Kasus Korupsi Berdampak Kerusakan Pembangunan Ekonomi


Ketua BKSAP DPR RI saat memberikan pemaparan pada kegiatan Webinar Enforcing Measures to Combat Bribery, Comparative Analysis on the Anti-Bribery Legislations (UK and Southeast Asia), di Bogor Jawa Barat, Kamis (23/9/2021) | dok dpr.

Merah Putih | BOGOR - Semakin banyaknya pejabat ditangkap dan ditahan karena kasus korupsi, merupakan cerminan masih lemahnya pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah dalam mengawasi lembaga pemerintah pusat maupun daerah.

Terlebih kasus korupsi yang terungkap oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK) dan institusi lembaga penegakkan lainnya melibatkan pihak swasta.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mengatakan, bahwa bribery (suap) yang kerap terjadi turut melibatkan pihak swasta. Sehingga menurut Fadli Zon perlu ada regulasi yang bisa membuat institusi menutup segala potensi suap itu sendiri, sehingga seseorang tidak mudah melakukan suap.

“Kadang-kadang penyuapan itu terjadi karena ada peluang, misalnya peluang perizinan, dengan dibuatnya perizinan online itu akan mengurangi potensi atau peluang melakukan korupsi. Begitu juga perizinan-perizinan juga harus transparan, biasanya perizinan itu kan dari korporasi, dari pihak swasta dan lainnya,” beber Fadli Zon usai kegiatan Webinar Enforcing Measures to Combat Bribery: Comparative Analysis on the Anti-Bribery Legislations (UK and Southeast Asia), di Bogor Jawa Barat, Kamis (23/9/2021) lalu.

Menurut Fadli Zon, secara institusi harus dibuat sistem yang mempersulit orang untuk melakukan tindakan korupsi. Banyak undang-undang kita yang perlu ada konsolidasi dari undang-undang yang ada sampai KUHP di dalam kitab hukum induk.

"Dengan begitu, kita mempunyai pendekatan yang terintegrasi (holistic). Kita ingin memberantas korupsi, juga menghapus peluangnya,” ujar politisi Partai Gerindra tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera menyatakan kasus korupsi merupakan bagian signifikan kejahatan korupsi. Survei menunjukkan pada 2020 diperkirakan 1 dari 5 orang yang menggunakan layanan publik di Asia membayar suap.

“Fenomena ini menyebabkan dampak kerusakan serius terhadap pembangunan ekonomi,” beber politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. 

Sementara itu, Direktur Eksekutif Kemitraan, Laode M Syarif menerangkan, saat dirinya menjabat Pimpinan KPK periode 2015-2019, kasus suap mendominasi sebagai kasus korupsi. Dari sekitar 700 kasus korupsi, 578 di antaranya adalah kasus suap. Pengaturan suap di berbagai negara di Asia Tenggara juga berbeda-beda. Di Singapura, korupsi masuk dalam bagian gratifikasi dan memiliki jangkauan yang serupa dengan Inggris.

“Ini juga berlaku untuk pejabat publik, pejabat publik asing, korporasi dan individu. Dan ini jauh berbeda dari hukum di Indonesia. UU tentang Tindak Pidana Suap jarang sekali digunakan di Indonesia,” ungkap Syarif.

Sementara, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan, modus korupsi paling banyak terjadi berupa  penyalahgunaan anggaran. Selain itu modus korupsi yang terjadi seperti laporan fiktif, gratifikasi, pemerasan, mark down, pungutan liar 'Pungli' dan kejahatan anggaran ganda.

Penyimpangan lainnya adalah mengada-adakan pos penerimaan anggaran yang sebenarnya tidak diatur dalam PP Nomor 110/2000.

Kasus yang paling banyak mencuat dan digugat oleh berbagai elemen masyarakat adalah alokasi anggaran untuk pos dana purnabakti. Ada juga modus korupsi dalam berupa pelaksanaan program kegiatan. Korupsi model ini dianggap seolah-olah bukan merupakan tindakan korupsi karena telah dinaungi dalam sebuah peraturan daerah (Perda) yang legal.

Padahal, dari sisi materi peraturan, banyak terdapat penyimpangan, baik terhadap peraturan yang lebih tinggi maupun dari aspek normatif lainnya seperti rasa keadilan, kepantasan umum, atau kelaziman. Karena dipayungi dalam bentuk peraturan. Korupsi jenis ini sering disebut sebagai korupsi yang dilegalkan atau legalisasi korupsi.

Mengingat legalisasi penyimpangan didasari kesepakatan dua pihak pengelola daerah, korupsi yang telah menyeret beratus-ratus pejabat publik ini sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan dan tanggung jawab pihak eksekutif.(red)