Surat Gibran kepada Prabowo Antara Fatsoen Politik dan Alamat Konstitusional
Oleh : Hananto Widodo
mediamerahputih.id – Penyerahan surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma memunculkan pertanyaan ketatanegaraan yang menarik, yakni mengapa surat pengunduran diri seorang Wakil Presiden justru disampaikan kepada Presiden? Apakah Presiden merupakan pihak yang berwenang menerima pengunduran diri Wakil Presiden?
Sejumlah pakar hukum tata negara, termasuk Margarito Kamis, berpandangan bahwa surat pengunduran diri tersebut salah alamat. Seharusnya, surat itu ditujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), bukan kepada Presiden. Pandangan ini memiliki dasar ketatanegaraan yang kuat. Untuk memahaminya, kita perlu melihat kembali dari mana sebenarnya Presiden dan Wakil Presiden memperoleh kedudukannya.
Mandat Presiden Bukan Berasal dari MPR
Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Artinya, sumber legitimasi keduanya adalah pemilihan rakyat, bukan pengangkatan oleh MPR. KPU kemudian menetapkan pasangan yang memperoleh suara terbanyak sebagai pasangan terpilih. Setelah seluruh tahapan pemilu selesai, MPR melaksanakan pelantikan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UUD 1945.
Baca juga :
Dalam praktik ketatanegaraan, pelantikan tersebut dituangkan dalam Ketetapan MPR. Namun, penting dipahami bahwa Ketetapan MPR itu bersifat deklaratif, bukan konstitutif. MPR tidak menciptakan mandat Presiden dan Wakil Presiden, sebab mandat tersebut telah diperoleh melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Ketetapan MPR merupakan bentuk penegasan dan pencatatan secara formal atas hasil pemilu yang telah ditetapkan KPU.
Dengan demikian, pelantikan oleh MPR tidak dapat dimaknai bahwa Presiden dan Wakil Presiden merupakan bawahan MPR. MPR bukan atasan Presiden, sebagaimana Presiden juga bukan atasan MPR. Keduanya merupakan lembaga negara dengan kewenangan yang berbeda berdasarkan UUD 1945.
Baca juga :
Hilangnya Foto Gibran di Ruang Kerja Wakil Ketua DPRD Jatim Dinilai Simbol Kegelisahan Politik
Konstruksi ini penting karena menjelaskan mengapa pengunduran diri Wakil Presiden tidak dapat dipahami sebagai permohonan kepada atasannya. Presiden dan Wakil Presiden memang dipilih dalam satu pasangan, tetapi keduanya memperoleh mandat dari rakyat. Hubungan keduanya bukan hubungan atasan dan bawahan dalam pengertian administratif.
Mengapa Surat Seharusnya Ditujukan kepada MPR?
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada MPR untuk memilih Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan tersebut. MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Di sinilah letak logika konstitusionalnya. Apabila Wakil Presiden mengundurkan diri, akibat ketatanegaraan yang timbul adalah kekosongan jabatan. Lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengisi kekosongan tersebut adalah MPR. Oleh karena itu, secara kelembagaan, surat pengunduran diri semestinya ditujukan kepada MPR sebagai lembaga yang harus menindaklanjuti terjadinya kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Baca juga :
Putusan MA dan Status Konstitusional Gibran sebagai Wakil Presiden
Presiden memang memiliki peran penting, tetapi perannya berbeda. Presiden bukan pihak yang memutuskan menerima atau menolak pengunduran diri Wakil Presiden sebagai atasannya. Presiden justru memiliki kewenangan konstitusional untuk mengusulkan dua calon pengganti kepada MPR. Dengan demikian, MPR mengisi kekosongan melalui pemilihan, sedangkan Presiden menyediakan dua calon yang akan dipilih.
