mediamerahputih.id | SURABAYA – Sebanyak 44 terdakwa dalam perkara dugaan sindikat penipuan daring (online scam), terdiri atas tiga warga negara Indonesia (WNI) dan 41 warga negara asing (WNA), dituntut masing-masing lima tahun penjara dan denda Rp350 juta. Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Damang Anubowo dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jumat (13/11/2026), atas dugaan keterlibatan para terdakwa dalam penyebaran berita bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiil bagi konsumen dalam transaksi elektronik.
Ketiga WNI tersebut adalah Achmad Fauzi, Endang Sumarna, dan Jumeno. Sementara 41 terdakwa lainnya merupakan WNA asal China dan Jepang.
Dalam persidangan di ruang sidang Cakra PN Surabaya, JPU menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Baca juga :
Hakim PN Surabaya Ancam Laporkan JPU ke Kajati, Buntut 3 Kali Tuntutan Ditunda Kasus Scamming WNA
Selain pidana penjara, jaksa menuntut masing-masing terdakwa membayar denda Rp350 juta. Apabila harta benda yang disita tidak mencukupi atau tidak memungkinkan untuk membayar denda, jaksa meminta agar pidana tersebut diganti dengan kurungan selama 110 hari.
Perkara ini berkaitan dengan dugaan jaringan penipuan daring internasional yang beroperasi di Surabaya dan sekitarnya. Berdasarkan surat dakwaan, aktivitas kelompok tersebut diduga berlangsung sejak Maret 2026 dengan menyasar korban di luar negeri.
Kasus tersebut mulai terungkap setelah dua warga negara Jepang melaporkan dugaan penipuan yang mereka alami pada 20 April 2026. Polrestabes Surabaya kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan dugaan pusat operasional kelompok di sebuah rumah di Jalan Dharmahusada Permai VII Blok N 318, Surabaya. Lokasi lainnya ditemukan di Jalan Ontorejo Nomor 32, Surakarta.
Baca juga :
Sidang Sindikat Scamming Lintas Negara, Saksi Ungkap Temuan Rumah Dharmahusada Surabaya
Berdasarkan data penyelidikan Kepolisian Jepang yang disampaikan dalam persidangan, jaringan tersebut diduga menyebabkan kerugian sekitar Rp1 triliun dengan jumlah korban mencapai 300 warga negara Jepang. Kerugian setiap korban bervariasi, mulai dari Rp500 juta hingga Rp1,5 miliar.
Dalam perkara ini, Zhuqilin alias A Xiong dan Fu Liwen disebut memiliki peran sebagai ketua kelas. Keduanya diduga bertugas menghubungi calon korban sekaligus mengawasi aktivitas penghuni rumah yang digunakan kelompok tersebut. Zhuqilin disebut mengendalikan rumah di kawasan Dharmahusada Permai, sedangkan Fu Liwen bertugas mengawasi rumah di kawasan Embong Kenongo.
Puluhan perangkat elektronik menjadi barang bukti
Dalam pelimpahan perkara, Kejari Surabaya turut menyerahkan berbagai barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas penipuan daring. Barang bukti tersebut meliputi puluhan telepon seluler, laptop, tablet, modem, perangkat komunikasi, hingga kartu perdana.
Sejumlah perangkat yang disita antara lain telepon seluler berbagai merek, belasan iPad, serta perlengkapan komunikasi seperti headset, earphone, adaptor, dan handy talky. Penyidik juga menyita tiga bilik berbahan triplek berlapis spons yang disebut digunakan untuk menunjang aktivitas penipuan daring.
Baca juga :
Residivis Pemalsuan BPKB Dituntut 3 Tahun 3 Bulan, Korban Rugi Rp1,26 Miliar
Barang bukti lainnya berupa puluhan kartu perdana Telkomsel dan XL, dua buku rekening BCA, dua kartu ATM BCA Gold dan Blue, uang tunai sekitar Rp11,5 juta, serta mata uang asing berupa dolar Amerika Serikat, yuan China, dan baht Thailand.
Sementara itu, perkara tersebut berbeda dari proses persidangan empat WNA asal China, yakni Zhu Qilin, Zhang Kaixuan, Qiu Zuping, dan Dibo. Keempatnya sebelumnya telah dituntut masing-masing 10 tahun penjara dalam perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Dalam perkara tersebut, para terdakwa juga menghadapi dakwaan terkait penipuan sebagaimana Pasal 492 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 20 huruf c, serta dakwaan terkait penyebaran informasi bohong berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UU ITE.(tio)
