mediamerahputih.id | SURABAYA – Komando Daerah Militer atau Kodam V/Brawijaya telah menurunkan 30 personel TNI untuk melakukan penjagaan di Kejaksaan Tinggi Kejati Jawa Timur (Kejati Jatim), serta mengerahkan masing-masing 10 personel untuk Kejaksaan Negeri (Kejari) di seluruh wilayah Jawa Timur. Kesiapan pengamanan ini ditandai dengan apel gelar pasukan yang berlangsung di halaman kantor Kejati Jatim pada Rabu, (9/7/2025).
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati Jatim), Kuntadi, menjelaskan bahwa pengamanan yang dilakukan oleh TNI bukanlah untuk menunjukkan kekuatan, melainkan sebagai bentuk dukungan terhadap independensi penegakan hukum.
Baca juga :
Korupsi BSPS Rp109 Miliar di Sumenep, Kejati Jatim Ingatkan Jangan Halangi Penyelidikan
“Pengamanan dari TNI ini justru untuk memastikan independensi penegakan hukum, sehingga aparat penegak hukum dan jaksa dalam melaksanakan tugasnya bisa terjaga keamanannya,” tegas Kuntadi.
Lebih lanjut, Kuntadi menambahkan bahwa langkah ini diambil sebagai antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan yang dapat menghambat proses hukum. Ia memastikan bahwa keterlibatan TNI akan dilakukan secara proporsional agar tidak menimbulkan kesan intimidatif.
Baca juga :
36.555 Botol Miras Ilegal Dimusnahkan, Bea Cukai Kejar DPO-nya
“Pengamanan ini akan dilakukan secara terukur. Kami akan mengerahkan pasukan bila ada kebutuhan di suatu daerah, dan itu berdasarkan evaluasi keamanan, bukan intervensi,” jelasnya.
Kuntadi mengklaim bahwa sinergi dengan TNI ini bertujuan menciptakan lingkungan penegakan hukum yang aman, independen, dan berpihak pada pelayanan hukum yang prima kepada masyarakat.
Di tempat yang sama, Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Rudy Saladin, menyatakan kesiapan penuh pihaknya dalam mendukung tugas-tugas Kejaksaan. Menurutnya, apel gelar pasukan ini bertujuan untuk mengecek kesiapan personel dan material yang akan diperbantukan.
Baca juga :
“Pada prinsipnya, jajaran TNI siap membantu sesuai permintaan dari Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri. Kita juga sudah memiliki dasar hukum lewat ST Kasad Nomor 1192 tahun 2025,” ujar Rudy.
Rudy menyebut bahwa mekanisme pengamanan akan diatur dalam perjanjian kerja sama antara TNI dan Kejati Jatim. Jumlah pasukan pun dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah.
Baca juga :
Buka Peluang Periksa Bobby Nasution Dalam Korupsi Jalan Dinas PUPR Sumut
“TNI siap memberikan dukungan pengamanan baik secara fisik maupun non-fisik. Kami ingin memastikan tugas penegakan hukum berjalan tanpa hambatan,” tegasnya.(tio)
