Scroll untuk baca artikel
Iklan MMI
Iklan MMI
Hukrim

Jaksa Deddy Arisandi Dinonaktifkan Sementara dari Penanganan Perkara Buntut Isu Perselingkuhan

29
×

Jaksa Deddy Arisandi Dinonaktifkan Sementara dari Penanganan Perkara Buntut Isu Perselingkuhan

Sebarkan artikel ini

Buntut Dugaan Perselingkuhan dan KDRT

jaksa-deddy-arisandi-dinonaktifkan-selingkuh
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya, Tri Anggoro Mukti dalam pernyataan resminya. MInggu (15/11) mengaku telah telah melakukan klarifikasi internal terhadap Deddy Arisandi. Kemudian Kejari mengambil langkah administratif dengan membebastugaskan sementara yang bersangkutan dari tugas penanganan perkara | MMP | dok Kejari-sby
mediamerahputih.id | SURABAYA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya membebastugaskan sementara Jaksa Deddy Arisandi dari penanganan perkara menyusul mencuatnya dugaan pelanggaran pribadi yang menjadi sorotan di media sosial (medsos). Keputusan tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya, Tri Anggoro Mukti, melalui pernyataan resmi pada Minggu (15/11/2026).

Dalam siaran pers bernomor PR-24/M.5-10/Dsp.1/11/2026, Tri menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan klarifikasi internal terhadap Deddy Arisandi. Selain itu, Kejari Surabaya mengambil langkah administratif dengan membebastugaskan sementara yang bersangkutan dari tugas penanganan perkara.

“Terhadap Jaksa Deddy Arisandi telah dilakukan klarifikasi internal dan dibebas tugaskan sementara dalam hal penanganan perkara guna menjaga objektivitas,” kata Tri Anggoro Mukti dalam pernyataan tersebut.

Baca juga :

Kasus Dugaan Pelecehan di Kejari Tanjung Perak Masih Disidik, Polisi Kumpulkan Bukti

Isu yang menjadi perhatian publik bermula dari unggahan akun TikTok Bangpena Media Center pada Jumat (13/11/2026). Unggahan tersebut menyoroti sejumlah dugaan pelanggaran yang dikaitkan dengan Deddy Arisandi, meliputi perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan pernikahan siri.

Meski demikian, Tri menyatakan bahwa selama menjalankan tugasnya, Deddy dinilai telah bekerja secara profesional sesuai dengan kode etik penuntut umum. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah munculnya berbagai informasi yang beredar di media sosial.

Kejari Minta Masyarakat Kawal Perkara Erica Natasha

Di tengah persoalan tersebut, Kejari Surabaya meminta agar isu yang berkembang tidak mengganggu proses penegakan hukum, khususnya perkara yang sebelumnya ditangani Deddy Arisandi.

jaksa-deddy-arisandi-dinonaktifkan-selingkuh
Jaksa Deddy Arisandi, menuai sorotan setalah beredarannya isu yang menjadi perhatian publik bermula dari unggahan akun TikTok Bangpena Media Center pada Jumat (13/11). Unggahan tersebut menyoroti sejumlah dugaan pelanggaran yang dikaitkan dengan Deddy Arisandi, meliputi perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan pernikahan siri | MMP | Foto | Totok Prastio

Perkara tersebut tercatat dengan nomor 1693/Pid.Sus/2026/PN.Sby dan melibatkan terdakwa Erica Natasha Risakotta. Dalam perkara itu, jaksa telah mengajukan tuntutan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan pada Selasa (10/11/2026).

Baca juga :

Kejari Surabaya Setorkan Rp9,05 Miliar Uang Judi Online ke Kas Negara

Tri berharap masyarakat tetap mengawasi jalannya proses hukum perkara tersebut agar penanganannya berlangsung sesuai ketentuan.

“Berharap jangan sampai proses penanganan perkara menjadi terganggu. Diharapkan pula agar masyarakat terus mengawal proses penanganan perkara dimaksud,” ujar Tri.

Selain menyampaikan langkah administratif terhadap Deddy, Kejari Surabaya juga membuka saluran pengaduan bagi masyarakat yang memiliki informasi mengenai dugaan pelanggaran oleh anggota kejaksaan.

Baca juga :

Kejaksaan kembali Tahan Tersangka Korupsi Kredit Fiktif Senilai Rp125 Miliar BNI di Jember

Laporan dapat disampaikan melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR) melalui situs www.lapor.go.id atau Hotline Kejari Surabaya di nomor 0821-3311-700.

Tri menegaskan bahwa institusinya tidak akan membiarkan tindakan tercela yang mencederai rasa keadilan masyarakat maupun pelanggaran kode etik oleh insan Adhyaksa.

“Kami tidak akan mentolelir segala bentuk perbuatan tercela yang melukai keadilan di masyarakat dalam hal penegakan hukum di Surabaya serta pelanggaran kode etik sebagai insan Adhyaksa,” tegasnya.

Ia menambahkan, persoalan pribadi yang melibatkan anggota kejaksaan juga dapat dilaporkan melalui saluran resmi apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum.(tio)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *