Pelaksanaan pembangunan masih berlanjut

Universitas Terbuka Surabaya Sebut Perizinan IMB Pemkot Masih Berbelit


Aktivitas : Alat berat saat menata tiang pancang pembangunan UPBJJ - Universitas Terbuka (UT) Surabaya Tahap I di Jalan Dr. Ir. H. Soekarno, Rungkut Kidul, Kec. Rungkut tetap berjalan, Senin (20/09). | MMP/dms

Merah Putih | SURABAYA -  Terkait pemberitaan pembangunan gedung UPBJJ - Univesitas Terbuka (UT) tahap I, Perguruan Tinggi Negeri di Surabaya, Minggu (19/9) sebelumnya diduga belum mengantongi izin resmi Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemkot akhirnya dibantah oleh Rektor UT Surabaya, Senin (20/9).

Bahkan UT menyebut perizinan di pemkot masih berbelit, sebab pihaknya telah mengajukan izin IMB secara off line dan online dengan melampirkan dokumen pendukung. Namun, hingga mendekat progres pembangunan Univesitas yang dijadwal sampai 31 desember 2021 nanti pihaknya masih terkendala IMB tak kunjung keluarkan oleh pemkot.

Direktur Universitas Terbuka Surabaya, Dr Suparti mengatakan, pihak sudah mengingatkan jauh hari terkait perizinan IMB tersebut pada pelaksana proyek. Tetapi, perizinan entah terkendala masalah apanya, dirinya belum mengetahui secara pasti.

"Saya terus menekankan pelaksana proyek untuk memenuhi perizinannya terutamanya izin IMB-nya. Bahkan pelaksana proyek janji bahwa smua proses perizinannya diurus oleh mereka (PT Bhineka Citra Prima,red). Mereka bilang bahwasannya proses perizinan IMB saat ini melalui aplikasi berbasis online karena sistem Work From Home (WFH) di masa pandemi," jelas Suparti.

Namun, ketika pihaknya mencoba lewat aplikasi berbasis online yang dianjurkan oleh pemkot Surabaya ternnyata aplikasi akses tersebut tidak bisa digunkan. Alhasil, pembangunan UT terkatung-katung akibat belum maksimalnya sistem perizinan berbasis online yang diklaim sebelumnya oleh memudahkan masyarakat untuk mengurus perizinan tanpa datang ke Unit Pelayanan terpadu Satu Atap (UPTSA) di Siola atau UPTSA Menur.

"Kami selalu prosedur dalam pengurusan izin IMB mas, kami juga terprogres dalam pembangunan gedung UT tahap I sampai 31 desember 2021. Dan juga sudah melalui prosedural ketika kami di minta untuk melalui aplikasi berbasis online. Ketika menggunakan aplikasi yang disarankan SPKD tidak bisa digunakan sistemnya," sebut Ia.

Namun, ketika disinggung terkait lahan yang dibangun, pihaknya memastikan lahan dan tanah tersebut tidak memiliki masalah secara hukum. Sebab, membelinya lahan terletak di kawasan Merr jalan Ir Soekarno itu sudah beres tidak memiliki masalah maupun sengketa dengan pihak lain.

Ia pun berkeyakinan perizinan IMB untuk pembangunan gedung Universitas Terbuka akan kelar sebelum desember 2021. "Saya yakin surat izin akan keluar karena proses perizinan di pemkot cepat. Ini pengalaman pada keluarga saya mengurus pindah penduduk dari Lamongan ke Surabaya tidak membutuhkan waktu yang lama dan kami yakin akan hal itu," tutur Suparti.

Bahkan, Suparti berterima kasih kepada wartawan yang telah memberikan informasi terkait pembangunan gedung tahap I itu agar tidak menjadi persoalan di kemudian hari. 

Diketahui, izin Mendirikan Bangunan (IMB) bersifat wajib bagi siapa saja yang ingin mendirikan bangunan. IMB diperlukan untuk meningkatkan status legal kepemilikan bangunan di mata hukum.

Izin IMB biasanya dikeluarkan oleh dinas tata kota atau Dinas Cipta Karya Tata Ruang  (DCKTR). Di Surabaya, IMB dapat diurus di kantor unit pelayanan terpadu satu atap (UPTSA).

Kemudian, untuk pengajuan IMB non-rumah tinggal, biasanya ada kebijakan khusus dari pemkot dengan tambahan beberapa syarat tertentu. UPTSA kemudian akan menerbitkan Surat Izin Pengukuran (SIP). Beberapa hari kemudian petugas akan datang ke lokasi bangunan dan mengukur dan membuat gambar denah bangunan, setelah gambar jadi, maka dapat dijadikan blueprint untuk IMB.

UPTSA kemudian akan mengeluarkan Izin Pembangunan (IP). Di tahapan ini, pemilik bangunan sudah diizinkan mulai melakukan proses pembangunan sambil menunggu terbitnya IMB sekitar 20-21 hari kerja.

IMB memiliki masa berlaku selama satu tahun. Pembangunan rumah atau gedung diatur dalam undang-undang Nomor 34 Tahun 2001 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan diperkuat dengan Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan.

Sehingga peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut, dalam hal ini penerbitan IMB, maka pada setiap daerah akan mengaturnya dengan peraturan daerah yang sesuai dengan kondisi daerahnya.

Dari pengamatan wartawan, Senin (20/9/2021) proyek tersebut tanpa di lengkapi papan RAB, rambu-rambu keselamatan pada keluar masuk akses jalan. Sehingga rawan terjadi kecelakaan, karena hal tersebut berkaitan dengan izin amdal lali (HO). (dms/jis/ton)