Menguji Rekam Jejak, Memperkuat Demokrasi
Oleh : Hananto Widodo
mediamerahputih.id – Wacana agar Presiden Prabowo Subianto mengumumkan terlebih dahulu dua nama calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka sebelum disampaikan secara resmi kepada MPR merupakan gagasan yang menarik. Tujuannya sederhana, yakni memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui dan menguji rekam jejak calon yang akan menduduki jabatan orang nomor dua di Indonesia.
Gagasan ini patut dipertimbangkan, bukan karena Presiden wajib meminta persetujuan publik sebelum mengusulkan calon, melainkan karena jabatan Wakil Presiden terlalu penting jika proses penentuan orangnya hanya berlangsung di ruang perundingan elite politik.
Pengalaman pemilihan Wakil Presiden pada Pemilu 2024 seharusnya menjadi pelajaran. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah tafsir persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi calon Wakil Presiden mendampingi Prabowo. Sejak itu, berbagai kontroversi dan pertanyaan mengenai rekam jejak Gibran terus menjadi perbincangan publik. Mulai dari polemik putusan MK, isu ijazah, hingga berbagai kontroversi lain yang beredar di ruang publik.
Baca juga :
Tidak semua isu tersebut telah terbukti kebenarannya. Oleh karena itu, tidak tepat jika seluruhnya diperlakukan sebagai fakta. Namun, persoalannya justru terletak pada pentingnya menyediakan ruang yang memadai agar informasi, dugaan, dan kontroversi mengenai seorang calon dapat diperiksa secara terbuka sebelum ia menduduki jabatan publik.
Aspirasi Berbeda dengan Rekam Jejak
Selama ini, partai politik sering kali menyampaikan bahwa penentuan calon pemimpin telah melalui proses penyerapan aspirasi masyarakat. Argumen ini tentu tidak sepenuhnya salah. Partai politik memang memiliki fungsi representasi dan artikulasi kepentingan masyarakat.
Namun, ada persoalan yang sering luput, yakni antara aspirasi dan rekam jejak merupakan dua hal yang berbeda.
Baca juga :
Surat Gibran kepada Prabowo Antara Fatsoen Politik dan Alamat Konstitusional
Seseorang bisa saja memiliki popularitas tinggi, merepresentasikan kelompok tertentu, atau dianggap mampu menarik dukungan pemilih. Dalam konteks Gibran, misalnya, kehadirannya dapat dipandang sebagai representasi generasi muda dalam kepemimpinan nasional. Akan tetapi, representasi politik tidak otomatis menjawab pertanyaan mengenai kapasitas, integritas, pengalaman, dan rekam jejak seseorang.

Dengan kata lain, dukungan politik tidak selalu identik dengan kelayakan kepemimpinan. Seseorang dapat memperoleh dukungan dari kelompok masyarakat tertentu, tetapi publik tetap berhak mengetahui bagaimana perjalanan politiknya, apa prestasinya, bagaimana tanggung jawabnya dalam jabatan sebelumnya, serta apakah terdapat persoalan serius yang belum mendapatkan penjelasan memadai.
Di sinilah pentingnya membedakan antara proses memperoleh dukungan politik dan proses menguji kelayakan seorang calon.
Transparansi Sebelum Penetapan
Dalam konteks pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengusulkan dua calon kepada MPR. Selanjutnya, MPR memilih satu di antara dua nama tersebut.
Secara konstitusional, tidak terdapat kewajiban bagi Presiden untuk mengumumkan terlebih dahulu nama-nama calon kepada masyarakat atau meminta persetujuan publik. Namun, ketiadaan kewajiban hukum bukan berarti tidak ada ruang bagi praktik politik yang lebih transparan.
Baca juga :
Presiden Prabowo dapat mengumumkan dua nama yang akan diusulkan kepada MPR sebelum proses formal dilakukan. Setelah itu, masyarakat diberikan kesempatan menyampaikan informasi, catatan, maupun keberatan yang disertai bukti relevan mengenai rekam jejak kedua calon.
