Scroll untuk baca artikel
Iklan MMI
Iklan MMI
Peristiwa

13 Kepala Dinas Diganti, Eri Cahyadi: Bukan Soal Suka atau Tidak Suka

78
×

13 Kepala Dinas Diganti, Eri Cahyadi: Bukan Soal Suka atau Tidak Suka

Sebarkan artikel ini

Eri Cahyadi Buka Alasan Rotasi 13 Kepala Dinas dalam Setahun

13-Kepala-Dinas-diganti-eri-cahyadi
Ada 13 kepala dinas yang sudah berganti dalam waktu satu tahun. Menurut Eri Cahyadi hal ini karena bukan suka dan tidak suka, tapi mereka tidak bisa mencapai output dan outcome yang mereka janjikan dalam waktu satu tahun | MMP | dok pemkot
mediamerahputih.id | SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkap alasan pergantian 13 Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Pergantian tersebut dilakukan setelah melalui proses evaluasi terhadap kinerja dan capaian target yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Eri menegaskan, keputusan mengganti sejumlah kepala perangkat daerah tidak berkaitan dengan faktor pribadi maupun suka atau tidak suka. Menurutnya, setiap pejabat memiliki tanggung jawab untuk memastikan program yang dijalankan mampu menghasilkan capaian sesuai target yang telah disepakati.

“Karena setiap pekerjaan yang ada di Kota Surabaya, kita pasti lihat output dan outcome. Jadi di Surabaya ada 13 kepala dinas yang sudah berganti dalam waktu satu tahun. Karena bukan suka dan tidak suka, tapi mereka tidak bisa mencapai output dan outcome yang mereka janjikan dalam waktu satu tahun,” ujar Eri, Rabu (7/10/2026).

Baca juga :

BOPDA Tak Lagi Terbatas Sekolah Formal, Pemkot Surabaya Bidik Pondok Pesantren

Menurut Eri, seorang kepala daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh unsur pemerintahan berjalan searah dengan tujuan pembangunan. Ia mengibaratkan kepala daerah sebagai pemimpin orkestra yang bertugas mengarahkan seluruh elemen agar bergerak bersama dalam membangun kota.

“Kepala daerah itu adalah pemimpin orkestra. Maka sama hari ini, wali kota atau kepala daerah di Kota Surabaya tidak akan pernah ada artinya ketika rakyat Surabaya tidak bersatu padu ikut membangun kotanya sendiri,” katanya.

Baca juga :

Warning! Sekolah Negeri Surabaya Tak Boleh Lagi Jual Seragam ke Siswa

Selain melakukan evaluasi terhadap jajaran pimpinan perangkat daerah, Pemkot Surabaya juga mengubah pola kerja aparatur sipil negara (ASN). Eri mengatakan, ASN kini didorong untuk lebih banyak berada di tengah masyarakat melalui pelayanan langsung di balai RW, bukan hanya bekerja dari kantor pemerintahan.

13-Kepala-Dinas-diganti-eri-cahyadi
Keberhasilan kepala dinas tidak hanya diukur dari program yang berjalan, tetapi juga dari dampaknya terhadap sejumlah indikator pembangunan output dan outcome. Jadi di Surabaya ada 13 kepala dinas yang sudah berganti dalam waktu satu tahun. Karena bukan suka dan tidak suka, tapi mereka tidak bisa mencapai output dan outcome yang mereka janjikan dalam waktu satu tahun | MMP | dok pemkot

“Di Surabaya kita ubah cara bekerja kita. Kami tidak bekerja lagi di kantor, tapi pegawai negeri sipil (PNS) kami dan ASN bekerjanya di balai RW. Kenapa? Karena harus dekat dengan rakyatnya, masyarakatnya, sehingga bekerja di sana,” jelasnya.

Baca juga :

Eri Cahyadi Perintahkan Usut Dugaan Pungli Rp60 Juta Rekrutmen Pegawai DPKP Surabaya

Ia menjelaskan, konsep pelayanan publik di Surabaya disusun berdasarkan siklus kehidupan masyarakat, mulai dari masa kehamilan hingga usia lanjut. Pendekatan tersebut digunakan untuk menentukan bentuk pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan warga.

“Pelayanan publik di Surabaya itu kita lakukan mulai masyarakat Surabaya hamil sampai dengan di usia tua. Di situlah kita tentukan pelayanan publik apa yang akan kita lakukan,” tutur Eri yang akrab disapa Cak Eri.

Dalam bidang digitalisasi pelayanan, Pemkot Surabaya juga melakukan penyederhanaan sistem dengan memangkas ratusan aplikasi menjadi dua platform utama. Aplikasi KantorKu digunakan untuk mendukung pekerjaan pemerintah daerah, sedangkan WargaKu menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan maupun aspirasi.

“Di Surabaya tidak boleh lagi ada terlalu banyak aplikasi, tapi ratusan aplikasi diubah menjadi dua. Pertama ada aplikasi yang dikerjakan oleh pemerintah daerah namanya Kantorku, dan aplikasi yang dikerjakan oleh warga Surabaya yang ingin melaporkan namanya WargaKu,” ungkapnya.

Eri menambahkan, setiap kebijakan pemerintah daerah harus memiliki keterkaitan dengan tujuan pembangunan nasional. Ia menyebut keberhasilan kepala daerah tidak hanya diukur dari program yang berjalan, tetapi juga dari dampaknya terhadap sejumlah indikator pembangunan.

Baca juga :

Muhammadiyah Surabaya Dukung Penertiban Parkir Liar

Terdapat tujuh indikator utama yang menjadi ukuran keberhasilan pemerintah daerah, yakni pengurangan angka kemiskinan, penurunan pengangguran terbuka, penanganan stunting, pengurangan angka kematian ibu dan anak, peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), penurunan kesenjangan atau gini rasio, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi.

“Apapun yang dilakukan kepala daerah, ketika tujuh ini tidak ada perubahan, maka kepala daerah itu gagal dalam menjalankan tugasnya,” pungkas Eri.(ton)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *