Merah Putih I SURABAYA- Ratusan ijazah pelajar SMA/SMK sederajat di Surabaya ditahan oleh pihak sekolah. Ijazah itu ditahan lantaran 729 pelajar tersebut, belum melunasi tunggakan administrasi SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) sekolah.
Meski SMA/SMK menjadi kewenangan provinsi, namun Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi tetap tidak lupuk dari perhatiannya penuh terhadap pendidikan anak-anak Surabaya. Hal itu dibuktikannya dengan cara menebus ijazah 729 pelajar SMA/SMK sederajat dari total 25 sekolah di Kota Surabaya.
Eri Cahyadi mengatakan, bahwa uang senilai Rp1,7 miliar yang digunakan untuk menebus ijazah berasal dari zakat yang dibayarkan Aparatur Sipil Negara (ASN). Melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Surabaya, zakat yang dibayarkan ASN itu dikelola, lalu digunakan untuk tebus ijazah.
“Jadi dari 729 tadi, uang untuk menebus ijazah itu totalnya Rp1,7 miliar. Dari mana uangnya? dari Baznas. Baznas dari zakat para ASN. Inilah yang saya bilang membangun Surabaya melalui gotong-royong,” ungkap Eri Cahyadi di Gedung Convention Hall Jalan Arif Rahman Hakim Surabaya, Selasa (14/6/2022).
Meski demikian, dia tak menginginkan lagi ada pelajar Surabaya yang ijazahnya sampai ditahan pihak sekolah. Karena menurutnya, mencerdaskan anak bangsa sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban pemerintah.
“Entah uang gedung atau apa itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Semoga tahun ini yang terakhir dan tidak ada lagi (pelajar) yang tidak bisa menebus ijazahnya,” harapan Eri.
Dia menyatakan, sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Bahkan, apabila bantuan operasional sekolah (BOS) maupun bantuan operasional pendidikan daerah (Bopda) belum cukup untuk mengcover, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya juga siap membantu menganggarkan melalui beasiswa.
“Kalau ternyata masih ada yang dibutuhkan, maka kita juga anggarkan untuk beasiswa anak-anak SMA sederajat. Jadi, berapa ratus ribu umpamanya, setelah itu jangan lagi diminta,” papar dia.
Eri meyakini bahwa Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim memiliki semangat yang sama dalam mencerdaskan anak bangsa. Oleh sebabnya, dibutuhkan sinergi dan kolaborasi dalam upaya menyelesaikan persoalan pendidikan tersebut.
“Yang terpenting, di Surabaya tidak ada lagi anak yang tidak bisa meneruskan ke jenjang pendidikan atau bekerja, karena tidak punya ijazah lantaran ditahan,” pungkasnya. (*ay)
