mediamerahputih.id | SURABAYA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Estik Dilla Rahmawati membacakan surat dakwaan terhadap terdakwa Mochamad Wildan dalam kasus dugaan manipulasi akta autentik terkait transaksi jual beli kapal. Wildan yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Eka Nusa Bahari (PT ENB) dituding telah merugikan perusahaan sekitar Rp5 miliar.
Tersiar dalam rilis Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN SURABAYA, Sabtu (04/04) dakwaan, JPU mengungkap bahwa perkara ini bermula dari pendirian PT Nusa Maritim Logistik (PT NML) pada 2019 oleh terdakwa bersama saksi Shaul Hameed. Dalam struktur perusahaan tersebut, Wildan menjabat sebagai direktur sekaligus pemegang saham mayoritas.
Baca juga :
Terungkap Notaris Dedi Mengaku Ditekan Polisi dan Pengacara Terkait Akta Waris
Selanjutnya, pada Februari 2020, Wildan diangkat sebagai Direktur Utama PT ENB, perusahaan yang bergerak di bidang angkutan laut dan memiliki sejumlah aset kapal, di antaranya Tug Boat TB Adam Tug 2 dan Tongkang TK Nusa Lease.
Meski memiliki kewenangan sebagai pimpinan perusahaan, terdakwa sebelumnya diketahui telah membuat pernyataan yang membatasi pengalihan aset tanpa persetujuan pihak tertentu.
Baca juga :
Namun, pada 12 Oktober 2020, Wildan diduga tetap melakukan transaksi jual beli dua unit kapal milik PT ENB kepada PT NML, perusahaan yang juga berada di bawah kendalinya.
Transaksi tersebut dituangkan dalam dua akta jual beli yang dibuat di hadapan notaris di Surabaya. Dalam dokumen itu disebutkan bahwa PT NML telah membeli kapal dengan nilai total Rp5 miliar dan pembayaran telah dilakukan.
“Akta tersebut seolah-olah menyatakan transaksi telah sah, padahal faktanya tidak ada pembayaran dari pihak pembeli,” ujar JPU dalam persidangan.
Baca juga :
Kejari Tanjung Perak Bongkar Dugaan Korupsi PD Pasar Surya, Sewa Stan 2024-2025
Lebih lanjut, akta tersebut kemudian digunakan untuk proses balik nama kepemilikan kapal dari PT ENB ke PT NML. Setelah kepemilikan beralih, kapal-kapal tersebut disewakan kepada pihak lain hingga menghasilkan pendapatan lebih dari Rp21,7 miliar yang masuk ke rekening PT NML.
Pada 2023, terdakwa juga diduga membuat invoice pembayaran terkait aset kapal, termasuk perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun, pembayaran yang tercantum dalam dokumen tersebut kembali tidak pernah direalisasikan.
Baca juga :
Akibat perbuatan tersebut, PT ENB mengalami kerugian sekitar Rp5 miliar yang berdampak pada perusahaan serta para pemegang saham dan investor.
Atas perbuatannya, terdakwa didakwa melanggar Pasal 394 dan Pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Sidang akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi.
