Scroll untuk baca artikel
Iklan MMI
Iklan MMI
Sudut Opini

Wakil Presiden: Antara Ban Serep dan Power Politik

27
×

Wakil Presiden: Antara Ban Serep dan Power Politik

Sebarkan artikel ini
wakil-presiden-antara-ban-serep-power-politik
Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Hananto Widodo | MMP | dok

Wakil Presiden: Antara Ban Serep dan Power Politik

Oleh : Hananto Widodo

mediamerahputih.id – Dinamika pengisian jabatan Wakil Presiden setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dapat dibaca melalui dua perspektif, yakni dari perspektif ketatanegaraan dan dari perspektif politik. Kedua perspektif ini penting karena jabatan Wakil Presiden memiliki karakter yang cukup unik dalam sistem presidensial Indonesia. Secara konstitusional, kewenangannya tidak sebesar Presiden. Namun, secara politik, seorang Wakil Presiden dapat memiliki pengaruh yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Wakil Presiden dan Keterbatasan Kewenangan Konstitusional

Dalam perspektif ketatanegaraan, pembahasan mengenai jabatan Wakil Presiden tidak dapat dilepaskan dari konstruksi kewenangan yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Salah satu karakter utama hukum tata negara adalah mengatur pembagian kekuasaan dan kewenangan, baik kewenangan lembaga negara maupun pejabat negara. Oleh karena itu, untuk memahami kedudukan Wakil Presiden, kita harus melihat apa yang sesungguhnya diberikan konstitusi kepadanya.

Baca juga :

Surat Gibran kepada Prabowo Antara Fatsoen Politik dan Alamat Konstitusional

Jika dicermati, UUD NRI Tahun 1945 tidak merinci kewenangan eksekutif mandiri Wakil Presiden sebagaimana kewenangan yang diberikan kepada Presiden. Pasal 4 ayat (2) hanya menyatakan bahwa dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

wakil-presiden-antara-ban-serep-power-politik
Infografis Ilustrasi Dinamika pengisian jabatan Wakil Presiden setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri | gambar AI Generator

Rumusan ini menarik. Konstitusi menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, sedangkan Wakil Presiden berada dalam posisi membantu Presiden menjalankan kewajibannya. Dengan demikian, dalam keadaan normal, Wakil Presiden tidak memiliki wilayah kekuasaan eksekutif tersendiri yang secara mandiri dapat dijalankan tanpa hubungan dengan Presiden.

Dalam pengertian ini, Wakil Presiden sering disebut sebagai ban serep Presiden. Istilah tersebut memang bukan istilah konstitusional, tetapi cukup menggambarkan posisi Wakil Presiden sebagai pengganti Presiden apabila terjadi keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UUD 1945, yakni Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya.

Baca juga :

Suket Baru Tidak Menghapus Persoalan Hukum Gibran

Namun, menyebut Wakil Presiden sebagai ban serep tidak berarti kedudukannya tidak penting. Wakil Presiden merupakan jabatan konstitusional yang memiliki fungsi membantu Presiden dan menjamin kesinambungan kepemimpinan nasional. Hanya saja, dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari, ruang kewenangannya sangat bergantung pada pembagian tugas dan kepercayaan yang diberikan Presiden.

Kekuatan Politik Bisa Mengubah Posisi Wakil Presiden

Di sinilah perspektif politik menjadi penting. Kedudukan Wakil Presiden secara konstitusional memang terbatas, tetapi posisi politiknya tidak selalu demikian. Seorang Wakil Presiden dapat memiliki pengaruh besar apabila mempunyai basis dukungan politik yang kuat, baik melalui partai politik, jaringan kekuasaan, maupun hubungan dengan kelompok-kelompok strategis. Dengan kata lain, kekuatan Wakil Presiden tidak hanya ditentukan oleh rumusan pasal dalam konstitusi, tetapi juga oleh posisi tawarnya di hadapan Presiden.

Baca juga :

Kasus Penyadapan Presiden dan Mengapa DPR Perlu Menggunakan Hak Angket

Apabila Wakil Presiden memiliki dukungan politik yang kuat dan hubungan yang solid dengan Presiden, ia dapat memainkan peran penting dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan. Bahkan, Wakil Presiden dapat menjadi figur yang ikut mewarnai tata kelola pemerintahan, meskipun kewenangan formalnya tidak sebesar Presiden.

Sebaliknya, jika hubungan politiknya tidak kuat dan Presiden tidak memberikan ruang yang memadai, Wakil Presiden dapat berada dalam posisi yang sangat terbatas. Ia tetap menduduki jabatan konstitusional, tetapi pengaruhnya dalam pengambilan keputusan pemerintahan tidak selalu signifikan.

Dengan demikian, jabatan Wakil Presiden memiliki dua wajah. Secara konstitusional, ia membantu Presiden. Secara politik, ia dapat menjadi kekuatan yang ikut menentukan arah pemerintahan.

Prabowo Membutuhkan Wapres yang Menguatkan, Bukan Menyaingi

Dua perspektif tersebut dapat digunakan untuk membaca kebutuhan Prabowo dalam menentukan Wakil Presiden pengganti Gibran. Presiden tentu tidak sekadar mencari figur yang memiliki kapasitas dan pengalaman. Ia juga perlu mempertimbangkan bagaimana figur tersebut akan memengaruhi keseimbangan kekuasaan di dalam pemerintahan.

Baca juga :

Tidak Sahnya Suket Gibran, Apakah Jabatan Wakil Presiden Ikut Tidak Sah?

Prabowo membutuhkan Wakil Presiden yang dapat memberikan kontribusi nyata terhadap penyelenggaraan pemerintahan, memiliki kemampuan menghubungkan Presiden dengan kekuatan politik, serta mampu memperkuat efektivitas kebijakan. Namun, pada saat yang sama, figur tersebut diharapkan tidak membangun pusat kekuasaan politik tersendiri yang justru berpotensi menjadi pesaing Presiden.

Inilah dilema dalam memilih Wakil Presiden. Jika terlalu lemah, Wakil Presiden hanya akan menjadi pelengkap pemerintahan dan tidak memberikan kontribusi berarti. Sebaliknya, jika memiliki kekuatan politik yang terlalu besar dan tidak diimbangi hubungan yang baik dengan Presiden, dapat muncul persoalan dalam hubungan internal pemerintahan.

Oleh karena itu, Prabowo perlu mencari figur yang memiliki kapasitas politik dan pemerintahan, tetapi tetap dapat bekerja dalam kerangka kepemimpinan Presiden. Wakil Presiden ideal bukan sekadar orang yang loyal, melainkan orang yang mampu memberikan nilai tambah bagi pemerintahan tanpa mengaburkan posisi Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan.

Menentukan Arah Pemerintahan Menuju 2029

Pengisian jabatan Wakil Presiden ini juga tidak dapat dilepaskan dari kepentingan politik menuju Pemilu 2029. Figur yang dipilih Prabowo akan memengaruhi hubungan dengan partai-partai koalisi, konfigurasi kekuatan di DPR, dan kemungkinan terbentuknya kembali poros-poros politik menjelang pemilihan presiden berikutnya.

Baca juga :

Gibran dan Ujian Nalar Konstitusional DPR

Dengan demikian, pilihan Prabowo tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pemerintahan saat ini, tetapi juga dengan bagaimana ia ingin membangun fondasi politik untuk sisa masa jabatannya.

Pada akhirnya, persoalan pengisian jabatan Wakil Presiden bukan sekadar mencari pengganti Gibran. Ini merupakan kesempatan bagi Prabowo untuk menentukan model hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden dalam pemerintahan yang sedang berjalan.

Baca juga :

Jaksa Deddy Arisandi Dinonaktifkan Sementara dari Penanganan Perkara Buntut Isu Perselingkuhan

Secara konstitusional, Wakil Presiden memang membantu Presiden. Namun, secara politik, ia dapat menjadi mitra strategis yang memperkuat pemerintahan. Tantangannya adalah menemukan titik keseimbangan, yakni Wakil Presiden harus cukup kuat untuk memberikan kontribusi, tetapi tidak sampai menciptakan dualisme kepemimpinan.

Sebab, dalam sistem presidensial, kekuasaan pemerintahan harus tetap berada dalam satu kepemimpinan Presiden. Wakil Presiden boleh mewarnai pemerintahan, tetapi tidak boleh mengaburkan siapa pemegang kekuasaan pemerintahan menurut konstitusi.

Penulis adalah Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *