Scroll untuk baca artikel
Iklan MMI
Iklan MMI
Berita Terbaru

Kembali Mempermasalahkan RKUHP

479
×

Kembali Mempermasalahkan RKUHP

Sebarkan artikel ini

Kembali Mempermasalahkan RKUHP

Oleh : Hananto Widodo

Ketika kita masuk pada perkuliahan strata 1 (S1) Fakultas Hukum, pertanyaan yang seringkali muncul, mengapa hukum positif yang masih diberlakukan di negeri ini adalah hukum peninggalan kolonial Belanda ? Banyak jawaban yang kita dengar, tetapi dari sekian banyak jawaban, ada satu jawaban yang paling sering kita dengar. Jawaban yang paling sering kita dengar adalah bahwa untuk mengubah atau melakukan pembaharuan terhadap hukum positif peninggalan kolonial Belanda tidaklah mudah.

Memang sebenarnya RKHUP yang sekarang menjadi kontroversi di wilayah publik, sudah dirancang jauh-jauh hari. Bahkan, konon RKHUP sudah dirancang sejak tahun 1992, tepatnya pada masa Orde Baru. Jika RKUHP diberlakukan pada masa Orde Baru menjadi KUHP pengganti KUHP yang sekarang ini, maka dapat dipastikan penolakan terhadap RKUHP tidak akan sesemarak sekarang. Karena pada masa Orde Baru, kran keterbukaan belum dibuka secara maksimal.

Lalu mengapa KUHP produk negeri sendiri tidak diundangkan pada masa Orde Baru ? Padahal pengundangan KUHP produk anak bangsa sangat tepat jika dilakukan pada masa Orde Baru, karena tidak akan terjadi penolakan seperti sekarang ini. Dilihat dari durasi molornya pengesahan RKUHP ini, maka dapat dipastikan bahwa merancang suatu UU yang terkodifikasi bukan sesuatu yang mudah.

Membuat suatu UU apalagi UU kodifikasi seperti KUHP bukan sekedar masalah teknis pembentukan UU, seperti cara merumuskan pasal, lalu apakah pasal-pasal yang dirumuskan itu sesuai dengan teori hukum pidana.

Namun, ada persoalan non teknis yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Ingat, sepanjang sejarah penolakan UU yang terjadi pasca Orde Baru, bukan terkait dengan teknis perumusan perundang-undangannya. Tetapi juga terkait dengan substansi yang dianggap merenggut kebebasan masyarakat.

Mengapa KUHP dianggap membelenggu kebebasan masyarakat ? Tidak lain dan tidak bukan, karena kualitas sanksi pidana dianggap sebagai sanksi yang paling kejam dibandingkan dengan sanksi hukum lainnya, seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata. Namun demikian, aturan tentang hukum pidana juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena keberadaan hukum pidana juga merupakan bentuk perlindungan hukum dari negara kepada warga negara.

Penyelarasan terhadap perlindungan hukum terhadap masyarakat di satu sisi dan pembatasan kebebasan masyarakat di sisi yang lain inilah yang menjadi persoalan utamanya. Ancaman pidana terhadap penghina Presiden dianggap merupakan perlindungan hukum atau ancaman terhadap kebebasan berpendapat ? Pasal yang dapat dianggap mengancam kebebasan berpendapat inilah yang akan selalu menjadi sorotan publik.

Penolakan terhadap aturan yang membatasi kebebasan berpendapat masyarakat bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Karena bukan hanya RKUHP saja yang dianggap memberangus kebebasan berpendapat jika RKUHP ini diberlakukan. Ada beberapa regulasi yang dianggap sebagai UU yang memberangus kebebasan berpendapat.

Di antara beberapa regulasi yang dianggap membatasi kebebasan berpendapat yang paling mendapat sorotan publik adalah UU informasi transaksi elektronik (ITE). Banyak orang yang telah menjadi korban dari UU ITE ini. Keberadaan UU ITE ini saja sudah menjadi momok terhadap kebebasan berpendapat dari masyarakat, apalagi jika RKUHP ini diberlakukan.

Memasukkan Pasal penghinaan Presiden dianggap oleh sebagian kalangan menabrak putusan MK dan dianggap sebagai pembangkangan konstitusi. Selain itu, memasukkan kembali Pasal penghinaan Presiden itu dianggap melanggar asas equality before the law, karena dengan adanya rumusan Pasal penghinaan Presiden, maka ini menandakan kalau Presiden memiliki privilege dibanding masyarakat pada umumnya.

Persoalan rumusan Pasal penghinaan terhadap Presiden bukan sekedar persoalan normatif saja, tetapi juga masuk pada persoalan empiris. Khawatirnya, meskipun banyak argumentasi yang digunakan oleh para perumus RKUHP bahwa Pasal penghinaan terhadap Presiden ini tidak akan memberangus kebebasan berpendapat dari masyarakat, tetapi persepsi terhadap Pasal ini tentu akan berbeda dengan aparat penegak hukum (APH) dalam menerapkan Pasal ini. APH tentu bisa memiliki semangat yang berbeda dengan para perumus undang-undang, karena APH memiliki tugas untuk memproses setiap pelanggaran hukum.

Di samping persoalan kebebasan berpendapat, persoalan perzinahan (consensual sex) juga menjadi perdebatan. Beberapa kalangan menolak kriminalisasi terhadap pelanggaran norma agama. Mereka beranggapan seperti perzinahan memang melanggar norma agama, tetapi seyogyanya tidak perlu diatur sanksi hukum terkait pelanggarannya.

Dengan demikian, sebenarnya banyak persoalan yang tidak mudah dalam perjalanan perancangan RKUHP dan persoalan itu bukan persoalan teknis hukum, tetapi persoalan non teknis. Karena memang kalau persoalan teknis hukum, maka dapat diserahkan kepada ahli perundang-undangan. Begitu juga dengan perumusan delik-delik dalam RKUHP dapat diserahkan kepada ahli hukum pidana.

Namun demikian, setiap UU merupakan hasil dari kebijakan para pembentuk UU dan akan memiliki dampak yang cukup serius terhadap masyarakat jika tidak dilakukan secara hati-hati. Kehati-hatian ini antara lain dengan terus membuka diri terhadap masukan masyarakat. Sebab masyarakat yang akan terkena dampak dari suatu UU, maka seyogyanya masyarakat juga dilibatkan dalam proses pembentukan UU ini.

Biasanya yang memiliki hak untuk memberikan masukan adalah kelompok masyarakat yang terdampak terhadap UU yang akan diterapkan ini. Namun, pelibatan sebagian kelompok masyarakat yang berkepentingan hanya jika UU yang akan dibentuk adalah UU yang memiliki spesifikasi pengaturan (lex specialist), seperti UU Cipta Kerja.

Namun, jika UU ini bersifat umum (lex generalis) seperti RKUHP, maka yang berhak untuk didengar pendapatnya bukan hanya sebagian kelompok yang berkepentingan saja, tetapi seluruh elemen masyarakat. Seperti rumusan Pasal terhadap penghinaan Presiden tidak hanya berdampak pada sebagian kelompok yang berkepentingan, tetapi juga berdampak pada seluruh rakyat Indonesia, karena seluruh masyarakat Indonesia berpotensi untuk melakukan penghinaan terhadap Presiden.

Penulis adalah Dosen Hukum Tata Negara dan Ketua Pusat Kajian Hukum Dan Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Negeri Surabaya*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *