Merah Putih | BANGKALAN- Mewujudkan pembangunan yang merata dapat dirasakan masyarakat secara terukur di Kabupaten Bangkalan. Maka, Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) berencana mengukuhkan pembentukan badan baru bernama Dewan Stakeholder Bangkalan (DSB) pada 22 September 2022 nanti.
DSB ini merupakan forum komunikasi, silaturrahmi antar stakeholder yang berada di Kabupaten Bangkalan sebagai bentuk keterwakilan masyarakat untuk bisa berperan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan. Tak hanya pembangunan namun, segala bidang yang tepat sasaran, terarah, terukur serta berpihak kepada masyarakat umum untuk menciptakan masyarakat Bangkalan yang sejahtera.
Rencananya, Jaringan Pendampingan Kebijakan Publik (JPKP) Keresidenan Madura diwakili Moh Agil Ghufron turut hadir dalam undangan Kesbangpol Bangkalan dalam acara koordinasi dan pengukuhan forum itu bertempat di Pendopo Bupati.
Pada kesempatan tersebut DSB turut serta menyampaikan visi – misi ke depan. Adapun visinya menguraikan beberapa sikap yakni;
Pertama, mensinergikan gerakan Stakeholder yang ada tanpa mempengaruhi idealisme, independensi, aktivitas atau gerakan masing – masing stakeholder.
Kedua, mendorong terciptanya collaboratif dalam proses pembangunan yang partisipatif, transparan dan akuntabel.
Ketiga dapat menyampaikan pemikiran, mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah untuk melaksanakan kebijakan yang berbasis kepada kebutuhan dan pemberdayaan masyarakat.
Keempat, mensinergikan program kerja dan fungsi stakeholder sebagai lembaga advokasi, sosial kontrol, mengawal kebijakan anggaran dan program pembangunan untuk mencegah potensi penyalagunaan wewenang.
Kelima, memberikan advokasi kepada masyarakat dan pemerintah sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku.
Diharapkan dengan visi dan misi tersebut DSB menginginkan sebagai bentuk kekuatan ke Empat ( 4 ) untuk dilibatkan di dalam “Musrembang”, penyususan perda- perda dan pengawalan program – program pemerintah kedepannya.
Wacana terbentuknya forum DSB di apresiasi JPKP menyambut ajakan strategis dari DSB sembari mengikuti seperti apa implementasinya di lapangan.
“Jika nantinya ke depan memang menguntungkan untuk kelancaran giat JPKP selama ini ya malah bagus,kita gandeng. Namun sebaliknya jika merugikan JPKP maka kita akan lepas dari DSB,” tutur Agil Ghufron.(oki)
