mediamerahputih.id | SURABAYA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Mochammad Chozin menuntut Henrico Jonathan dengan pidana penjara selama lima tahun dan denda Rp400 juta dalam perkara dugaan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (ITE) di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (9/11/2026). Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, terdakwa dituntut menjalani pidana pengganti selama 120 hari.
Dalam persidangan, Chozin menyatakan Henrico terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.
Baca juga :
Erica Akui Pusing Usai Minum Alkohol, Saksi Ungkap Detik-Detik Tabrakan Maut di Taman Apsari
Tuntutan tersebut juga merujuk pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
“Menantut terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama lima tahun dan membayar denda Rp400 juta. Apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 120 hari,” kata Chozin dalam persidangan.
Usai pembacaan tuntutan, majelis hakim memberikan kesempatan kepada Henrico melalui penasihat hukumnya untuk menyampaikan nota pembelaan atau pledoi.
Majelis hakim menjadwalkan agenda pembacaan pledoi pada Rabu pekan depan. Penjadwalan tersebut mempertimbangkan masa penahanan Henrico yang disebut hampir berakhir.
Baca juga :
Solar Subsidi 1.200 Liter Ditimbun dalam Tangki Modifikasi, Sopir Truk Jadi Terdakwa
“Mengingat masa tahanan hampir habis, untuk agenda pledoi hari Rabu depan,” ujar majelis hakim sebelum menutup persidangan.
Nama Timothy Tandio Kusuma Muncul dalam Dakwaan
Dalam rangkaian perkara ini, nama Timothy Tandio Kusuma turut tercantum dalam surat dakwaan. Timothy disebut diduga menghimpun dana masyarakat sekitar Rp39,7 miliar melalui skema investasi yang ditawarkan menggunakan aplikasi digital.
Berdasarkan kronologi dalam dakwaan, perkara tersebut bermula pada awal 2025. Timothy disebut mendirikan atau mengendalikan sejumlah badan usaha, yakni PT Beras Nusantara Indonesia, PT Tekno Impian Kita, PT Benua Sembilan Solusi, dan PT Angkut Indah Kirim.
Baca juga :
Mantan Direktur Politeknik Negeri Malang Tersangka Korupsi Tanah Kampus Rp 42 Miliar
Perusahaan-perusahaan tersebut diduga dimanfaatkan untuk membangun kepercayaan calon investor sekaligus menjadi sarana penerimaan dana.
Pada Februari 2025, Timothy bersama sejumlah pihak diduga mulai menawarkan investasi kepada masyarakat melalui aplikasi digital, grup WhatsApp, media sosial, dan berbagai saluran komunikasi lainnya.
Dalam penawaran tersebut, calon investor dijanjikan keuntungan atau pengembalian dana dengan persentase menarik. Untuk meyakinkan masyarakat, pihak yang menawarkan investasi diduga menampilkan laporan keuntungan, grafik, dan testimoni yang menggambarkan investasi tersebut aman serta menguntungkan.
Penghimpunan dana berlangsung sejak Maret hingga Oktober 2025. Para investor disebut mentransfer uang ke sejumlah rekening perusahaan, rekening pribadi Timothy, maupun rekening pihak lain yang ditunjuk.
Total dana yang dihimpun dalam perkara tersebut mencapai Rp39.700.988.000 atau sekitar Rp39,7 miliar.
Aliran Dana Diduga Menyimpang dari Tujuan Investasi
Dalam surat dakwaan disebutkan bahwa dana yang terkumpul diduga tidak seluruhnya digunakan untuk menjalankan usaha atau investasi sebagaimana yang ditawarkan kepada masyarakat.
Sejumlah transaksi yang teridentifikasi berkaitan dengan pengurusan perusahaan. Rinciannya meliputi pembayaran kepada direktur sebesar Rp5 juta, komisaris Rp5 juta, dan notaris Rp7,5 juta.
Baca juga :
Jaringan Perdagangan Komodo Diselundupkan Lewat Pelabuhan Tanjung Perak sejak 2025
Selain itu, terdapat pembayaran kepada Heryadi Putra Chan sebesar Rp90 juta serta pengeluaran lain untuk pengurusan perusahaan sekitar Rp32,5 juta. Jika digabungkan, transaksi yang secara khusus disebutkan dalam dakwaan tersebut mencapai sekitar Rp140 juta.
Sementara itu, dana lainnya yang mencapai miliaran rupiah diduga berpindah melalui sejumlah rekening, termasuk rekening pribadi dan rekening pihak ketiga.
Pola perpindahan uang tersebut turut menjadi bagian yang didalami dalam dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dalam dakwaan, aliran dana disebut dilakukan melalui pemindahan antarrekening, pembelanjaan, hingga pengiriman uang kepada pihak yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan investasi.
Transaksi tersebut diduga dilakukan untuk menyamarkan asal-usul dana yang dihimpun dari masyarakat.
Aplikasi Tidak Dapat Diakses, Investor Melapor
Memasuki akhir November 2025, skema investasi tersebut disebut mulai mengalami keruntuhan. Aplikasi yang digunakan para korban dilaporkan tidak lagi dapat diakses, sementara keuntungan yang sebelumnya dijanjikan tidak dibayarkan.
Investor juga mengalami kendala ketika berupaya menarik kembali dana yang telah disetorkan. Kondisi tersebut memicu keresahan di kalangan masyarakat yang mengikuti investasi tersebut.
Timothy dan sejumlah pihak yang berkaitan dengan kegiatan investasi itu disebut mulai sulit dihubungi. Para korban kemudian melaporkan perkara tersebut kepada aparat penegak hukum.
Laporan tersebut disertai sejumlah bukti, di antaranya bukti transfer, penyetoran dana, percakapan, serta dokumen yang berkaitan dengan penawaran investasi.
Baca juga :
Hilangnya Foto Gibran di Ruang Kerja Wakil Ketua DPRD Jatim Dinilai Simbol Kegelisahan Politik
Sejak akhir 2025 hingga 2026, penyidik melakukan pendalaman dengan memeriksa korban dan saksi, mengumpulkan dokumen perusahaan, menelusuri transaksi perbankan, serta mempelajari komunikasi yang berkaitan dengan penghimpunan dana.
Dalam surat dakwaan, Timothy Tandio Kusuma disebut berstatus daftar pencarian orang (DPO). Hingga informasi dalam bahan dakwaan tersebut disusun, Timothy disebut belum tertangkap.(tio)
