mediamerahputih.id | SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkap alasan dirinya belakangan rutin melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah titik di Kota Pahlawan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan sistem pengawasan dan pelayanan yang telah dibangun Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berjalan sesuai dengan tugas masing-masing perangkat daerah (PD).
Sejumlah lokasi yang menjadi perhatian dalam sidak tersebut antara lain Sentra Wisata Kuliner (SWK) Tambak Wedi, Kawasan Wisata Religi Ampel, Jalan Tunjungan, hingga kawasan kuliner malam Kedungdoro.
Eri menegaskan, sidak bukan dilakukan karena Pemkot Surabaya belum memiliki sistem pengawasan, melainkan sebagai bentuk kontrol terhadap pelaksanaan sistem yang sudah diterapkan.
Baca juga :
Stempel RT/RW Tambak Wedi Hendak Dikembalikan, Ini Respons Tegas Wali Kota Eri
“Sistem sudah berjalan. Sekarang berarti saya harus mengontrol anak buah saya, sidak ke lapangan berjalan atau tidak,” ujar Eri usai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Surabaya, Senin (13/7/2026).
Menurutnya, keberadaan sistem dalam pemerintahan harus diikuti dengan pelaksanaan yang konsisten oleh seluruh jajaran birokrasi. Ia berharap perangkat daerah mampu menjalankan tanggung jawabnya secara mandiri tanpa selalu menunggu instruksi maupun pengawasan langsung dari wali kota.
“Jadi, saya berharap dengan saya turun ke lapangan ini, maka anak buah saya bisa berjalan, teman-teman pemkot ini bisa berjalan tanpa saya awasi,” katanya.
Baca juga :
Pengamat Sebut Mutasi Lurah Tambak Wedi Jadi Momen Evaluasi Tata Kelola Aset Publik Surabaya
Eri menjelaskan, keberhasilan pemerintahan tidak hanya bergantung pada figur kepala daerah, tetapi juga pada kekuatan birokrasi yang mampu bekerja secara berkelanjutan. Masa jabatan wali kota yang terbatas, menurutnya, harus diimbangi dengan sistem birokrasi yang tetap berjalan dalam jangka panjang.
“Karena buat saya, Wali Kota Surabaya adalah birokrasi Pemerintah Kota Surabaya. Wali kota itu cuma menjabat 10 tahun, birokrasi puluhan tahun,” ujarnya.
Ia menilai masih ditemukannya persoalan seperti dugaan pungutan liar (pungli) dan aktivitas parkir tanpa izin menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan belum berjalan maksimal di tingkat pelaksana.
Baca juga :
Lahan Aset Pemkot Surabaya Diduga Dipakai Simpan Tiang Wifi, Izin Dipertanyakan
Eri mencontohkan adanya dugaan parkir ilegal di kawasan Jalan Tunjungan, Kecamatan Genteng. Menurutnya, kondisi tersebut seharusnya dapat segera ditindak oleh perangkat daerah terkait tanpa harus menunggu wali kota melakukan pengecekan langsung.
“Masak ada pungli diam saja. Padahal sistem sudah berjalan. Ada parkir seperti di Jalan Tunjungan tidak ada izinnya, kok ya diam saja. Ini berarti sistemnya harus berjalan,” tegasnya.
Karena itu, Eri memastikan kegiatan sidak akan terus dilakukan sebagai bagian dari evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah. Ia juga mengingatkan akan melakukan pergantian pimpinan apabila ditemukan pejabat yang tidak mampu menjalankan sistem pemerintahan yang telah dibangun.
“Sekarang sistem sudah terbentuk, saya harus turun ke lapangan untuk mengecek benar tidak sudah jalan. Jangan kaget kalau ada yang tidak menjalankan, saya ganti pimpinannya,” pungkas Eri.(ton)
