mediamerahputih.id I Wali Kota Eri Cahyadi, mengungkapkan tantangan besar yang dihadapi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang mendesak.
Salah satu proyek infrastruktur utama yang menjadi perhatian adalah pembangunan Outer East Ring Road (OERR), atau Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT) Surabaya. “Untuk pembangunan dan pembebasan lahan OERR, kita membutuhkan anggaran sekitar Rp6 triliun. Sementara kebutuhan untuk Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) mencapai Rp1,6 triliun,” jelas Wali Kota Eri, Jumat (11/4/2025).
Baca juga :
Efisiensi Anggaran, Batasi Kepala Dinas dan Camat Kegiatan Seremonial di APBD 2025
Tak hanya proyek jalan, kebutuhan mendesak lainnya adalah penanggulangan banjir di kawasan perkampungan. Menurut Eri, pemasangan u-ditch di seluruh wilayah perkampungan diperkirakan menelan biaya hingga Rp3 triliun. Selain itu, program perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu), yang dikenal dengan nama Dandan Omah, juga membutuhkan anggaran besar, yaitu sekitar Rp245 miliar.
“Jadi, total kebutuhan Surabaya jika semua proyek ingin kita kerjakan membutuhkan anggaran lebih dari Rp7 triliun,” ungkapnya.
Eri menekankan pentingnya transparansi kepada masyarakat terkait kelanjutan proyek OERR, mengingat besarnya kebutuhan anggaran pembangunan. “Kita harus jelas menginformasikan kepada masyarakat apakah OERR ini dapat dikerjakan atau tidak,” ujar Eri.
Baca juga :
Sebagai langkah strategis, Eri mengusulkan pembiayaan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, skema ini memungkinkan proyek besar tetap berjalan tanpa membebani APBD secara langsung.
“Saya sampaikan kepada DPRD, mari kita dorong pembiayaan melalui KPBU agar OERR bisa terealisasi pada 2028. Seperti yang disampaikan Pak Presiden, untuk proyek infrastruktur besar, gunakan KPBU agar pembayarannya sesuai kemampuan daerah,” jelasnya.
Baca juga :
Catat! Efisiensi Anggaran Jamin Tidak Berdampak PHK bagi Tenaga Non-ASN
Eri menyoroti tantangan besar yang dihadapi pemerintah kota dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa dukungan infrastruktur memadai, seperti proyek Jalan Lingkar Luar Timur (OERR) dan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB). Menurutnya, proyek tersebut sulit direalisasikan hanya mengandalkan APBD.
“APBD kita memang Rp12,3 triliun, tapi itu belum cukup untuk membiayai kebutuhan pembangunan kota. Tanpa infrastruktur, pertumbuhan ekonomi akan terhambat,” jelasnya.
Ia merinci bahwa belanja wajib menyerap sebagian besar anggaran. Gaji pegawai, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru direkrut, menghabiskan sekitar Rp3,6 triliun. Setelah dikurangi komponen tersebut, hanya tersisa Rp8,7 triliun.
Baca juga :
Perbaiki Fasilitas Umum yang Rusak Pasca Demo Tolak UU TNI, Masyarakat Diminta Tahan Diri
Belanja wajib lainnya termasuk alokasi 20 persen untuk pendidikan yang mencapai Rp2,46 triliun serta anggaran sektor kesehatan, termasuk program Universal Health Coverage (UHC), yang totalnya mencapai Rp2,4 triliun per tahun.
“Setelah semua kebutuhan wajib dipenuhi, dana yang tersisa untuk pembangunan hanya sekitar Rp2 triliun per tahun,” ungkapnya.
Eri menegaskan bahwa keterbatasan fiskal ini membuat perencanaan pembangunan harus dilakukan secara cermat dan terukur. “Sebagian besar APBD terserap untuk belanja wajib. Jadi, sisanya harus kita prioritaskan secara bijak,” katanya.
Baca juga :
Pemkot Surabaya Prioritas Sekolah Lama dalam SPMB untuk Cegah Kekurangan Murid
Ia mengilustrasikan bahwa untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur sebesar Rp20 triliun, sementara dana yang tersedia hanya Rp2 triliun per tahun, Pemkot memerlukan waktu hingga 10 tahun jika mengandalkan APBD semata.
Oleh sebab itu, Eri mengajak DPRD dan masyarakat untuk berdiskusi secara terbuka mengenai skema pembiayaan dan prioritas pembangunan. “Apakah kita mau menunggu 10 tahun atau mencari alternatif pembiayaan? Ini harus disampaikan ke publik, karena selama ini belum pernah dibicarakan secara terbuka,” tegasnya.
Baca juga :
Mia Amiati Kartini Masa Kini yang Membawa Perubahan dalam Penegakan Hukum
Eri juga mendorong agar pembahasan anggaran dilakukan secara transparan dan dapat disaksikan langsung oleh warga. “Saya ingin prosesnya terbuka. Semua orang tahu anggaran kita, dan bersama DPRD kita tentukan mana yang akan dibangun terlebih dahulu,” tandasnya.(ton)