Masukan tersebut tentu tidak mengikat Presiden. Kewenangan konstitusional tetap berada di tangan Presiden untuk mengusulkan calon dan MPR untuk memilih. Namun, keterbukaan akan memberikan kesempatan kepada publik untuk mengetahui lebih awal siapa yang berpotensi menduduki jabatan Wakil Presiden.
Mekanisme ini juga dapat mencegah munculnya persoalan yang baru diketahui setelah seseorang terpilih. Apalagi, jabatan Wakil Presiden bukan jabatan politik biasa. Wakil Presiden memiliki kemungkinan menggantikan Presiden apabila terjadi keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UUD 1945.
KPU dan Pengujian Rekam Jejak Calon Presiden
Gagasan transparansi tersebut seharusnya tidak berhenti pada pengisian jabatan Wakil Presiden saat ini. Justru, pelajaran yang lebih penting adalah bagaimana membangun mekanisme yang lebih baik untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada masa mendatang.
Dalam hal ini, KPU dapat mengambil peran dengan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap pasangan calon sebelum penetapan resmi dilakukan.
Baca juga :
Kasus Penyadapan Presiden dan Mengapa DPR Perlu Menggunakan Hak Angket
Kita sebenarnya tidak asing dengan mekanisme semacam ini. Dalam sejumlah tahapan pemilihan, KPU telah mengenal ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap calon. Prinsip serupa dapat dipertimbangkan dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, tentu dengan pengaturan yang sesuai dengan karakter pemilihan presiden.
Masyarakat dapat menyampaikan informasi mengenai rekam jejak, integritas, pengalaman jabatan, dugaan pelanggaran hukum, maupun persoalan lain yang relevan. KPU kemudian perlu memiliki prosedur untuk menerima, mengklasifikasikan, dan memverifikasi masukan tersebut. Calon yang bersangkutan juga harus diberi kesempatan memberikan klarifikasi.
Tentu, mekanisme ini tidak boleh berubah menjadi pengadilan opini publik. Informasi yang tidak berdasar, fitnah, dan serangan personal harus disaring. KPU juga tidak boleh mengambil alih kewenangan lembaga penegak hukum atau menjadikan setiap tuduhan sebagai dasar menggugurkan pencalonan. Pengujian rekam jejak harus bertumpu pada informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar popularitas isu.
Jangan Hanya Menguji Calon, tetapi Juga Pemberi Mandat
Persoalan rekam jejak sesungguhnya berlaku bagi semua calon pemimpin, tanpa terkecuali. Bahkan, Prabowo sendiri memiliki beban sejarah dan kontroversi yang selama ini menjadi bagian dari perdebatan publik. Berbagai pertanyaan mengenai masa lalunya semestinya dijawab melalui keterbukaan informasi dan klarifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar dibiarkan menjadi bahan pertarungan politik.
Baca juga :
Putusan MA dan Status Konstitusional Gibran sebagai Wakil Presiden
Demokrasi seharusnya tidak menerapkan standar ganda. Jika rekam jejak Gibran perlu diperiksa, rekam jejak calon lainnya juga harus memperoleh perlakuan yang sama. Tidak boleh ada calon yang kebal dari pertanyaan publik hanya karena memiliki dukungan partai politik atau sedang berada dalam kekuasaan.
Pada akhirnya, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh apakah pemilihan berlangsung langsung dan kompetitif. Kualitas demokrasi juga ditentukan oleh seberapa jauh masyarakat memperoleh informasi yang cukup sebelum memberikan mandat politiknya.
Baca juga :
Partai politik berhak mengusulkan dan mendukung calon. Presiden memiliki kewenangan konstitusional dalam mengusulkan pengganti Wakil Presiden. KPU bertugas menyelenggarakan pemilihan sesuai undang-undang. Namun, masyarakat tidak boleh hanya ditempatkan sebagai pemilih yang datang ke bilik suara setiap lima tahun.
Masyarakat harus diberi kesempatan untuk mengenali, mempertanyakan, dan menguji rekam jejak calon pemimpinnya sebelum mandat diberikan. Sebab, dalam demokrasi, yang dibutuhkan bukan hanya calon yang memperoleh dukungan, tetapi juga calon yang rekam jejaknya dapat dipertanggungjawabkan.
Penulis adalah Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya






