Suket Baru Tidak Menghapus Persoalan Hukum Gibran
Oleh : Hananto Widodo
mediamerahputih.id – Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum ternyata belum mengakhiri perdebatan. Kelompok pendukung Gibran mulai membangun argumentasi bahwa putusan tersebut tidak perlu dipersoalkan lagi. Menurut mereka, jika suket yang lama dinyatakan tidak sah, Gibran cukup mengajukan suket baru. Persoalannya hanya dianggap sebatas administrasi dan tidak memiliki hubungan dengan kedudukannya sebagai Wakil Presiden.
Sekilas, argumentasi tersebut tampak sederhana dan masuk akal. Namun, jika dicermati dari perspektif hukum administrasi dan hukum pemilu, terdapat persoalan mendasar yang justru diabaikan. Putusan MA bukan sekadar menyatakan terdapat kekurangan administrasi yang masih bisa diperbaiki. MA telah menyatakan dokumen yang menjadi objek sengketa tidak sah dan batal demi hukum.
Pertama, perlu dipahami akibat hukum dari sebuah keputusan administrasi yang dinyatakan tidak sah. Pasal 70 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa keputusan yang tidak sah tidak mengikat sejak keputusan tersebut ditetapkan dan segala akibat hukum yang ditimbulkannya dianggap tidak pernah ada. Dalam doktrin hukum administrasi, konsekuensi semacam ini dikenal sebagai berlaku surut atau ex tunc.
Artinya, persoalan suket Gibran tidak bisa diperlakukan seolah-olah hanya menyangkut dokumen yang berlaku sejak putusan MA dijatuhkan. Jika konsekuensi Pasal 70 ayat (2) diterapkan terhadap suket tersebut, ketidakabsahannya berhubungan dengan sejak dokumen itu diterbitkan pada 6 Agustus 2019. Dengan demikian, dokumen tersebut kehilangan kekuatan hukumnya sejak awal, bukan sejak MA menjatuhkan putusan pada 30 Oktober 2026.
Di sinilah letak kekeliruan argumentasi yang menyatakan bahwa Gibran cukup mengajukan suket baru. Persoalannya, bukan semata-mata apakah Gibran masih dapat mengurus dokumen administrasi, melainkan apakah dokumen baru tersebut dapat menghapus akibat hukum dari dokumen lama yang telah dinyatakan tidak sah. Tentu tidak sesederhana itu. Penerbitan dokumen baru merupakan tindakan administrasi yang berbeda dan tidak dengan sendirinya menghidupkan kembali dokumen lama atau menghapus akibat hukum putusan pengadilan.
Kedua, perlu diperhatikan bahwa sengketa tata usaha negara tersebut bukan perkara antara Subhan Palal dan Gibran. Penggugatnya adalah Subhan Palal, sedangkan tergugatnya adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Objek yang dipersoalkan adalah Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
Konsekuensinya, pihak yang menjadi sasaran perintah pengadilan adalah pejabat pemerintahan yang menerbitkan keputusan tersebut. Ini penting karena persoalan yang harus ditindaklanjuti bukan sekadar keinginan Gibran untuk memperbaiki dokumen pribadinya. Ada putusan pengadilan yang menyatakan produk administrasi pemerintah tidak sah. Kementerian harus melaksanakan putusan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum.
Memang, tidak tertutup kemungkinan seseorang mengajukan permohonan administrasi baru apabila memiliki dokumen dan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Namun, kemungkinan itu tidak berarti bahwa pemohon dapat menganggap dokumen lama tetap sah atau menggunakan dokumen baru untuk menghapus persoalan hukum yang telah diputus pengadilan. Terlebih, Gibran bukan pihak yang berperkara dalam sengketa tersebut. Tidak tepat jika persoalan pelaksanaan putusan MA direduksi menjadi sekadar kesempatan bagi Gibran untuk memperbaiki administrasi.
Ketiga, ada persoalan waktu yang justru paling penting. Andaikan Gibran benar-benar memiliki dokumen pendidikan SMA yang dapat digunakan untuk memperoleh penyetaraan baru, kapan dokumen tersebut akan diajukan? Jika dilakukan sekarang, dokumen itu baru diterbitkan setelah proses pencalonan dan Pemilu Presiden 2024 selesai.
Padahal, persyaratan pendidikan merupakan salah satu persyaratan pencalonan yang harus dipenuhi pada saat seseorang mendaftar sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden. Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mensyaratkan calon Presiden dan Wakil Presiden berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat. Persyaratan tersebut bukan persyaratan yang dapat dipenuhi belakangan setelah seseorang terpilih dan dilantik.
Dengan demikian, suket baru yang mungkin diterbitkan pada 2026 tidak otomatis dapat berlaku surut untuk membuktikan bahwa persyaratan pencalonan pada 2023 telah terpenuhi. Dokumen baru tidak dapat begitu saja dipakai untuk menutup persoalan mengenai dasar administrasi yang digunakan ketika pencalonan berlangsung. Tahapan pemilu telah selesai, hasil pemilu telah ditetapkan, dan pasangan calon terpilih telah dilantik. Ini bukan lagi persoalan memperbaiki kelengkapan berkas pendaftaran.
Tentu, putusan MA yang menyatakan suket tidak sah juga tidak otomatis membatalkan jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden. Objek sengketa MA adalah keputusan administrasi mengenai penyetaraan pendidikan, bukan keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon terpilih atau pelantikan Wakil Presiden. Konsekuensi terhadap jabatan Wakil Presiden harus ditempuh melalui mekanisme konstitusional yang berlaku. Namun, hal itu tidak berarti putusan MA dapat diabaikan atau dianggap tidak memiliki relevansi terhadap persoalan pemenuhan syarat pencalonan.
Bahkan, persoalan ini semakin penting setelah Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan SMA atau sederajat. Memang, permohonan dalam perkara tersebut tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Karena itu, pertimbangan tersebut tidak boleh disamakan dengan amar putusan yang membatalkan kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden. Namun, jika dibaca bersama putusan MA, persoalan dasar pemenuhan syarat pendidikan Gibran semakin layak mendapat perhatian serius.
Pada akhirnya, persoalan suket Gibran tidak bisa disederhanakan menjadi urusan administrasi yang dapat diselesaikan dengan menerbitkan dokumen baru. Ada perbedaan mendasar antara memperbaiki dokumen untuk kebutuhan administrasi saat ini dan membuktikan bahwa persyaratan hukum telah dipenuhi pada saat pencalonan berlangsung. Yang pertama mungkin masih dapat dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan. Namun, yang kedua tidak bisa diselesaikan hanya dengan menerbitkan dokumen baru setelah seluruh tahapan pemilu selesai.
Hukum tidak bekerja dengan cara menghapus persoalan masa lalu hanya karena seseorang dapat memperoleh dokumen baru pada hari ini. Justru, di sinilah pentingnya kepastian hukum. Setiap persyaratan harus dipenuhi pada waktu yang telah ditentukan, dan setiap putusan pengadilan harus dihormati beserta konsekuensi hukumnya.
Penulis adalah Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya
