UUD 1945 Pasal 34, Jaminan Sosial dan Kesehatan

Warga Pamekasan Keluhkan Tak Bisa Nikmati Layanan JKN-KIS


Ilustrasi Kartu Indonesia Sehat.

MerahPutih | SURABAYA -Dampak sosial ekonomi di masa pandemi  terus menunjukkan peningkatan. Inilah menyebabkan dampak kepada masyarakat diberbagai sektor.

Salah satunya yang menerima dampak paling besar adalah akses pelayanan kesehatan. Dimana masih ada penerima manfaat Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang mengeluhkan tidak bisa mengakses layanan tersebut padahal tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Seperti yang dialami Zainul Arifin (17) warga dusun Sumber Papan I 22/9 Larangan Badung, Kabupaten Pamekasan misalnya mengeluhkan akses JKN-KIS tersebut lantaran sudah tidak di tanggung Kemensos sejak tanggal 05/03/2020, dengan alasan non aktif usulan Kemensos SK 32/HUK/2020.

Sehingga ia tak bisa berobat di Puskesmas maupun Rumah Sakit milik pemerintah. Padahal, gembar-gembor program JKN-KIS sebelumnya memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis dengan pemanfaatan dari kartu sakti yang canangkan Presiden Joko Widodo tersebut.

"Mohon maaf Bapak Kartu Keluarga (KK) wilayah mana? Apakah KK madura? Jika ingin pengajuan yang bantuan pemerintah daerah, bisa lgsung mengubungi Dinsos setempat bawa KK kartu bpjs dan KTP nanti akan dicek pihak dinsos. Jika ingin menjadi pengalihan menjadi pasien mandiri, bapak bisa WA ke nomor layanan pandawa WA ke nomor 082152861930 (pkl 08.00-15.00)," demikian konfirmasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Surabaya saat mediamerahputih.id mengkonfirmasi keabsaan kartu KIS yang pasien miliki.

Tak bisanya pasien mendapatkan layanan kesehatan gratis yang menimpa Zainul Arifin menderita sakit mengalami kelumpuhan pada kondisi tubuhnya. Ia bermaksud berobat dengan pelayanan kesehatan gratis yang diprogram pemerintah namun sayangnya, Zainul Arifin tak mendapatkan akses haknya mendapat pelayanan kesehatan yang gratis dari pemerintah padahal sudah ia miliki kartu sakti berupa JKN-KIS.

"Saya sempat berobat di Puskesmas Sidotopo Wetan Surabaya. Namun saya tidak mendapatkan pelayanan secara gratis karena kartu KIS saya sudah di non aktifkan oleh Kementerian Sosial dari informasi yang saya terima," kata Zainul sudah lama menderita kelumpuhan ini.

Namun tak puas dengan pelayanan Puskesmas ia mencoba berobat ke RSU dr Soetomo, namun pihak RSU dr Soetomo mau menampung pasien dengan ketentuan pasien umum. Sementara pasien dalam kategori MBR yang telah memiliki JKN-KIS dari pemerintah. Entah adanya kesalahan data atau kerumitan birokrasi bagi layanan kesehatan untuk warga.

Bila merujuk Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945, pertama, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Kedua, setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan dan

Ketiga, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat.

Terlebih dasar hukum adanya Jaminan Kesehatan juga tertuang dalam Undang-Undang Tahun 1945 Pasal 34 yakni Pertama, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Kedua, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan dan

Ketiga, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Polemik layanan kesehatan itu tentu menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemangku kebijakan antara Kementerian kesehatan sebagai penyedia kesehatan serta Kementerian sosial sebagai pihak penyedia akses kesejahteraan warga untuk mendapatkan hak layanan kesehatan bagi masyarakat.(ton)