Scroll untuk baca artikel
Iklan MMI
Iklan MMI
Sudut Opini

Ketika Pejabat Publik Ketidakpekaan Terhadap Suara Rakyat

174
×

Ketika Pejabat Publik Ketidakpekaan Terhadap Suara Rakyat

Sebarkan artikel ini

mengikis kepercayaan publik

pejabat-publik-ketidakpekaan-terhadap-suara
Ketika pejabat publik mengabaikan masukan ini, mereka tidak hanya kehilangan kesempatan untuk memperbaiki kebijakan, tetapi mereka juga menunjukkan ketidakjujuran dapat mengikis kepercayaan publik I MMP I Ilustrasi Generatif

Ketika Pejabat Publik ‘Ketidakpekaan’ Terhadap Suara Rakyat

Oleh : Antonius Andhika

mediamerahputih.id I Era di mana informasi semakin terbuka dan partisipasi publik meningkat, pejabat publik yang tidak memperhatikan pendapat masyarakat berpotensi mengalami kerugian secara pribadi maupun profesional. Kebijakan yang tidak mempertimbangkan suara rakyat cenderung tidak efektif dan dapat mengikis kepercayaan publik. Hakekatnya masukan masyarakat sangat penting untuk proses demokrasi.

Pejabat publik dapat menggunakan masukan ini untuk menemukan kebutuhan nyata masyarakat, menilai dampak kebijakan yang diusulkan, dan melakukan perubahan untuk mencapai hasil terbaik. Namun, ketika pejabat publik mengabaikan masukan ini, mereka tidak hanya kehilangan kesempatan untuk memperbaiki kebijakan, tetapi mereka juga menunjukkan ketidakjujuran berpotensi mengikis kepercayaan publik.

Baca juga:

Swakelola Berpotensi jadi Lorong Gelap Penyimpangan

Banyak kasus di seluruh dunia menunjukkan bahwa kurangnya perhatian terhadap masukan publik dapat memiliki akibat yang merugikan. Misalnya, demonstrasi dan ketidakpuasan publik telah sering disebabkan oleh keputusan pembangunan infrastruktur yang tidak melibatkan konsultasi publik. Tanpa dukungan publik, proyek tersebut akhirnya menyebabkan konflik sosial dan ekonomi, yang lebih banyak merugikan daripada membantu.

pejabat-publik-ketidakpekaan-terhadap-suara
MMP I Ilustrasi I SP

Ketika pejabat publik mengabaikan pendapat masyarakat, kredibilitas mereka sebagai pejabat pemerintah dipertanyakan. Pejabat tersebut dipandang oleh masyarakat sebagai orang yang tidak peduli dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Baca juga:

Makna Equiality Before the Law dan Penerapannya

Pada akhirnya, ini dapat merusak reputasi dan karir politik mereka. Contoh praktis termasuk ketika pejabat publik menerapkan kebijakan yang tidak disukai tanpa berusaha untuk menjelaskan atau membahas keputusan tersebut dengan masyarakat. Akibatnya, dukungan publik menurun pada pemilu berikutnya.

Untuk menghindari konsekuensi negatif dari ketidakpekaan terhadap masukan masyarakat, pejabat publik bisa mengadopsi beberapa strategi mulai dari mengadakan konsultasi publik secara rutin. Misalnya membuat forum atau pertemuan terbuka di mana masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan saran mereka secara langsung kepada pejabat.

Kemudian melakukan Survei secara langsung dengan menggunakan teknologi dan metodologi modern untuk mengumpulkan dan menganalisis pendapat rakyat secara luas dan sistematis. Hakekatnya pejabat publik terbuka secara transparansi dalam pembuatan kebijakan dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap tentang kebijakan yang sedang dipertimbangkan, termasuk potensi keuntungan dan kerugiannya dari suatu program kebijakan yang telah dibuatnya.

Baca juga:

Apakah Hakim Dapat mengisi Kekosongan Hukum? Begini penafsiran Hukumnya!

Selain itu responsive penting bagi seorang pejabat publik bahwa untuk membuktikan bahwa pemerintah mendengar dan menindaklanjuti masukan yang diberikan. Tentu ini bagian dari integritas pejabat publik yang terikat erat dengan responsivitas mereka terhadap kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Membangun dan memelihara kepercayaan publik memerlukan komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Pejabat publik harus aktif mencari dan menerima masukan dari rakyat yang mereka layani, untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat bukan hanya legal, tetapi juga legitim yang dapat diterima dan dihormati oleh masyarakatnya.

Penulis adalah Pemimpin Redaksi Media Merah Putih dan Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Negeri UT Surabaya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *