mediamerahputih.id | SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyeragamkan nilai bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dalam program Beasiswa Pemuda Tangguh menjadi Rp2,5 juta per semester. Kebijakan ini diambil setelah Pemkot menemukan indikasi ketidaktepatan sasaran penerima beasiswa, termasuk mahasiswa dari keluarga mampu yang menikmati bantuan UKT hingga belasan juta rupiah per semester.
Eri menegaskan, langkah tersebut merupakan upaya korektif untuk mengembalikan prinsip keadilan sosial dalam penyaluran bantuan pendidikan bagi warga prasejahtera. Ia mengaku harus berani membongkar persoalan ini demi memastikan hak masyarakat tidak mampu benar-benar terlindungi.
Baca juga :
Eri Cahyadi Pangkas Beasiswa Pemuda Tangguh Karena Banyak Anak Pejabat Jadi Penikmat
“Ada UKT sampai Rp15 juta per semester yang dibayar Pemkot, padahal yang bersangkutan berasal dari keluarga mampu. Di sisi lain, masih banyak warga tidak mampu yang sangat membutuhkan bantuan untuk bisa sekolah,” ujar Eri, Jumat (23/1/2026).
Berdasarkan hasil evaluasi awal, sekitar 70 persen permasalahan penerima beasiswa berasal dari mahasiswa jalur mandiri. Bersama Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, Eri menyoroti ketidaksesuaian antara status ekonomi penerima beasiswa dengan jalur masuk perguruan tinggi yang dipilih.
Baca juga :
Pemkot Surabaya Gandakan Beasiswa Kuliah Jadi 24 Ribu Mahasiswa di 2026
Menurut Eri, jalur mandiri identik dengan biaya tinggi, termasuk kewajiban membayar uang gedung. Kondisi tersebut dinilai bertolak belakang dengan kriteria penerima Beasiswa Pemuda Tangguh yang ditujukan bagi keluarga tidak mampu.
“Kalau jalur mandiri, berarti ada kemampuan membayar uang gedung. Jalur ini tidak murah. Kalau mampu bayar uang gedung, berarti orang mampu. Ini yang saya pertanyakan,” katanya.
Baca juga :
Wali Kota Surabaya Siapkan Beasiswa S1 Guru Paud di Tahun 2023
Ia menegaskan bahwa program beasiswa tersebut sejak awal dirancang untuk membantu anak-anak berprestasi dari keluarga kurang mampu agar tetap memiliki akses pendidikan tinggi. Dengan penyaluran yang tepat sasaran, Pemkot berharap lebih banyak anak Surabaya dapat meraih masa depan yang lebih baik.
“Prinsipnya, yang mampu jangan mengambil jatah orang yang tidak mampu dengan memberikan data yang tidak sesuai,” imbuhnya.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Eri telah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan terhadap penyaluran beasiswa pada tahun-tahun sebelumnya. Pemkot Surabaya juga melakukan evaluasi menyeluruh di internal dinas terkait guna mencegah terulangnya penyimpangan serupa.
Baca juga :
Pencabulan Anak Tiri Selama 13 Tahun, Antonio Sopacua Divonis 15 Tahun Penjara
“Saya bongkar ini karena ingin mengubah sistem. Jangan sampai Surabaya menjadi kota yang kapitalis. Kita mulai dari kejujuran. Orang Surabaya harus diajarkan untuk tidak mengambil hak orang yang tidak mampu,” ujar Eri.
Meski nilai bantuan diseragamkan, Eri memastikan mahasiswa dari keluarga benar-benar prasejahtera tetap mendapatkan jaminan penuh. Jika terdapat mahasiswa miskin dengan UKT di atas Rp2,5 juta akibat kesalahan data awal, Pemkot akan menanggung kekurangannya melalui nota kesepahaman dengan perguruan tinggi.
“Yang penting, anak tidak mampu tetap gratis UKT-nya dan tidak ditarik biaya oleh kampus. Pemkot akan menyelesaikannya langsung dengan universitas,” katanya.
Baca juga :
Penipuan Rumah Murah, Korban Tertipu Rp650 Juta hingga Masuk Rumah Sakit
Ke depan, Pemkot Surabaya akan melibatkan unsur masyarakat seperti Karang Taruna, RT, dan RW untuk memverifikasi data penghasilan orang tua calon penerima beasiswa. Langkah ini dilakukan untuk mengawal anggaran sebesar Rp190 miliar yang dialokasikan bagi 23.850 mahasiswa pada tahun 2026.
“Kita mulai dengan kejujuran. Saya ingin memastikan anggaran rakyat ini benar-benar menjadi amanah bagi mereka yang berhak,” tutur Eri.(ton)
