mediamerahputih.id | SURABAYA – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya mengancam akan melaporkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur setelah pembacaan tuntutan terhadap 38 terdakwa warga negara asing (WNA) dalam perkara dugaan sindikat penipuan daring internasional (Scamming) kembali tertunda. Penundaan pada Rabu (11/11/2026) itu menjadi yang ketiga kalinya dengan alasan jaksa masih menunggu turunnya Rencana Tuntutan (Rentut) dari Kejaksaan Agung.
Ketua Majelis Hakim Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H., menyatakan keberatan atas ketidaksiapan JPU membacakan tuntutan. Menurutnya, perkara tersebut menyangkut nasib dan kebebasan para terdakwa sehingga proses persidangan harus dijalankan dengan memperhitungkan batas waktu yang tersedia.
“Kami akan melaporkan perkara ini kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kajati Jatim) terkait ketidaksiapan para penuntut umum dengan alasan Rentut belum turun,” tegas Edi dalam persidangan.
Baca juga :
Sidang Sindikat Scamming Lintas Negara, Saksi Ungkap Temuan Rumah Dharmahusada Surabaya
Sebelumnya, JPU Damang Anuwibowo menjelaskan bahwa tuntutan belum dapat dibacakan karena pihaknya masih menunggu persetujuan Rentut dari Kejagung.
“Kami belum bisa membacakan tuntutan dikarenakan Rencana Tuntutan (Rentut) dari Kejaksaan Agung belum turun,” ujar Damang.
Jaksa kemudian meminta tambahan waktu hingga Senin pekan depan. Namun, majelis hakim mempertanyakan apakah penasihat hukum memiliki cukup waktu untuk menyusun nota pembelaan atau pledoi apabila tuntutan baru dibacakan pada waktu tersebut.
Hakim juga menyoroti masa penahanan para terdakwa yang disebut akan berakhir pada 23 November 2026. Dalam persidangan, hakim menyebut batas akhir penahanan jatuh pada tanggal 24 November. Perbedaan tanggal tersebut masih memerlukan konfirmasi.
Baca juga :
Terdakwa Perekaman Ilegal di Toilet FK Unair Dituntut 17 Bulan Penjara
Setelah melakukan pembahasan, majelis hakim akhirnya menjadwalkan ulang pembacaan tuntutan pada Jumat (13/11/2026).
Dalam perkara yang melibatkan 41 WNA asal China dan Jepang tersebut, empat terdakwa asal China, yakni Zhu Qilin, Zhang Kaxixuan, Qiu Zuping, dan Dibo, sebelumnya telah menjalani sidang pembacaan tuntutan. Keempatnya masing-masing dituntut pidana penjara selama 10 tahun, sedangkan 38 terdakwa lainnya masih menunggu tuntutan JPU.
Perkara ini berkaitan dengan dugaan jaringan penipuan daring yang menyasar warga negara Jepang. Dalam persidangan sebelumnya, saksi Martinus Simanjuntak dari Polrestabes Surabaya mengungkapkan sejumlah peran terdakwa dalam menjalankan aktivitas kelompok tersebut.
Zhuqilin alias A Xiong diduga mengendalikan rumah di Jalan Dharmahusada Permai VII Blok N 318 Surabaya. Sementara Fu Liwen disebut bertugas sebagai pengawas di rumah kawasan Embong Kenongo.
Baca juga :
Adapun empat terdakwa asal Jepang, yakni Ueta Norio, Imaoka Ryuta, Akira Okushi, dan Ryotaro Takano, disebut bertugas menghubungi calon korban di Jepang. Mereka diduga melakukan panggilan video dengan mengenakan seragam menyerupai polisi Jepang, kemudian menuduh korban terlibat tindak pidana pencucian uang.
Korban selanjutnya diduga diminta menyerahkan uang dengan alasan menghindari proses hukum atau penangkapan. Berdasarkan data penyelidikan Kepolisian Jepang yang disampaikan dalam persidangan, jaringan tersebut diduga menyebabkan kerugian sekitar Rp1 triliun dengan jumlah korban mencapai 300 warga Jepang.
Kasus ini terungkap setelah dua warga Jepang melaporkan dugaan penipuan pada 20 April 2026. Penyelidikan Polrestabes Surabaya kemudian mengarah ke sejumlah lokasi yang diduga menjadi pusat aktivitas kelompok, termasuk di Surabaya dan Surakarta.
Baca juga :
Hilangnya Foto Gibran di Ruang Kerja Wakil Ketua DPRD Jatim Dinilai Simbol Kegelisahan Politik
Dari penggeledahan, penyidik menyita berbagai perangkat elektronik, telepon seluler, laptop, tablet, kartu perdana, perangkat komunikasi, uang tunai, dan mata uang asing. Salah satu barang bukti yang tercatat adalah tiga bilik berbahan tripleks berlapis spons yang disebut digunakan untuk aktivitas penipuan daring.
Dalam perkara ini, para terdakwa didakwa dengan Pasal 492 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023. Jaksa juga menyertakan dakwaan alternatif berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE juncto Pasal 20 huruf c KUHP.(tio)
