mediamerahputih.id | SURABAYA — Mutasi Lurah Tambak Wedi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dinilai tidak seharusnya hanya menjadi perdebatan terkait pergantian pejabat. Pemerhati Kebijakan Publik Isa Ansori menyebut langkah tersebut perlu dijadikan momentum untuk mengevaluasi tata kelola pemerintahan, terutama dalam pengelolaan aset publik dan fasilitas yang melibatkan partisipasi masyarakat.
Mutasi Lurah Tambak Wedi sebelumnya menuai perhatian publik setelah sebagian warga menyampaikan penolakan. Bahkan, sejumlah warga mengancam mengembalikan stempel RT dan RW sebagai bentuk protes terhadap keputusan tersebut.
Baca juga :
Di sisi lain, Pemkot Surabaya menyatakan langkah mutasi dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga integritas birokrasi, menyusul adanya dugaan pungutan tidak resmi dalam pengelolaan fasilitas publik di wilayah tersebut.
Isa Ansori menilai, respons warga dan keputusan pemerintah memiliki sudut pandang yang berbeda. Menurutnya, masyarakat melihat sosok lurah berdasarkan kedekatan, kepedulian, serta rekam pengabdian selama memimpin wilayah. Sementara pemerintah melihat lurah sebagai pejabat yang memiliki tanggung jawab dalam menjalankan administrasi pemerintahan di tingkat kelurahan.
“Kedua respons tersebut patut dipahami dalam kerangka yang berbeda. Warga menilai lurah berdasarkan kedekatan, kepedulian, dan pengabdiannya selama memimpin wilayah. Sedangkan pemerintah, memandang lurah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan,” ujar Isa, Sabtu (11/7/2026).
Baca juga :
Pemkot Surabaya Setop Proyek Box Culvert dan Ancam Copot Pejabat Usai Tewasnya Lansia di Margorejo
Menurut Isa, kedua perspektif tersebut tidak dapat dianggap salah. Namun, perhatian publik tidak boleh berhenti hanya pada persoalan pergantian lurah. Ia menilai terdapat persoalan yang lebih penting, yakni bagaimana memastikan tata kelola pemerintahan berjalan secara transparan dan bertanggung jawab.
Ia mengatakan, kasus Tambak Wedi dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemkot Surabaya dalam mengelola berbagai aset publik, kawasan wisata, sentra kuliner, hingga aktivitas ekonomi yang melibatkan masyarakat.
“Peristiwa ini seharusnya menjadi bahan evaluasi pengelolaan aset publik, kawasan wisata, sentra kuliner, dan aktivitas ekonomi yang ada di Kota Surabaya,” katanya.
Isa mengapresiasi langkah pemerintah yang selama ini membuka ruang partisipasi masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan. Namun, ia mengingatkan bahwa keterlibatan warga dalam pengelolaan kegiatan publik tidak berarti menghilangkan tanggung jawab pemerintah.
“Pendekatan ini patut diapresiasi karena membuka ruang partisipasi warga dalam pembangunan. Akan tetapi, partisipasi warga tidak boleh dimaknai sebagai berpindahnya tanggung jawab negara,” jelasnya.
Baca juga :
Heboh Lantai Rusunawa Tambak Wedi Bergerak, Ini Penjelasan DPRKPP Surabaya
Ia menjelaskan, apabila pemerintah melibatkan kelompok masyarakat atau paguyuban dalam pengelolaan suatu kegiatan, kewenangan operasional memang dapat diberikan kepada pihak tertentu. Namun, tanggung jawab administratif, pengawasan, dan akuntabilitas tetap berada pada pemerintah daerah.
“Dalam perspektif administrasi publik terdapat prinsip yang sangat mendasar, kewenangan dapat didelegasikan, tetapi tanggung jawab tidak pernah dapat dilepaskan,” ujarnya.
Karena itu, Isa mendorong Pemkot Surabaya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh fasilitas publik yang pengelolaannya melibatkan masyarakat. Evaluasi tersebut mencakup mekanisme penunjukan pengelola, legalitas pungutan, sistem pencatatan keuangan, hingga pengawasan terhadap penggunaan dana.
Selain itu, ia menilai pemerintah perlu menyediakan sistem pengaduan masyarakat yang mudah diakses apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam pengelolaan fasilitas publik.
Menurut Isa, transparansi menjadi salah satu langkah utama untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Keterbukaan prosedur, pencatatan administrasi yang jelas, serta pertanggungjawaban penggunaan dana dapat mempersempit peluang terjadinya pelanggaran.
“Transparansi tidak hanya melindungi masyarakat, tetapi juga melindungi aparatur sipil negara (ASN) dan kelompok masyarakat dari prasangka maupun tuduhan yang tidak berdasar,” paparnya.
Baca juga :
Penghapusan Konten Berita Tak Bisa Sembarangan Ada Aturan yang Melindungi Pers
Ia menambahkan, kepercayaan masyarakat terhadap seorang lurah merupakan modal sosial yang penting. Namun, kepercayaan tersebut harus berjalan seiring dengan kepercayaan terhadap sistem pemerintahan yang bersih, profesional, dan akuntabel.
Isa berharap kasus Tambak Wedi tidak hanya dipandang sebagai persoalan mutasi seorang pejabat, tetapi menjadi evaluasi bersama untuk memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis masyarakat.
“Kasus Tambak Wedi tidak seharusnya dikenang sebagai sekadar kisah tentang mutasi seorang lurah. Peristiwa ini harus menjadi titik balik untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, lebih akuntabel, dan lebih profesional,” pungkasnya.(ton)
