mediamerahputih.id | SURABAYA — Tidak terlihatnya foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di ruang kerja Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono dinilai memiliki makna politik di tengah dinamika nasional. Akademisi dan pengamat komunikasi politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam, menilai kondisi tersebut dapat menjadi simbol kegelisahan terhadap perkembangan situasi politik, hukum, dan ketatanegaraan Indonesia.
Menurut Surokim, simbol dalam komunikasi politik terkadang menyampaikan pesan yang lebih kuat dibandingkan pernyataan secara langsung. Karena itu, tidak adanya foto Gibran di ruang kerja Deni dapat dimaknai sebagai ekspresi politik apabila memang dilakukan secara sengaja.
Baca juga :
Tidak Sahnya Suket Gibran, Apakah Jabatan Wakil Presiden Ikut Tidak Sah?
Ia menilai sikap tersebut perlu dipahami dalam konteks perkembangan politik nasional yang tengah diwarnai berbagai persoalan. Namun, penjelasan langsung dari Deni tetap diperlukan untuk memastikan maksud di balik kondisi tersebut.
“Saya bisa merasakan kerisauan Pak Deni sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. Dalam komunikasi politik, simbol sering kali berbicara lebih kuat daripada pernyataan verbal,” ujar Surokim, di terima redaksi Senin (08/11).
Baca juga :
Listyo Sigit, Ahrie Sonta dan Eko Hadi Jadi Tersangka Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
Surokim juga menyoroti perkembangan persoalan hukum yang berkaitan dengan Wakil Presiden Gibran, khususnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai dokumen persyaratan pendidikan.
Menurutnya, persoalan tersebut telah memunculkan pertanyaan publik mengenai legitimasi, kepastian hukum, serta kepercayaan masyarakat terhadap proses ketatanegaraan.
Ia berpandangan DPR RI perlu membuka ruang pembahasan secara transparan dan bertanggung jawab untuk menjelaskan konsekuensi politik maupun hukum dari perkembangan tersebut. Mekanisme konstitusional, kata dia, tetap harus menjadi landasan dalam menyikapi persoalan.
Baca juga :
Dua Tahun Prabowo–Gibran: Kepuasan Publik atau Keberhasilan Konstitusional?
Selain itu, Surokim menilai situasi politik semakin kompleks dengan munculnya sejumlah isu keamanan nasional. Di antaranya isu penyadapan ilegal serta pemberitaan mengenai dugaan keterlibatan dan penahanan sejumlah perwira tinggi kepolisian yang masih membutuhkan kejelasan melalui proses hukum.
Menurut dia, berbagai persoalan yang muncul bersamaan berpotensi memperbesar ketegangan dan memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kondisi politik nasional.
Surokim mengingatkan agar ketegangan tersebut tidak diselesaikan melalui tekanan politik, pembungkaman kritik, maupun perebutan kekuasaan di luar jalur konstitusional. Lembaga demokrasi justru harus mampu menyediakan ruang dialog dan merespons kegelisahan masyarakat.
Ia menegaskan kritik terhadap pejabat negara merupakan bagian dari kehidupan demokrasi selama disampaikan secara damai dan bertanggung jawab.
Baca juga :
Parliamentary Threshold 6 Persen Dinilai Bisa Perkuat Sistem Kepartaian Indonesia
“Saya meyakini DPR RI menjalankan tanggung jawab politik dan konstitusionalnya dengan membuka ruang diskusi mengenai persoalan hukum dan berbagai mekanisme ketatanegaraan yang tersedia.” tandasnya
Menurutnya, penyelesaian melalui jalur demokratis dan konstitusional menjadi penting untuk menjaga legitimasi pemerintahan sekaligus keutuhan kehidupan bernegara.(ton)
