Proyek BUMN Membebani Keuangan Negara

Dibiayai APBN Nilai Proyek Kereta Api Cepat Bermasalah


Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina | ist.

MerahPutih | JAKARTA - Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dipandang bermasalah. Sebab bila dirunut kembali proses persetujuan proyek ini, sesuai UU APBN 2021 awalnya tidak ada jatah modal negara untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) tahun ini.

Penilaian bermasalah proyek tersebut diungkapkan Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina. Menurutnya, kondisi ini memunculkan tanda tanya, di tengah jalan, pemerintah memasukkan usulan PMN Rp 7 triliun untuk KAI. Padahal dari usulan awal, tidak semuanya digunakan untuk proyek kereta cepat.

"Dimana jatah PMN untuk KAI langsung muncul dalam dokumen Nota Keuangan APBN 2022, bagian outlook PMN 2021," ungkap Nevi dalam siaran persnya, Selasa (12/10/2021).

Nevi mengungkapkan, Komisi VI telah melakukkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT KAI Pada  2 September, dimana PT KAI  menyampaikan PMN ke Komisi VI sebesar Rp 4,1 triliun karena ada pembengkakan biaya sebesar 1,9 miliar dolar AS pada proyek kereta cepat.

"Yang menjadi persoalan adalah, negara mestinya menunaikan janjinya untuk tidak melibatkan sepeser pun APBN, dan coba cari solusi lain. Ini dana negara sangat besar yang mestinya dapat digunakan untuk mempercepat mengatasi pandemi dan mengembalikan perekonomian rakyat yang mayoritas terpuruk terdampak pandemi," terang Nevi.

Mestinya investasi kereta cepat, lanjut Nevi, dapat diperhitungkan secara matang karena ini proyek yang sangat besar menelan biaya.

"Jangan sampai pemerintah turun tangan menyelesaikan dengan menggelontorkan dana dari APBN ketika bermasalah seperti kasus PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sekarang," ujarnya.

Legislator asal Sumbar ini menegaskan, saat ini hampir semua anggota DPR, terutama Komisi VI dan Komisi V yang menjadi bagian dari pengawasan pelaksanaan proyek kereta cepat ini mendorong agar ada investigasi khusus terhadap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut.

"Saya mengusulkan, kalau perlu didesak agar audit dan investigasi proyek kereta cepat segera dilakukan sehingga persoalan yang terjadi dapat cepat diselesaikan. Transparansi sangat penting dimunculkan agar rakyat pun dapat membantu mengawasi dengan rigid proyek yang melibatkan negara luar masuk dalam investasi ini," tutur Nevi.

Politisi PKS ini menegaskan, hampir setiap tahun dana PMN diberikan ke BUMN, namun anggarannya menguap begitu saja.  Menurutnya, BUMN seharusnya memberikan keuntungan bagi Negara melalui deviden sebagai PNBP. Kenyataanya, justru saat ini malah jadi beban keuangan negara.

"Pembangunan proyek baik jalan tol, kereta cepat dan lainnya belum prioritas di masa pandemi dan rakyat sedang menderita," tegasnya.

"Pemerintah seharusnya berani menunda proyek-proyek yang belum prioritas, untuk lebih fokus pada program kerakyatan menyelesaikan pandemi sampai tuntas dan mengembalikan perekonomian rakyat yang semakin hari semakin terpuruk," imbuh Nevi (red/hms).