Scroll untuk baca artikel
Iklan MMI
Iklan MMI
Berita Terbaru

Diduga Mencemarkan Lingkungan Pabrik Sosis Nambangan Disidak, Petugas DLH Larang Wartawan Meliput?

247
×

Diduga Mencemarkan Lingkungan Pabrik Sosis Nambangan Disidak, Petugas DLH Larang Wartawan Meliput?

Sebarkan artikel ini

Merah Putih I SURABAYA- Sejak viral pemberitaan di beberapa media lokal, Selasa (13/9/2022) warga Nambangan, Kelurahan Kalikedinding, Kecamatan Kenjeran Surabaya mengeluhkan pencemaran udara atas bau menyengat berasal dari pabrik sosis di Kawasan jalan Nambangan No.9 Surabaya.

Mulanya warga mengeluhkan pengaduan masyarakat (Dumas) sejak 2011 silam tanpa adanya tindakan dari SKPD yang mereka adukan lewat Kelurahan setempat. Namun, sejak menjadi kasak-kusuk konsumsi publik. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemkot Surabaya langsung melakukan sidak ke perusahaan Sosis CV Anugrah Artha Abadi, Rabu (14/9/2022).

Namun sayang meski responsif atas aduan warga dengan menyidak langsung DLH Kota Surabaya bersama aparat gabungan di lokasi aktivitas pembuatan sosis tersebut telah melarang sebagian wartawan untuk kegiatan jurnalistik meliput peristiwa penyidakan yang dilakukan petugas gabungan tersebut.

Padahal, tugas jurnalis untuk mencari,memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelolah dan menyampaikan informasi dalam bentuk  informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia(Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers).

Petugas dari DLH Surabaya diketahui bernama Yusuf saat dikonfirmasi terkait larangan meliput pada Wartawan yang melakukan tugas jurnalistik mengaku bahwa pelarangan peliputan itu berdasarkan kesepakatan antara pihaknya dengan Ketua RT dan Ketua LKMK setempat karena keterbatasan tempat.

Namun, ketika disinggung adanya dari media yang perbolehkan meliput saat giat penyidakan, dengan polosnya Yusuf mengaku tidak mengetahui adanya wartawan di dalam pabrik tersebut saat mengambil gambar dan peliputan di area produksi frozen food itu.

“Kami hanya menjalankan sesuai kesepakatan dari ketua RT dan LKMK mas. Dan wartawan tadi dari mediamerahputih.id menurut keterangan dari ketua RT merupakan warganya sehingga kami melarangnya untuk masuk ke dalam pabrik yang kita lakukan penyidakan itu,” terang Yusuf.

Sembari menegaskan, ia mempersilahkan untuk mencroscek langsung ke ketua RT maupun LKMK berdalih atas permintaan mereka. Padahal sebelumnya mereka telah mengeluhkan lambatnya respon aduan yang warga adukan melalui kelurahan sebelumnya sejak 2011 lalu. Padahal berkat konfirmasi langsung insan pers (Wartawan) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) itu sehingga DLH Surabaya responsif dengan tindakan penyidakan terhadap pabrik Sosis di Kawasan Nambangan tersebut.

Sementara, Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK) Kelurahan Kalikedinding, Gito ketika diklarifikasi terkait larangan peliputan terhadap wartawan saat kegiatan sidak DLH ke pabrik sosis Nambangan? Ia mengelak tudingan itu berdasar dari ungkapan petugas DLH, Yusuf.

“Tidak benar, tidak ada sama sekali mas  diliput berapa media pun saya lebih senang  biar warga kita dan sekitarnya segera bisa menikmati udara yang sudah menjadi hak warga. Sebab selama ini saya sangat prihatin semoga dengan adanya ini masing-masing dinas terkait  segera bisa mengatasi cuma itu yang saya inginkan ngapunten,” ungkap Gito ketika di konfirmasi melalui chat pribadinya, Rabu malam (14/9).

Mendengar peristiwa adanya larangan terhadap wartawan untuk meliput kegiatan sidak di pabrik sosis Nambangan, Baihaki Akbar kecewa bahkan mengecam tindakan petugas itu tidak memahami UU tentang Pers tersebut yang melawan hukum.

Baiki salah satu aktivis yang mengawal perkara ini menyebut bahwa dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, tertulis aturan tentang pers, termasuk ketentuan umum, asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranan pers.

Diatur pula tentang peran serta masyarakat dan ketentuan pidana, seperti halnya UU Pers Pasal 18 Ayat (1), yang tertulis: “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).”

Ia juga mengingatkan petugas yang melarang wartawan untuk meliput tersebut telah melawan hukum. Dengan gambling pihaknya mengulas bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun.

Selain itu, bahwa pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,

”Pembredelan atau pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum,” ujar Ketua Umum AMI yang sekaligus sebagai pendamping warga dalam pelaporan terhadap produksi perusahaan sosis CV Anugrah Artha Abadi tersebut.

Seperti diketahui, DLH Kota Surabaya menindaklanjuti laporan warga terkait bau busuk yang keluar dari tempat produksi perusahaan sosis CV Anugrah Artha Abadi, yang selama ini sudah sangat meresahkan warga Nambangan.

Dari sidak itu ditemukan limbah tersebut di buang ke sawah sekitar dan mengakibatkan bau busuk yang menyengat mengganggu warga atas pencemaran lingkungan (udara)

Responsif Sekretaris DLH

Sebelumnya Sekretaris DLH Kota Surabaya Achmad Eka Mardijanto mengaku berterima telah memberikan informasi terkait aduan warga tersebut dan pihaknya langsung menindaklajuti serta menelusuri atas laporan dari warga.

“Matur nuwun atas infonya mas segera ditelusuri dan ditindaklanjuti,” kata Eka.

Pihaknya pun langsung meneruskan informasi itu ke Kepala Bidang (Kabid) Lingkungan untuk dilakukan cek lokasi serta berkoordinasi dengan Camat dan Lurah setempat.

“Siap kemarin saya infokan ke Kabid Lingkungan dan langsung menurunkan teman-teman untuk cek lokasi mas,”sambung ia.

Namun pihaknya menepis bila dituding enggan responsif atas aduan warga yang mengeluhkan akan pencemaran lingkungan (Udara) berasal dari pabrik frozen food di kawasan Nambangan tersebut. Sebab ia telah mengecek semua data dari masing-masing bidang belum adanya laporan yang masuk ke instansinya.

“Siyaaap mas sudah kami telusuri data dari teman-temn belum pernah ada laporan dari warga (Nambangan,red) ke Lingkungan Hidup mas,” tutur Eka.

Namun, ketika disinggung dari pihak Instansinya telah melarang peliputan terhadap wartawan saat sidak berlangsung di Pabrik sosis Nambangan, ia terkejut seakan tak mempercayai akan pelarangan liputan oleh anak buahnya terhadap wartawan yang sedang melakukan tugas kejurnalistikan.

“Maaf atas kesalah-pahaman coba akan saya cek ke Kabidnya mas,” tutup Eka. (jis)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *