mediamerahputih.id | SURABAYA – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan seorang advokat dan tiga petinggi Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD TS KBS) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan perusahaan daerah periode 2025–2026. Keempatnya diduga terlibat dalam penggunaan dana perusahaan sebesar Rp2,41 miliar untuk membiayai upaya menghentikan penanganan perkara hukum. Akibat dugaan penyimpangan tersebut, negara mengalami kerugian hingga Rp3,27 miliar.
Penetapan tersangka dilakukan pada Kamis (19/11/2026). Empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka masing-masing Moch. Nahroni selaku Direktur Keuangan dan SDM KBS, Nurika Widyasanti selaku Direktur Operasional KBS, Eliya Emi Suprapto selaku anggota Badan Pengawas KBS, serta Muhammad Ma’ruf Syah yang berprofesi sebagai advokat.
Baca juga :
Mantan Dirut Kebun Binatang Surabaya Jadi Tersangka Korupsi Rp10,2 Miliar
Setelah penetapan tersebut, Kejati Jatim langsung menahan keempat tersangka selama 20 hari, terhitung sejak 19 November hingga 8 Desember 2026. Mereka ditempatkan di Cabang Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kejati Jatim untuk kepentingan penyidikan.
Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja, menjelaskan bahwa perkara ini bermula pada Februari 2025. Saat itu, sejumlah direksi dan karyawan PD TS KBS dipanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak untuk dimintai keterangan terkait pengaduan dugaan korupsi dalam pengelolaan sewa-menyewa tenant.

Dalam proses tersebut, Direktur Operasional berinisial NW dan Direktur Keuangan berinisial MN diduga meminta bantuan anggota Badan Pengawas berinisial EES untuk mencarikan pendamping hukum. EES kemudian memperkenalkan keduanya kepada seorang advokat berinisial MM.
Baca juga :
Dugaan Korupsi Keuangan KBS Disidik, Kejati Jatim Geledah Kantor Direksi
Namun, pendampingan hukum tersebut diduga disertai permintaan sejumlah uang dengan alasan untuk menghentikan penanganan perkara. Advokat MM disebut meminta Rp100 juta sebagai biaya pendampingan hukum dan tambahan Rp500 juta yang diklaim untuk menutup perkara di Kejari Tanjung Perak.
“Advokat MM meminta biaya pendampingan hukum sebesar Rp100 juta. Selain itu, yang bersangkutan juga meminta dana tambahan Rp500 juta dengan alasan untuk menutup perkara di Kejari Tanjung Perak,” ungkap I Gede Punia Atmaja di lobi Kantor Kejati Jatim, Kamis (19/11/2026) malam.
Dana tersebut diduga berasal dari kas PD TS KBS atas persetujuan kedua direksi. Penyerahannya dilakukan melalui EES kepada MM. Namun, berdasarkan hasil penyidikan, uang tersebut tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejari Tanjung Perak.
Permintaan dana kembali terjadi ketika penanganan perkara berlanjut ke tahap pemeriksaan di Kejati Jatim pada April 2025. Dalam tahap ini, MM kembali meminta Rp100 juta untuk jasa hukum serta tambahan Rp995 juta.
Baca juga :
Menurut Punia, permintaan dana tersebut terus berlanjut hingga total pengeluaran yang diduga berkaitan dengan upaya menghentikan perkara mencapai Rp2,41 miliar. Akan tetapi, tidak satu pun dana tersebut diserahkan kepada penyidik Kejati Jatim. Sementara itu, proses hukum terhadap dugaan korupsi pengelolaan sewa-menyewa tenant tetap berjalan.
Untuk menyamarkan penggunaan uang perusahaan, para tersangka diduga membuat sejumlah dokumen yang tidak sesuai dengan kegiatan sebenarnya. Dokumen tersebut meliputi perjanjian kerja sama layanan hukum, tinjauan standar operasional prosedur (SOP), perjanjian kerja sama (PKS) yang diduga palsu, serta kuitansi pembayaran honorarium konsultan.
Dokumen-dokumen itu diduga digunakan untuk memberikan kesan bahwa pengeluaran Rp2,41 miliar merupakan pembayaran resmi atas jasa hukum dan kegiatan konsultasi. Dengan demikian, penggunaan dana perusahaan yang tidak sesuai peruntukannya seolah-olah tercatat sebagai pengeluaran yang sah.
Kerugian Negara Capai Rp3,27 Miliar
Selain aliran dana Rp2,41 miliar tersebut, penyidik juga menemukan pengeluaran kas PD TS KBS lainnya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pengeluaran itu tercatat sebesar Rp707.775.022 pada 2025 dan Rp152.784.430 pada 2026.
Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur, total kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp3.270.559.452 atau sekitar Rp3,27 miliar. Hasil audit tersebut tertuang dalam laporan nomor PE.03.03/SR940/PW13/5.1/2026 tertanggal 11 November 2026.
Atas dugaan perbuatannya, keempat tersangka dijerat dengan dua lapis sangkaan. Pada dakwaan primair, penyidik menerapkan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a dan/atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Baca juga :
Kejari Tanjung Perak Bongkar Dugaan Korupsi PD Pasar Surya, Sewa Stan 2024-2025
Sementara itu, pada dakwaan subsider, mereka disangkakan melanggar Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf a dan/atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kasus ini menyita perhatian karena dana perusahaan daerah yang seharusnya digunakan untuk mendukung operasional dan pengelolaan Kebun Binatang Surabaya diduga dialihkan untuk kepentingan di luar peruntukannya. Penyidikan Kejati Jatim mengungkap dugaan penyalahgunaan keuangan perusahaan yang tidak hanya berkaitan dengan pembayaran jasa hukum, tetapi juga upaya menutupi pengeluaran melalui dokumen yang diduga tidak sesuai dengan fakta.(tio)






