlangsung dalam kurun waktu empat hingga lima bulan agar pelanggaran tidak kembali terjadi.
Eri juga menegaskan bahwa fasilitas publik dibangun menggunakan anggaran daerah yang bersumber dari pajak masyarakat. Karena itu, penggunaan yang tidak sesuai peruntukan harus dicegah agar tidak menimbulkan pemborosan anggaran untuk perbaikan berulang.
Baca juga :
Dua Terdakwa Kasus Kekerasan Pengosongan Rumah Nenek Elina Dituntut penjara 1 Tahun hingga 1,5 Tahun
Dalam arahannya, ia menyampaikan bahwa prioritas anggaran seharusnya difokuskan pada layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan gratis bagi warga Surabaya.
Menutup pernyataannya, Eri menegaskan bahwa seluruh pejabat yang baru dilantik akan menjalani evaluasi kinerja menyeluruh dalam enam bulan ke depan. Ia meminta para pejabat siap mengundurkan diri apabila tidak mampu memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.
Menurutnya, efektivitas pemerintahan kota sangat ditentukan oleh soliditas birokrasi. Ia menekankan bahwa sistem kerja harus berjalan sebagai satu kesatuan yang terkoordinasi, bukan berjalan sendiri-sendiri berdasarkan ego masing-masing dinas.(ton)
