mediamerahputih.id | SURABAYA – Dugaan praktik pungutan liar atau skandal pungli dalam perizinan tambang di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemerintah Provinsi Jawa Timur kian terungkap.
Penyidikan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) menemukan bahwa aliran dana ilegal tersebut tidak hanya melibatkan pimpinan, tetapi juga dinikmati secara kolektif oleh puluhan pegawai di bidang pertambangan.
Baca juga :
Kejati Jatim Bongkar Dugaan Korupsi Perizinan, Kadis ESDM Jadi Tersangka
Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Wagiyo, mengungkapkan bahwa uang hasil pungli dibagikan secara rutin kepada sekitar 19 pegawai. Pembagian tersebut, kata dia, dilakukan atas arahan tersangka AM selaku Kepala Dinas ESDM Jatim, dengan koordinasi tersangka OS yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pertambangan.
“Dari hasil penyidikan, ada aliran uang pungli perizinan tambang yang secara rutin dibagikan kepada seluruh staf di bidang pertambangan, total sekitar 19 orang,” ujar Wagiyo dalam jumpa pers, Kamis (23/4/2026).
Baca juga :
Kantor ESDM Jatim Digeledah Kejati Usut Dugaan Pungli Perizinan
Menurut Wagiyo, praktik pungli tersebut berlangsung secara sistematis dan terstruktur selama kurang lebih dua tahun. Setiap akhir bulan, dana yang terkumpul dibagikan kepada para pegawai dengan nominal bervariasi, mulai dari Rp750 ribu hingga Rp2,5 juta, menyesuaikan jabatan dan beban kerja masing-masing.
“Pembagian dilakukan rutin setiap bulan. Ini bukan kejadian sporadis, melainkan pola yang sudah berlangsung lama,” tegasnya.
Temuan tersebut memperkuat dugaan bahwa praktik pungli di sektor perizinan tambang ESDM Jawa Timur bersifat terorganisir dan melibatkan banyak pihak di internal dinas, bukan tindakan individu semata.
Baca juga :
Wamendikdasmen Tinjau TKA di Surabaya, Tekankan Evaluasi Pendidikan
Dalam perkembangan terbaru, sejumlah pegawai yang menerima aliran dana mulai mengembalikan uang tersebut kepada penyidik. Pengembalian dilakukan secara bertahap sebagai bentuk itikad baik.
“Hingga tadi pagi, total uang yang telah disita mencapai Rp707 juta,” kata Wagiyo.
Meski demikian, Kejati Jatim menegaskan bahwa pengembalian uang tidak menghapus unsur pidana. Proses hukum tetap berjalan untuk mengusut pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab dalam praktik tersebut.
Baca juga :
Eksepsi Ditolak, 6 Terdakwa Korupsi Pelindo Lanjut Tahap Pembuktian
Penyidik juga memastikan akan terus mengembangkan kasus ini, termasuk menelusuri kemungkinan adanya aliran dana ke pihak lain dalam struktur yang lebih tinggi.
“Ini masih perkembangan sementara dan akan terus kami dalami,” pungkas Wagiyo.(tio)
