mediamerahputih.id I SURABAYA- Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron setelah menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Timur. Abdul Latif sendiri telah ditetapkan tersangka KPK atas kasus dugaan suap lelang jabatan.
Juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri mengaku bahwa penangkapan terhadap Bupati Abdul Latif Amin Imron itu dilakukan usai pemeriksaan di Polda Jawa Timur. Pemeriksaan itu dilakukan terhadap para tersangka dugaan korupsi di Kabupaten Bangkalan.
“Betul, Hari ini (7/12) bertempat di Polda Jatim, tim penyidik KPK melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka dugaan korupsi di Kab Bangkalan. Untuk kebutuhan penyelesaian perkara dimaksud, tim penyidik KPK menangkap para tersangka tersebut dan segera dibawa ke kantor KPK di Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut,” kata Ali Fikri di Jakarta berdasar pesan rilisnya, Rabu (7/12) petang.
Ia menyebut bahwa perkembangan perkara atas kasus tersebut akan disampaikan oleh pihaknya lebih lanjut.
Seperti diketahui, KPK telah menetapkan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron dan sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemkab Bangkalan sebagai tersangka suap jual beli jabatan pada akhir Oktober lalu.
KPK juga telah menggeledah 14 lokasi berbeda. Di antaranya rumah pribadi bupati, Kantor DPRD, Dinas PUPR, Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan. Kemudian Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan Pangan, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Kontroversi Hakordia
Penetapan tersangka terhadap Abdul Latif Amin Imron menuai kontroversi pubik. Sebab, di tengah proses hukum yang dilakukan lembaga antirasuah, ia sempat menghadiri Hari Anti-Korupsi Sedunia (Hakordia) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (1/12) lalu.
Penampakan Abdul Latif mengenakan kemeja batik dominan warna hijau, dibalut berkopiah hitam dan mengenakan rompi warna krem bertuliskan KPK.
Bahkan saat acara, Ra Latif ikut mendengarkan langsung pidato peringatan Hakordia dari Ketua KPK Firli Bahuri. Di acara itu, juga hadir Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wali Kota Eri Cahyadi dan sejumlah kepala daerah lainnya.
Saat itu, Firli Bahuri mengaku Ra Latif belum ditahan lantaran masih dalam proses pendalaman pemeriksaan oleh penyidik. Dia meminta semua pihak menunggu perkembangan kasus.
Kami lagi bekerja, nanti suatu saat kita sampaikan dan mengumumkan,” katanya.
Firli memastikan lembaga antirasuh bekerja secara profesional. Ia berjanji tidak akan menutupi kasus yang melibatkan Bupati serta sejumlah kepala dinas di Bangkalan tersebut.
“Nanti kalian smua akan mendapatkan informasi, kapan yang bersangkutan harus kami mintai pertanggungjawaban ke peradilan,” ucapnya.(ton/dtc/cn)
