mediamerahputih.id I Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan bahwa efisiensi anggaran bukan hanya sekadar pemotongan belanja, melainkan juga optimalisasi sistem kerja berbasis smart governance. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajat, menyatakan bahwa pasca pandemi Covid-19, Pemkot telah banyak belajar dalam menyusun anggaran yang lebih efektif dan efisien.
Baca juga :
Catat! Efisiensi Anggaran Jamin Tidak Berdampak PHK bagi Tenaga Non-ASN
“Kenapa motto kita Surabaya Hebat? Karena salah satunya adalah efektif dan efisien. Kami benar-benar menyusun anggaran yang berdampak langsung kepada masyarakat. Inilah yang menjadikan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Surabaya meraih penghargaan AA, satu-satunya di Indonesia,” ujar Irvan, Senin (3/3/2025).
Irvan menekankan bahwa efisiensi tidak selalu berarti pemangkasan anggaran, tetapi lebih kepada optimalisasi pola kerja yang tepat sasaran. “Smart governance tidak selalu berarti aplikasi, tetapi bagaimana kita memastikan anggaran digunakan secara tepat guna dan menghasilkan efektivitas pembangunan daerah,” paparnya.
Baca juga :
Efisiensi Anggaran, Batasi Kepala Dinas dan Camat Kegiatan Seremonial di APBD 2025
Selain itu, Irvan memastikan bahwa efisiensi anggaran di Surabaya tidak akan mengubah atau mengurangi alokasi untuk belanja wajib di tahun 2025. Termasuk di antaranya untuk pelayanan dasar, penurunan kemiskinan hingga beasiswa pendidikan. “Belanja wajib ini merupakan mandatory. Termasuk program penurunan kemiskinan, stunting beasiswa dan sebagainya itu tidak akan kita pangkas karena belanja wajib,” beber Irvan.
Sementara anggaran yang dialokasikan untuk belanja prioritas, akan ditentukan berdasarkan kebutuhan kota. Misalnya jika prioritasnya untuk penanganan banjir, maka anggaran terbesar dialokasikan untuk bidang tersebut. “Begitu juga jika fokusnya pada perbaikan kampung, penerangan jalan umum (PJU) atau infrastruktur lainnya,” katanya.
Baca juga :
ASN Bisa Bekerja di Mana Saja, Pengamat Sebut Model Kerja Fleksibel Berbasis Teknologi
Irvan menambahkan bahwa Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, menargetkan seluruh permasalahan infrastruktur di kampung harus tuntas di tahun 2026. Dengan demikian, pada tahun berikutnya, pembangunan infrastruktur dapat difokuskan pada skala kota. “Sehingga berikutnya sampai 2030 kita berfokus pada pembangunan skala kota,” jelas dia.
Menurutnya, Surabaya merupakan salah satu kota dengan tingkat kemandirian fiskal tertinggi di Indonesia. Karena ditopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup kuat, sehingga Surabaya tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Baca juga :
Pengurusan Izin Reklame di Surabaya Lebih Mudah Lewat SSW Alfa
“Karena ada beberapa kabupaten/kota, provinsi itu yang banyak bergantung dari dana transfer pemerintah pusat, termasuk sampai perjalanan dinas pun ada daerah yang bergantung dari pemerintah pusat. Kami bersyukur kemandirian fiskal Surabaya tinggi, ini semua berkat masyarakat,” tuturnya.
Bahkan, kata dia, Pemkot Surabaya juga mengoptimalkan kerja sama dengan sektor swasta dalam berbagai program sosial. “Misalnya dalam penanganan stunting, ada perusahaan yang ingin membantu 100 anak melalui program CSR-nya. Kami tinggal menghubungkan dengan data yang ada,” ujar Irvan.
Irvan menjelaskan bahwa Pemkot Surabaya memiliki satu data berbasis by name by address, yang mencakup informasi tentang keluarga miskin, pra-sejahtera, hingga masyarakat yang membutuhkan pekerjaan.
Baca juga :
Eri Cahyadi Canangkan Pendidikan Gratis di Surabaya SMA/SMK Mulai 2026
“Kami juga memiliki database sekitar 10.000 perusahaan di Surabaya. Jadi, jika ada perusahaan yang ingin membantu di wilayah tertentu atau dengan jumlah orang tertentu, kami bisa menghubungkannya dengan kegiatan CSR mereka,” ungkap Irvan.
Selain berkolaborasi dengan sektor swasta, Irvan juga mengungkapkan bahwa konsep gotong-royong yang diinisiasi oleh Wali Kota Eri Cahyadi diterapkan dalam skala kampung melalui program Kampung Madani. “Kami berharap bahwa gotong-royong dan kepedulian terhadap sesama tidak hanya terjadi di tingkat kota, tetapi juga di tingkat kampung,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya, Wiwiek Widayati, menilai bahwa sebagian besar komponen dalam Inpres 1 Tahun 2025 lebih bersifat penunjang daripada prioritas utama. “Banyak komponen dalam Inpres ini yang lebih bersifat sebagai penunjang, bukan prioritas utama,” kata Wiwiek.
Baca juga :
Oleh karena itu, Wiwiek menegaskan bahwa dalam proses penganggaran, Pemkot Surabaya tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan belanja wajib dan prioritas. “Kami akan penuhi dulu belanja wajib, kemudian baru belanja prioritas,” tambahnya.
Belanja wajib ini mencakup kebutuhan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan dari pemerintah pusat, seperti pendidikan. “Contohnya, pendidikan anak-anak kita yang wajib sekolah, itu harus terpenuhi,” jelas Wiwiek.
Baca juga :
Polda Jatim Digugat Praperadilan Agung Wibowo terkait Penyitaan Barang Bukti
Sementara itu, belanja prioritas mencerminkan visi dan misi kota. Program-program yang perlu diselesaikan menjadi perhatian utama dan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya. “Belanja prioritas ini mencerminkan visi misi kota,” tutupnya. (ton)
