'Pentungan Tidak Bisa Hentikan Liputan'

Dua Oknum Polisi ini Diadili Atas Penganiayaan Terhadap Wartawan


Dua terdakwa oknum polisi aktif di dampingi Bankum Polri yang diduga penganiaya terhadap jurnalis, Tempo menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (22/9) | MMP | dok.

Merah Putih | SURABAYA - Kedua oknum polisi aktif di Polda Jatim itu adalah Bripka Purwanto dan Brigpol Muhammad Firman Subakhi. Mereka menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Suabaya dalam kasus penganiayaan Jurnalis Tempo, Nurhadi, Rabu (22/9/2021).

Pada sidang itu, sempat diwarnai penolakan dari Jaksa Penuntut Kejati Jatim terkait kehadiran tim bantuan hukum (Bankum) Polda Jatim duduk di kursi persidangan dan menjadi pengacara kedua terdakwa.

Jaksa Penuntut Umum (JPU), Winarko menilai jika polisi menjadi advokat tidak diperbolehkan, hal itu bertentangan keputusan Mahkamah Agung Nomor 8810 tahun 1987.

Menurut Winarno, Bankum dari Polri hanya bersifat pendampingan saja dan tidak berperan sebagai advokat, lantaran mereka (Bankum Polri,red) masih sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Bankum dari Polri tidak bisa menjadi advokat karena mereka ASN. Jadi mereka hanya bisa sebagai pendampingan saja," tegas Winarno.

Sikap penolakan dari JPU itu, akhirnya disetujui ketua majelis hakim Mohammad Basir meskipun membolehkan Bankum Polri duduk di kursi persidangan mendengarkan jaksa membacakan dakwaan.

“Kalau dari AL itu bisa beracara sebagai advokat mendampingi anggota atau keluarga anggota karena sudah ada keputusan panglima,” jelas ketua majelis hakim.

Kemudian, Jaksa Winarko mendakwa keduanya telah melakukan sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lalukan, atau turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja melakukan tindakan yang megakibatkan menghambat atau menghalangi pelaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat 2 yakni soal penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran dan ayat 3 yakni menghalangi hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

"Atas perbuatan kedua terdakwa maka dapat terjerat beberapa pasal. Yaitu, pasal 18 ayat 1 Undang-undang (UU) nomor 40/1999. Tentang pers Juncto pasal 55 ayat 1, Pasal 170 ayat 1 KUHP Jucto 55 ayat 1, Pasal 351 ayat 1 KUHP Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Pasal 335 ayat 1 KUHP Juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP," ungkap Winarno usai membacakan dakwaan.

Sementara di luar Pengadilan, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Surabaya ikut mendampingi kasus tersebut. Usai persidangan, mereka melakukan aksi di depan pagar PN Surabaya.

Saat itu mereka menggunakan baju hitam dengan tulisan ‘Pentungan Tidak Bisa Hentikan Liputan’. Juga mereka menutup kepala mereka dengan plastik putih. Plasitik itu mengingatkan mereka tindakan aparat yang menyiksa Nurhadi.

Bahkan, menutup kepala Nurhadi dengan plastik. Serta memberikan berbagai ancaman. Tindakan itu dilakukan oleh beberapa oknum Polisi dan TNI. Aksi mereka menyayangkan atas penetapan tersangka dalam kasus tersebut, hanya dua orang oknum polisi saja.

Dalam aksi itu, aliansi ini mendesak agar aparat penegak hukum  menjalankan praktik penyidikan dan peradilan yang bersih. Mereka juga meminta majelis hakim untuk memerintahkan jaksa menahan kedua terdakwa.

Terakhir meminta kepolisian untuk menangkap para pelaku lainnya yang masih belum terungkap. “Para terdakwa ini kan diperlengkapi dengan senjata api. Sehingga, memberikan dampak psikologis yang  negatif terhadap korban Nurhadi,” ujar Ketua AJI Surabaya Eben Haezer usai aksi. (ton)