"Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak akan menyelesaikan pokok persoalan, karena yang dibutuhkan masyarakat adalah jalan keluarnya,"
Merah Putih I RIAU- Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ditetapkan pemerintah berdampak langsung Kepulauan Riau mengalami inflasi. Ini membuat Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Thohir bersuara lantang menilai kesulitan distribusi pangan yang dihadapi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Akibat kelemahan supply barang, dan demand yang melemah akibat daya beli menurun. Sehingga mengakibatkan distribusi pangan di pulau tersebut jadi terhambat.
“Penghambatan distribusi ini bisa saja karena harga-harga mulai naik, transportasi juga naik, BBM kita, seperti kita ketahui mengalami kenaikan beberapa hari yang lalu,”katanya
Hafisz mengaku saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Batam, Kepulauan Riau, Jumat (9/9/2022) menyebut penyebab pemicu angka inflasi itu sulit untuk dikendalikan di angka 3 perses sampai akhir tahun ini.
Menurut Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR ini, jika terjadi kenaikan harga-harga kebutuhan masyarakat, penyebabnya tidak lain karena kenaikan harga BBM subsidi.
Karena jika kenaikan terjadi antara 15 sampai 30 persen dari harga produk yang akan dijual, maka jika BBM dinaikkan menjadi 50 persen, secara otomatis dia akan menjadikan harga-harga komoditas turunan dibawahnya menjadi naik antara 7,5 sampai 17,5 persen.
“Hari ini kita mendapati orang-orang mulai kesulitan (mendapatkan) cabai, telur dan lain sembilan bahan pokok lainnya, itu sudah pelan-pelan dan pasti mengalami kenaikan. Tadi juga disampaikan bahwa nelayan-nelayan sudah sulit untuk melaut karena BBM-nya mahal, dan mereka mengurangi jadwal pergi ke laut, itu akibatnya dan pasti sebentar lagi harga ikan akan naik juga,” ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Hafisz mengingatkan pemerintah pusat dan daerah, dalam menentukan harga-harga sektor lain yang terdampak akibat kenaikan BBM subsidi, mengingat ketika terjadi persoalan terhadap rantai pasok, maka kehati-hatian dibutuhkan dalam menentukan harga tersebut.
Akan itu, pihaknya lebih sepakat jika menyebut penyebab inflasi bukan disebabkan oleh sektor pangan dan transportasi, namun kenaikan harga BBM subsidi lah yang menjadi faktor utama inflasi.
“Kita selalu bicara cabai penyebab inflasi, nyatanya faktor inflasi terbesar itu adalah BBM. Untuk itu kita mengkritisi kenapa (harga) BBM harus naik setinggi itu. Tadi saya sampaikan beberapa negara juga bisa berhasil mengontrol harga minyaknya. Kalau inflasi tidak bisa kita kontrol dengan harga, maka kita hanya mengomong di atas angin saja terhadap rencana-rencana asumsi makro kita, inflasi 3 persen pertumbuhan 5,6 persen dan juga kemiskinan diturunkan sekian juta dan lain sebagainya,” terang Hafisz.
Ia juga mengingatkan, inflasi terjadi karena daya beli masyarakat yang menurun akibat gejolak harga di pasaran, maka secara otomatis angka kemiskinan akan naik. Menurutnya, Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak akan menyelesaikan pokok persoalan, karena yang dibutuhkan masyarakat adalah jalan keluarnya.
“Kita melihat bahwa, upaya untuk mengendalikan kemiskinan ini melalui BLT itu tidak akan menyelesaikan pokok persoalannya, karena sesungguhnya rakyat miskin ini harus dicarikan Jalannya, bukan diberi sesuap nasi atau diberikan BLT, karena itu tidak menghilangkan kemiskinan yang sudah mereka hadapi bertahun-tahun,” pungkas legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Selatan I tersebut.(ndy/red)
