Webinar Perlindungan Konsumen

BPKN RI Soroti Terkait Penyelesaian Surat Ijo Surabaya


Komisioner BPKN RI periode 2020-2023 dari unsur LPKSM YLPK JATIM, Muhammad Said Sutomo | MMP |dok.

Merah Putih | SURABAYA - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI akan mengelar webinar nasional yakni perlindungan konsumen. Menariknya webinar nasional yang bakal dilaksanakan Rabu, (13/10/ 2021) mulai pukul 09.30 WIB itu bertajuk "Reformasi Agraria Nasional : Solusi Cepat Penyelesaian Surat Ijo Surabaya".

Rencananya bakal dipandu langsung pembicara Rizal E Halim ketua BPKN RI dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil.

"Hal ini tepat terkait masalah surat ijo warga pada dua minggu yang lalu mengadu ke BPKN, maka kami pada Rabu (13/10/2021) akan mengadakan FGD. Yakni webinar perlindungan  konsumen ini dilakukan dalam bentuk diskusi secara online dan tanya jawab secara terbatas," ujar salah satu Komisioner BPKN RI periode 2020-2023 dari unsur LPKSM YLPK JATIM, Muhammad Said Sutomo, Minggu (10/10).

Said membocorkan pemateri dalam webinar ini adalah Rolas B Sitinjak (Ketua Komisi Advokasi BPKN RI),Khofifah Indar Parawansa MSi (Gubernur Jawa-Timur), Jonahar M Ec Dev (Kepala Kantor Wilayah BPN Jatim), dan Adi Sutarwijono, Ketua DPRD Surabaya. 

Said juga menyebut sebagai penanggap yakni La Nyalla Mahmud Mattalitti (Ketua DPD RI), Ahmad Doli Kurnia Tandjung (Ketua Komisi II DPR RI), Jenderal Polisi (Purn) Muhammad Tito Karnavian (Mendagri) serta Walikota Surabaya Eri Cahyadi.

Selain itu, Abetnego Panca Putra Tarigan Deputi II Kantor Staf Presiden, Khalawi, Direktur  Jenderal Perumahan Kementerian PUPR RI dan H R Moh Faried ketua P2TESIS.  Adapun closing remarks akan dibawahkan Mufti Mubarok Wakil Ketua BPKN RI.

Menurut Muhammad Said Sutomo, maksud dan tujuan webinar dari kegiatan diskusi publik Indonesia Consumer Club adalah sosialisasi dan edukasi perlindungan  konsumen terkait penyelesaian sengketa konsumen. Dan penyelesaian pengaduan konsumen yang masuk dan diterima oleh BPKN, serta kerangka upaya mencapai resolusi konflik diperlukan perubahan sistem tanah surat ijo di Surabaya.

"Dalam kegiatan ini, BPKN berupaya menjemput bola dengan mengedukasi, berdiskusi dan bertukar pikiran, sekaligus menggali perkembangan penyelesaian sengketa konsumen yang telah diterima oleh Komisi Advokasi BPKN terkait sertifikat ijo di Surabaya  guna sebagai kerangka upaya mencapai resolusi konflik diperlukan perubahan  sistem tanah surat ijo," tandas Said yang juga salah satu tokoh perumus terbentuknya UU Perlindungan Konsumen tersebut.

Ia membeberkan adanya aduan warga bahwa sertifikat hak milik (SHM) yang masih dijadikan surat ijo oleh pihak BPN. "Itu bertentangan/melanggar pembukaan UUD 1945 yg dibaca setiap hari Senin dalam upacara hormat bendera menyebutkan : Atas berkat rahmat Allah Yang Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya kehidupan berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya," jelasnya.

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan suluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disunsunlah dan seterusnya," sebut Said.

Nah, untuk itulah perlu keterlibatan, kerjasama, dan koordinasi antar Kementerian/Lembaga terkait, BPKN menghadirkan para narasumber yang ahli di bidangnya demi berupaya positif mengkomunikasikan, mengembangkan maupun saran terkait perlindungan konsumen di Indonesia. Dalam hal itu, terang Said, namun untuk mengajukan perubahan surat hijau menjadi hak milik sulit dilakukan, atau tidak bisa sebelum  ada pelepasan aset pemerintah kota dari Walikota yang disetujui DPRD. 

"Ini dikarenakan sumber Pendapatan  Asli Daerah (PAD) yaitu retribusi penyewa lahan merupakan salah satu penyumbang PAD terbesar bagi kota Surabaya," jelasnya.

Seperti diketahui, webinar nasional itu akan mengulas tuntas persoalan lahan yang memiliki sertifikat hijau sangat luas di Surabaya, kira kira ada sekitar 1.200 hektar dan tersebar di 23 kecamatan, penguasaan/pemilikan tanah di Surabaya ditandai fenomena unik tanah surat ijo.

Yakni pemukiman sebagian warga kota di atas tanah negara. Memasuki era reformasi (1999) sebagain besar warga penghuni tidak lagi patuh pada peraturan yang berlaku. Bahkan, timbul solidaritas komunitas warga pemukim tanah surat ijo yang kemudian membentuk organisasi massa melakukan upaya untuk memperoleh hak milik atas tanahnya.

Tak pelak , terjadikan konflik sosial antara keduanya. Berbagai upaya resolusi telah dilakukan mulai mediasi hingga di meja peradilan tertinggi belum bisa menyelesaikan. Untuk menyelesaikan  permasalahan surat hijau, di tahun 2014 Pemerintah Kota mengeluarkan peraturan yang memungkinkan perubahan status HPL menjadi HM. Ini diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2014 tentang pelepasan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya.

Adapun syarat pelepasan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya, yakni merupakan pemilik KTP Surabaya, peruntukannya  untuk rumah tinggal, pemohon adalah pemegang IPT jangka panjang, IPT masih berlaku, luas maksimal lahan 250 meterpersegi, hanya satu lahan yang bisa dilepas untuk satu KK, dan lahan tidak berada dalam sengketa dan lokasi lahan tidak masuk dalam perencanaan pembangunan Pemkot.

Jika DPRD telah memberi persetujuan, maka akan dibuat perjanjian. Perjanjian antara pemohon dan Pemda ini akan mengatur mengenai pembayaran kompensasi oleh pemohon. Pembayaran bisa diangsur dan harus lunas dalam jangka waktu  24 bulan, terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian pelepasan tanah.

Sebagai kesimpulan sementara keberadaan tanah surat ijo sebagai jelmaan sistem sewa tanah pada era kolonial telah menimbulkan dampak di semua segi kehidupan warga penghuni, mulai aspek sosial ,ekonomi, politik hingga budaya atau psikologi. (ton)