Merah Putih I JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka baru atas kasus dugaan suap pengalokasian anggaran bantuan keuangan Provinsi Jawa Timur periode 2014-2018 untuk Kabupaten Tulungagung.
Penetapan tersangka tersebut merupakan pengembangan perkara yang telah ditangani KPK sebelumnya.
Lembaga Antirasuah itu kini sedang melaksanakan penyidikan berupa pengumpulan alat bukti terkait dugaan suap pengalokasian anggaran bantuan keuangan provinsi Jawa Timur periode 2014-2018 untuk Kab. Tulungagung.
“KPK kini telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka,” jelas juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa, (28/6/2022)
Namun terkait siapa idenditas tersangka baru KPK masih enggan mengungkap identitas tersangka. Ali menyebut pihaknya masih mengumpulkan alat bukti terkait kasus tersebut.
Namun nanti saat upaya paksa penangkapan maupun penahanan, KPK akan mengumumkan pihak-pihak mana saja yang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk konstruksi perkara dan pasal pidana yang disangkakan.
“Nanti pada saatnya kami akan akan mengumumkan pihak-pihak mana saja yang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk konstruksi perkara, dan pasal pidana yang disangkakan,” ungkap Ali.
Ali menambahkan pihaknya masih memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan. Hal itu sebagai upaya pengumpulan alat bukti untuk memperkuat penyidikan.
“KPK berharap dukungan masyarakat yang apabila memiliki berbagai informasi terkait perkara ini untuk segera dapat menyampaikan pada Tim Penyidik KPK untuk segera kami dalami info dimaksud,” imbuh Ali.
Ia mengingatkan KPK saat ini masih dalam pengumpulan alat bukti yang dilakukan oleh tim penyidik .
Kasus tersebut diduga berkaitan dengan dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada 2013-2018. Perkara ini menjerat Direktur PT Kediri Putra, Tigor Prakasa.
Penetapan tersangka terhadap Tigor merupakan pengembangan dari perkara suap pembahasan, pengesahan dan pelaksanaan APBD dan atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung tahun 2015-2018 yang menjerat Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo dan Ketua DPRD Tulungagung Supriyono.
Syahri Mulyo sendiri telah divonis 10 tahun penjara, dan Supriyono diganjar hukuman 8 tahun penjara atas perkara tersebut.
KPK menduga Tigor telah memberikan suap sebesar Rp 14,5 miliar kepada Syahri Mulyo untuk mendapat sejumlah proyek pengerjaan di Pemkab Tulungagung. Beberapa proyek itu di antaranya, sejumlah proyek dengan total senilai Rp 64 miliar pada 2016 dengan fee yang diberikan sekitar Rp 8,6 miliar.
Kemudian, pada 2017, Tigor yang menggarap sejumlah proyek dengan total nilai proyek Rp 26 miliar dan memberikan fee sekitar Rp 3,9 miliar “Tahun 2018 mengerjakan beberapa proyek dengan total nilai proyek sekitar Rp 24 miliar dengan fee yang diberikan diduga sejumlah sekitar Rp 2 miliar,” ungkap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (11/3/2022) lalu.
KPK menahan Tigor Prakasa terkait kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada 2013-2018. Dia merupakan penyuap mantan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo.
Tigor diduga memberikan sejumlah uang dalam bentuk fee proyek kepada Syahri Mulyo. Besaran nilai bervariasi menyesuaikan dengan nilai kontrak pekerjaan.(red)
