mediamerahputih.id I Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan sekolah-sekolah lama yang sudah berdiri dalam penerapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk tahun ajaran 2025/2026.
Penegasan ini langsung disampaikan oleh Wali Kota, Eri Cahyadi, kepada Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, serta perwakilan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) usai acara Halal Bihalal di Balai Kota Surabaya, Rabu (9/4/2025).
Baca juga :
Wacana PPDB Zonasi Dihapus, Wait and See Juknis dari Pemerintah Pusat
“Saya sudah menyampaikan kepada Dinas Pendidikan dan perwakilan MKKS serta K3S, saya tidak akan memberikan bantuan kepada sekolah baru, melainkan kepada yang sudah lama berdiri,” tegas Wali Kota Eri.
Wali Kota Eri juga mengungkapkan masalah kekurangan murid di beberapa sekolah yang disebabkan oleh kurangnya pengaturan jarak antar sekolah.

“Kenapa jumlah murid di beberapa sekolah berkurang? Itu karena kurangnya pengaturan jarak antar sekolah. Ada beberapa wilayah yang jumlahnya lebih banyak, sementara tidak semua izin pendirian sekolah dikeluarkan oleh Pemkot Surabaya, ada juga yang melalui Kementerian Agama atau instansi lain,” jelasnya.
Baca juga :
Sepakat Minta Sistem Zonasi PPDB Dievaluasi, Ini Kata Wali Kota Eri
Sebagai solusi, Wali Kota Eri menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya untuk berkoordinasi dan melakukan evaluasi terhadap pendirian sekolah baru.
“Oleh karena itu, saya perintahkan Dinas Pendidikan untuk duduk bersama. Jika ada sekolah baru, jangan berharap mendapatkan bantuan operasional pendidikan daerah (BOPDA), karena sekolah lama bisa kehilangan murid yang pindah ke sekolah baru,” jelasnya.
Selain itu, Wali Kota Eri juga menyoroti praktik penambahan kelas di sekolah yang justru menarik murid dari sekolah lain. “Saya juga tidak ingin ada sekolah yang berdiri ketika jumlah sekolah sudah banyak. Ada juga yang menambah kelas, namun muridnya diambil dari sekolah sebelah, itu tidak akan kami bantu lagi,” tegasnya.
Baca juga :
Kisah 4 Anak Surabaya Putus Sekolah Akhirnya dapat Bantuan Pemkot
Strategi ini diambil oleh Pemkot Surabaya untuk mendukung pemerataan pendidikan serta memastikan kelangsungan sekolah-sekolah lama yang telah beroperasi di tengah berkembangnya sekolah-sekolah baru. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih sehat dan kondusif di Kota Surabaya.
Eri juga memberikan contoh mengenai kondisi sekolah swasta terkait dengan BOPDA. Ia menjelaskan bahwa ada beberapa sekolah swasta yang tidak menerima BOPDA, sementara ada juga sekolah swasta yang baru berdiri dan menghadapi kesulitan finansial, sehingga mereka mengajukan permintaan bantuan kepada Pemkot Surabaya.
Baca juga :
Wali Kota Eri Minta Sekolah SD-SMP Menerima 5 Persen Siswa Miskin dan Larang Pungutan
Menanggapi permintaan bantuan dari sekolah swasta yang tidak mampu ini, Wali Kota Eri menyatakan bahwa Pemkot Surabaya akan mempertimbangkan dan mengatur mekanisme pemberian bantuan tersebut lebih lanjut.
“Kalau ada (sekolah) yang tidak mampu, mereka minta dipegang Pemkot Surabaya. Jadi untuk itu, kami akan mengaturnya lagi,” ujar dia.
Baca juga :
Konflik Sekolah Petra Surabaya dengan Warga Manyar Berakhir Damai
Meski demikian, Eri berharap dalam momen Lebaran ini dapat menjadi penguat tali silaturahmi dan menghilangkan persaingan yang tidak sehat antar sekolah.
“Sehingga momen Lebaran saling menguatkan dan tali silaturahmi, dan tidak ada persaingan untuk mewujudkan anak-anak memiliki kepribadian kuat,” tandasnya. (ton)