'Dableg' tak patuhi birokrasi perizinan

LKKP : Tak ber-IMB, UT Surabaya Tampar Wajah Institusi Pemerintah


Vinsensius Awey, Direktur Lembaga Kajian Kebijakan Publik (LKKP) | MMP/dok.

MerahPutih | SURABAYA - Polemik pembangunan gedung tahap I Universitas Surabaya terus mendapat sorotan publik. Pasalnya, selain belum memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dari pemerintah kota (Pemkot) juga dipandang menabrak UU no.28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Perda no.7 tahun 2009 tentang Bangunan.

Diketahui pembangunan gedung UPBJJ-UT Surabaya Tahap I yang menelan anggaran tahun 2021 Kementerian pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) - (APBN) senilai HPS Rp 25.522.270.000, dengan harga penawaran Rp 19.130.000.000, pemenang tender, PT Bhineka Citra Prima.

Vinsensius Awey, Direktur Lembaga Kajian Kebijakan Publik (LKKP), mengatakan justru pembangunan gedung milik pemerintahan harus melengkapi perizinan terlebih dahulu sebagai wujud patuh pada aturan yang dibuat dan juga memberikan keteladanan bagi masyarakat pada umumnya.

Menurut Awey, sudah jelas ketentuan dalam Perda no 7 tahun 2009 tentang bangunan mutlak harus di lakukan prosedur tahapan (Protap) dalam melaksanakan pembangunan gedung UPBJJ-UT Surabaya Tahap I tersebut.

"Di dalam Bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 no 26 dimana disampaikan IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan atau merawat bangunan sesuai persyaratan administratif dan pensyaratan teknis yang berlaku," ungkap Awey, Senin (4/9).

Awey menjabarkan dalam Bab III persyaratan bangunan pasal 3 ayat 1, 2 dan 3 juga tertera jelas bahwa persyaratan Bangunan meliputi ayat 1 : setiap bangunan yang berada di daerah wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dgn fungsi bangunan.

Sementara ayat 2 : persyaratan administrasi bangunan meliputi status hak atas tanah, IMB, surat bukti kepemilikan bangunan khusus untuk bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi khusus bangunan gedung. Kemudian, Awey menyebut ayat 3 : pensyaratan teknis bangunan meliputi pensyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan.

"Nah syarat IMB itu mutlak wajib terpenuhi bagi pelaksana proyek itu tertera dalam bagian ke-2 persyaratan administratif bangunan pada paragraf 2 izin IMB pasal 5 dijelaskan bahwa bagian kesatu setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan wajib memiliki IMB. IMB sebagaimana dimaksud ayat 1 diberikan oleh kepala daerah, kecuali bangunan fungsi khusus oleh pemerintah," terang mantan legislatif DPRD Surabaya tersebut.

Apalagi, lanjut ia, UPBJJ-UT Surabaya Tahap I adalah bangunan milik pemerintah. Terlebih  UU/28/2002 tentang bangunan gedung dan peraturan pelaksanaannya dimana setiap pembangunan bangunan gedung termasuk bangunan gedung milik negara harus dilengkapu dengan dokumen perizinan yg berupa IMB dan sertifikat laik fungsi (SLF) tanpa kecuali.

Awey turut menyinggung, tidak lantas pembangunan gedung UT Surabaya milik pemerintah maka tidak perlu melengkapi dokumen perizinan.

"Justru pembangunan gedung milik pemerintahanlah yang harus melengkapi perijinan terlebih dahulu sebagai wujud patuh pada aturan yang dibuat dan juga memberikan keteladanan bagi masyarakat pada umumnya," tutur Awey.

Ketika disoal masih beraktivitas proyek UPBJJ-UT tersebut, padahal sudah di segel, pihaknya menyayangkan tindakan proaktif dari pemkot Surabaya sebagai pemangku kebijakan yang masih 'melempem' tersebut.

"Jangan lantas karena gedung milik pemerintah lalu bisa semena-mena tanpa melengkapi dokumen perizinan. Ini kan sama halnya menampar wajah institusi pemerintah sendiri. Bagaimana masyarakat pada umumnya akan tunduk dan patuh pada ketentuan yang ada? kalau pemerintahan sendiri tidak memberikan keteladanan diawal," tegasnya.

Ia menyoroti ketimpangan tebang pilih peraturan dibuat berlaku untuk semuanya dan tidak ada ketentuan khusus atau perlakuan khusus bagi gedung-gedung milik pemerintahan. 

"Jangan sampai ada tebang pilih dalam pemberlakuan kebijakan. Ini akan jadi preseden buruk nantinya," pungkas Awey.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKPCKTR) Kota Surabaya Lilik Arijanto menegaskan sesuai dengan aturan peraturan daerah/Perda No.7 tahun 2009 tentang izin mendirikan bangunan (IMB). Maka, yang belum dilengkapi izin IMB semua aktivitas pembangunan yang terletak di wilayah Merr jalan Ir Soekarno tersebut tidak boleh beroperasi.

"Sesuai aturan dalam hal terdapat pembangunan bangunan yang belum memiliki IMB, maka harus berhenti dulu tidak boleh melakukan aktifitas pembangunan sampai memiliki IMB," tegas Lilik.

Namun, sayang ketika diberikan informasi oleh wartawan mediamerahputih.id, terkait aktivitas yang melanggar perda itu yang masih beroperasi hingga ,Senin (4/9/2021), pihaknya seakan menutup mata tanpa disertai tindakan responsif dari instansinya.

Saat disinggung apakah bakal melakukan tindakan administratif lanjutan terhadap aktivitas proyek tersebut, hingga berita ini diterbitkan, Senin (4/9) malam pihaknya enggan memberikan konfirmasinya kepada mediamerahputih.id. (ton/dms/jis)