Berantas Pinjol Ilegal, Seberapa Kuat Aturan OJK?

Pinjol Marak,Kurangnya Akses Masyarakat Mendapatkan Pinjaman dari Bank


Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno usai diskusi Forum Legislasi dengan tema "Berantas Pinjol Ilegal, Seberapa Kuat Aturan OJK" di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (19/10/2021) | biropers dpr.

MerahPutih | JAKARTA -  Kondisi kebutuhan masyarakat begitu besar dan tidak diimbangi dengan suplai ketersediaan dana telah menyebabkan biaya meminjam (borrowing costs) cenderung tinggi.

Munculnya berbagai layanan pinjaman online (pinjol) menjamur yang ilegal. Keadaan itu juga diperparah dengan kurangnya alternatif bagi masyarakat, khususnya kalangan ekonomi ke bawah, mendapatkan pinjaman uang.

Hal itu diungkapkan anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno ketika diskusi Forum Legislasi dengan tema "Berantas Pinjol Ilegal, Seberapa Kuat Aturan OJK" di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (19/10/2021).

"Masalah masyarakat kita itu selain terdampak kemiskinan tidak ada pula alternatif, maka kita perlu menyediakan alternatif itu," kata Hendrawan.

Menurut legislator dapil Jawa Tengah X itu, jika melihat problem pinjol ilegal dari perspektif suplai, maka salah satu solusinya ialah dengan memperbanyak suplai dana segar dengan menurunkan suku bunga pinjaman.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas juga harus mampu berperan lebih dalam mengatasi problem pinjol ilegal di tengah masyarakat ini. 

"Kenapa tidak OJK membuat unit pelayanan persis di tengah-tengah pasar?" tandas Hendrawan.

Sehingga, pedagang kecil dan masyarakat banyak terbantu dengan informasi dari pengawas lembaga keuangan tersebut. Peran literasi dengan OJK turun langsung ke tengah masyarakat tersebut dinilai sangat diperlukan saat ini. 

Ia menyebut, OJK juga dapat lebih mendorong perannya mengingat regulasi yang mengatur wewenang dan kuasa lembaga itu sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam beleid itu OJK memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap seluruh sektor keuangan termasuk lembaga pembiayaan seperti pinjol. 

Hendrawan juga menilai, dalam situasi digitalisasi yang masif di tengah masyarakat saat ini menyebabkan berbagai kebutuhan hadir secara instan, begitupula terkait utang alias pinjaman.

Namun politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu mengingatkan, di era digitalisasi keinginan memperoleh pinjaman cepat tersebut juga hadir pelaku kejahatan yang menggunakan teknologi digital.

Sebelumnya, anggota Komisi XI DPR lainya, Anis Byarwati turut menyoroti persoalan ini sebagai dampak dari teknologi digital yang bisa membuat aplikasi kapan saja dan dari mana saja.

Anggota DPR dari daerah perwakilan Jakarta Timur tersebut menjelaskan permasalahan secara makro. Bahwa saat ini masyarakat membutuhkan uang, sementara untuk pinjam ke bank syaratnya banyak dan diluar kemampuan masyarakat.

Banyak masyarakat yang tidak bankable, akhirnya memilih pinjol yang lebih mudah. “Di sinilah tugas perbankan harus dikembangkan. Bagaimana menjemput bola dengan memberikan akses lebih mudah untuk masyarakat,” terang anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS).

Terkait dengan mudahnya pinjol mendapatkan data masyarakat dalam hal ini nomor telfon, Anis meminta agar Kominfo bisa meningkatkan kerjasamanya dengan OJK walaupun selama ini sudah tergabung dalam SWI.

“Harus ada tindakan lebih tegas dan sinergi. Kominfo mendeteksi dan memblokir pinjol illegal, OJK bekerja sama dengan stakeholder di masyarakat meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Minimalnya masyarakat harus jeli melihat mana pinjol yang berizin OJK dan mana yang ilegal. Sehingga Ketika terjadi kasus, pinjol yang bersangkutan bisa segera diberikan sanksi,” tegas Anis.(red)