Satgas Saber Pungli Ingatkan Kantor Pelayanan Imigrasi Surabaya


Sekretaris Satgas Saber Pungli, Inspektur Jenderal Polisi Agung saat sosialisasi di kantor pelayanan Imigrasi Kelas I Surabaya | dok ssp.

MerahPutih | SURABAYA - Sekretaris Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) mengajak aparatur sipil negara (ASN) dan segenap personel pada Kantor Imigrasi Kelas satu Surabaya bersama-sama mencegah pungutan liar dalam melayani masyarakat.

Hal ini ditegaskan langsung Sekretaris Satgas Saber Pungli, Inspektur Jenderal Polisi Agung Makbul di Surabaya, Selasa (5/10) saat kegiatan sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli.

Makbul, mengingatkan, para pelaku pungli baik ASN maupun yang non-aparat, pelaku praktik pungli dapat dipidanakan. Menurut Perwira Tinggi (Pati) Polisi bintang dua itu,  pidana penjara bagi pelaku pungli aparatur negara tertera dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHpidana) Pasal 423.

"Hukuman penjara bagi aparat negara atau pegawai negeri pelaku pungli maksimal enam tahun," ungkap Makbur.

Ia juga menyebut,  bagi pelaku pungli non-aparatur negara dapat dikenai hukuman pidana penjara maksimal sembilan tahun. "Pelaku diancam pidana penjara karena pemerasan," jelasnya.

Pada sosialisasi tersebut, Makbul turut menyinggung bahwa Perpres Nomor 87 Tahun 2016 mengamanatkan pemberantasan pungli secara tegas terpadu efektif dan efisien.Pemberantasan pungli dilakukan untuk membuat jera para pelakunya.

Secara rinci, Makbul menyebut, Satgas Saber Pungli memilki kewenangan melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Karena itu, Satgas diperkuat kelompok kerja pencegahan, intelijen, penindakan, dan kelompok Kerja Yustisi. Di dalam kelompok kerja tersebut terdapat polisi dan jaksa.

Satgas Saber Pungli, lanjut Makbul, dapat memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian atau lembaga dan kepala pemerintah daerah. Rekomendasinya berupa pemberian sanksi terhadap para pelaku pungli pada sentra-sentra pelayanan masyarakat di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah tersebut.

Makbul juga mengajak seluruh aparatur negara berupaya bersama memberantas pungli dengan menegakkan hukum secara efektif dan membangun efek jera. Di samping itu, masyarakat diminta berperan serta dalam mengawasi pelaksanaan pemerintahan.

Seperti diketahui, kegiatan sosialisasi itu diselenggarakan Satgas Saber Pungli bekerja sama dengan Kantor Imigrasi Kelas I khusus tempat pemeriksaan Imigrasi Surabaya. Kegiatan yang dibuka Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur, Krismono, itu turut dihadiri jajaran kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur. (ton)