Dengan demikian, apabila surat Gibran hanya ditujukan kepada Prabowo, persoalan alamat surat tersebut menjadi penting. Surat yang ditujukan kepada Presiden tidak otomatis berubah menjadi surat yang ditujukan kepada MPR hanya karena kemudian diteruskan. Penerusan surat oleh Presiden tentu dapat menjadi bagian dari proses komunikasi antarlembaga, tetapi secara administratif dan konstitusional perlu dibedakan antara surat yang memang dialamatkan kepada MPR dan surat yang semula ditujukan kepada Presiden.
Fatsoen Politik dan Prosedur Konstitusional
Meski demikian, ada kemungkinan penyerahan surat kepada Prabowo bukan dimaksudkan sebagai satu-satunya tindakan formal pengunduran diri. Penyerahan tersebut dapat dibaca sebagai bagian dari fatsoen politik. Bagaimanapun, Prabowo dan Gibran merupakan pasangan yang memperoleh mandat rakyat dalam Pilpres 2024. Oleh karena itu, secara politik dan etika hubungan kepemimpinan, wajar apabila Gibran menyampaikan keputusan pengunduran dirinya terlebih dahulu kepada Prabowo.
Namun, fatsoen politik tidak boleh menggantikan prosedur konstitusional. Jika Gibran memang bermaksud mengundurkan diri secara resmi, surat pengunduran diri tetap perlu disampaikan kepada MPR. Setelah kekosongan jabatan dinyatakan, mekanisme pengisian jabatan dapat berjalan sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Baca juga :
Dalam hal ini, Pasal 46 UU MD3 memberikan pengaturan lebih lanjut. Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden beserta persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna. MPR kemudian memilih satu di antara dua calon tersebut. Artinya, setelah menerima pemberitahuan resmi mengenai pengunduran diri dan terjadinya kekosongan jabatan, Presiden harus menjalankan kewenangannya dengan mengajukan dua nama untuk dipilih MPR.
Babak Baru Politik Koalisi
Proses pengisian jabatan Wakil Presiden ini tentu bukan sekadar urusan administratif. Presiden akan menghadapi pilihan politik yang harus mempertimbangkan konfigurasi partai-partai pendukung pemerintah. Dua nama yang diajukan bukan hanya calon pengganti Gibran, tetapi juga dapat mencerminkan keseimbangan baru dalam koalisi pemerintahan.
UU MD3 bahkan mengatur kemungkinan terjadinya suara sama dalam pemilihan. Jika kedua calon memperoleh suara yang sama, pemilihan diulang satu kali. Apabila hasilnya tetap sama, Presiden berwenang menentukan salah satu dari dua calon tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah mengantisipasi kebuntuan dalam proses pemilihan.
Meski demikian, secara politik, situasi suara berimbang tentu akan dihindari. Presiden berkepentingan mengajukan dua nama yang telah melalui komunikasi dan kesepakatan politik dengan partai-partai koalisi. Bahkan, bukan tidak mungkin proses pemilihan di MPR berlangsung dengan dukungan bulat atau aklamasi secara politik, meskipun mekanisme pemilihan formal tetap harus mengikuti ketentuan UU MD3.
Baca juga :
Dua Tahun Prabowo–Gibran: Kepuasan Publik atau Keberhasilan Konstitusional?
Pada akhirnya, penyerahan surat pengunduran diri Gibran kepada Prabowo harus dibedakan antara makna politik dan akibat hukum ketatanegaraannya. Secara politik, Prabowo adalah pasangan Gibran dalam Pilpres 2024 dan Presiden yang akan mengusulkan dua calon pengganti. Namun, secara konstitusional, MPR adalah lembaga yang memiliki kewenangan memilih Wakil Presiden untuk mengisi kekosongan jabatan.
Inilah pelajaran penting dari peristiwa tersebut: dalam sistem presidensial, hubungan politik antara Presiden dan Wakil Presiden tidak boleh mengaburkan pembagian kewenangan konstitusional. Fatsoen politik dapat menjelaskan mengapa surat itu diserahkan kepada Prabowo, tetapi prosedur konstitusional tetap menempatkan MPR sebagai lembaga yang harus menerima dan menindaklanjuti pengunduran diri tersebut.
Penulis adalah Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya
