mediamerahputih.id – Kota Surabaya menjadi percontohan penyelenggaraan Smart Healthy City di Indonesia bersama Kota Bogor, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Tulungagung. Bahan, tim dari Kementerian Kesehatan yang dipimpin langsung oleh Direktur Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Anas Maruf turun langsung ke Surabaya untuk melakukan Sharing Best Practice Penyelenggaraan Smart Healthy City. Selain tim dari Kementerian Kesehatan, ikut pula dalam rombongan itu dua provinsi yaitu Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Barat serta empat kabupaten/kota. Mereka disambut langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Ketua TP PKK Surabaya Rini Indriyani Eri Cahyadi serta jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya di ruang sidang Wali Kota Surabaya, Rabu (9/8/2023).
Baca juga:
Risiko Obesitas, Dinkes Surabaya Catat Ada 153.476 Warga
Askonas Soroti Proyek Pengadaan Langsung di Pamekasan Tak Transparan
Awalnya, Sharing Best Practice Penyelenggaraan Smart Healthy City itu dilakukan di ruang sidang lalu dilanjutkan berkunjung ke sejumlah tempat percontohan di Surabaya, mulai dari Kelurahan Jambangan hingga ke Kebun Raya Mangrove Surabaya.
Di ruang sidang itu, Wali Kota Eri menyampaikan berbagai hal yang telah dilakukan di Kota Surabaya, mulai dari penurunan stunting hingga program lainnya yang berbasis data dan sudah digitalisasi.
Seusai pertemuan itu, Direktur Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Anas Maruf mengatakan kedatangannya bersama tim dari provinsi dan kabupaten/kota untuk membuat sebuah pembelajaran atau best practice yang sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau kota terkait dengan implementasinya dalam Smart Healthy City atau kabupaten/kota yang berbasis digital.
Baca juga:
Pelaku Video Kebaya Merah Dituntut 1 Tahun Penjara
“Nah, tadi sudah kita lihat banyak hal yang sudah dicapai dan sudah dilakukan oleh Pemkot Surabaya, dan ini ternyata terpadu tidak hanya di bidang kesehatan saja tapi juga tatanan kehidupan yang mendukung. Pada intinya semuanya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik di bidang kesehatan, pendidikan, perekonomian dan sebagainya,” kata Anas Maruf.
Setelah mendapatkan banyak contoh dan best practice dari Kota Surabaya, Kota Bogor, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Tulungagung, lalu akan dikumpulkan dan akan dirangkum. Selanjutnya, best practice yang sudah dikumpulkan itu akan dipraktekkan dan bisa direalisasikan juga di kota dan kabupaten di seluruh Indonesia.
Baca juga:
“Banyak hal yang dapat dicontoh dari Surabaya ini. Di bidang kesehatan, bagaimana merekam seluruh siklus kehidupan lalu dipadukan dengan berbagai hal misalnya tingkat kesejahteraannya, perekonomiannya, pendidikannya dan sebagainya. Misalnya terkait dengan stunting, tidak hanya satu titik dalam siklus kehidupan wanita, tapi mulai dari lahir, menjadi remaja putri, saat mau menikah, menjadi ibu hamil, melahirkan dan seterusnya. Artinya siklus itu terus berputar,” tegasnya.
Pada intinya, pemkot ini sudah melakukan 9 tatanan kehidupan dan tujuan prioritas nasional yang berbasis data dan semua data itu bergerak dengan cepat dan langsung bisa diketahui oleh Wali Kota Surabaya beserta jajarannya, sehingga dapat memberikan kebijakan dan respon yang cepat dan tepat.
“Saya kira pembelajaran digitalisasi Pemkot Surabaya ini menjadi bagus dengan data yang cepat dan membuat keputusan yang tepat, sehingga berikutnya nanti menjadikan hasil yang bagus juga,” terangnya.
Sementara itu, Wali Kota Eri mengakui bahwa apa yang sedang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan ini sama dengan mimpinya, yaitu apa yang sudah dilakukan oleh Surabaya, Sumedang, Bogor dan Tulungagung dijadikan satu kekuatan besar untuk diterapkan di semua daerah di Indonesia. Tujuannya satu untuk mewujudkan semua warga Indonesia sehat.
“Kita lakukan ini semua untuk kepentingan umat supaya tujuan Pak Menteri yang luar biasa, tujuan Kementerian Kesehatan yang luar biasa untuk menurunkan stunting dan bebas TBC bisa segera terwujud,” kata Wali Kota Eri.
Apalagi, Surabaya melakukan berbagai program ini menggunakan uang negara. Bahkan, Sumedang, Bogor dan Tulungagung menjalankan programnya juga menggunakan uang negara, termasuk pula Kementerian Kesehatan juga menggunakan uang negara.
“Kalau uang negara itu cukup satu saja digunakan di Kementerian Kesehatan, maka kita yang di daerah tidak perlu mengeluarkan uang sendiri-sendiri, sehingga kita bisa menghemat dan program yang dijalankan bisa efektif dan efisien, dan kita di daerah bisa menggunakan anggaran itu untuk kepentingan umat yang lebih besar,” pungkasnya. (red)
