PPKM Darurat Tak Miliki Dasar Hukum?


Ilustrasi penerapan PPKM Darurat yang diinstruksikan Presiden Joko Widodo | ist

PPKM Darurat Tidak Ada Dasar Hukumnya

Oleh ; Hananto Widodo

Untuk mencegah lonjakan Covid 19 yang dari hari ke hari angka penularannya semakin tinggi, akhirnya Pemerintah menetapkan kebijakan berupa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di wilayah Jawa-Bali mulai tanggal 3 Juli-20 Juli 2021 Berbeda dengan PPKM Mikro yang menitikberatkan pada peran skala kecil yang dilakukan oleh RT/RW sebagai ujung tombak, PPKM Darurat ini lebih berskala luas, yakni memberlakukan pembatasan-pembatasan luas dalam gerak sosial ekonomi masyarakat, seperti penutupan mall, tempat ibadah serta tempat-tempat lainnya yang berpotensi menimbulkan kerumunan.

Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pangaribuan yang juga Ketua PPKM Darurat Jawa-Bali mengatakan bahwa terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara PPKM dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Menurut Luhut PPKM didasarkan pada perintah dari Presiden atau Pemerintah Pusat. Sedangkan PSBB didasarkan pada permohonan dari Pemerintah Daerah. Apakah benar demikian ?

Membandingkan dua istilah tentu bisa dilakukan jika kedua istilah tersebut benar-benar ada dasar yang jelas. Lalu bagaimana jika salah satu istilah itu tidak ada dasar yang jelas ? Istilah atau konsep hukum tentu akan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tidak kita temukan istilah PPKM, baik itu PPKM Mikro maupun PPKM Darurat.

Oleh karena itu membandingkan antara konsep PPKM, baik Mikro maupun Darurat dan PSBB merupakan perbandingan yang tidak tepat karena PPKM tidak memiliki dasar hukum dalam UU No. 6 Tahun 2018. Bagaimanapun juga konsep atau teori tidak akan lahir dari ruang hampa. Artinya setiap pemikiran akan selalu berpijak pada apa, akan sangat tergantung pada perspektif apa yang akan digunakan. Jika dalam perspektif ilmu sosial, maka realitas sosial akan menjadi batu pijakannya. Sedangkan dalam perspektif hukum, yang menjadi pijakan adalah hukum positif atau  peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pengambilan suatu kebijakan tentu yang akan menjadi landasan utamanya adalah peraturan perundang-undangan, apalagi Indonesia adalah Negara Hukum. Mungkin Pemerintah akan mengatakan bahwa dasar hukum PPKM baik Mikro maupun Darurat didasarkan pada diskresi. Secara sekilas mungkin alasan ini terlihat benar, tetapi sebenarnya tidak benar. Mengapa demikian ? Diskresi merupakan kewenangan bebas dari pejabat Pemerintah dalam mengambil kebijakan jika hukum yang berlaku saat ini tidak cukup untuk memberikan dasar hukum. Dengan demikian, bukan berarti pejabat Pemerintah bisa seenaknya untuk menerabas peraturan perundang-undangan yang telah ada. Pejabat harus tetap berpijak pada aturan yang berlaku. Jika istilah PPKM tidak memiliki dasar pijakan maka dapat dipastikan secara hukum eksistensi dari PPKM menjadi problematik.

Dalam UU No. 6 Tahun 2018 hanya dikenal empat istilah yakni, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, Karantina Rumah dan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Dalam UU No. 6 Tahun 2018 tidak dikenal istilah PPKM baik Mikro maupun Darurat. Di samping terkait istilah PPKM yang tidak ada dasar hukumnya, kita juga akan melihat pada hal lain terkait dengan penerapan PPKM ini.

Pertama terkait perbedaan antara PPKM Mikro dan Darurat. PPKM Mikro dimaknai sebagai pembatasan yang berskala kecil. Berskala kecil di sini dimaknai bahwa organ-organ yang bergerak adalah skala terkecil dalam masyarakat. Skala terkecil dalam masyarakat ini tidak lain adalah jajaran terendah dalam struktur pemerintahan atau masyarakat, yakni pada level RT dan RW. Dalam PPKM Mikro ini yang memegang peran sentral adalah Ketua RT dan RW. Jika dalam suatu RT/RW ada warga yang terpapar covid 19, maka karantina hanya diterapkan pada level RT/RW. Ini sesuai dengan instruksi dari Presiden Joko Widodo, di mana Beliau mengatakan “Jangan sampai yang terinfeksi 1 satu tapi yang di lockdown seluruh Kota/Kabupaten.”

Kedua adalah istilah darurat dalam PPKM Darurat. Tepatkah istilah ini ? Pada awal-awal pandemi Presiden Jokowi telah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid 19. Sampai sekarang Keppres ini belum dicabut, sehingga sampai sekarang kita masih masuk dalam keadaan darurat Covid 19. Oleh karena itulah, ketika Pemerintah memutuskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah 2020 tetap diadakan pada Desember 2020, keputusan tersebut menuai kritik dari beberapa kalangan, karena keputusan Pemerintah ini bertentangan dengan Keppres No. 11 Tahun 2020. Jika Pemerintah ingin Pilkada Serentak tetap diadakan pada tahun 2020, maka Keppres harus dicabut, karena dalam keadaan darurat Kesehatan Covid 19 ini akan sangat riskan kalau Pilkada Serentak tetap diselenggarakan.

Sebenarnya bukan hanya terkait Pilkada serentak saja yang bertentangan dengan semangat dalam Keppres No. 11 Tahun 2020, tetapi ada beberapa kebijakan Pemerintah lainnya yang bertentangan dengan Keppres No. 11 Tahun 2020. Salah satu kebijakan Pemerintah yang bertentangan dengan semangat Keppres No. 11 Tahun 2020 adalah kebijakan New Normal. Kebijakan New Normal ini tidak sesuai dengan semangat dari Kedaruratan Kesehatan, karena kedaruratan merupakan kondisi di mana kondisi kita dalam keadaan tidak normal.

Dengan masih berlakunya Keppres No. 11 Tahun 2020, maka istilah PPKM Darurat adalah tidak tepat. Karena kita memang masih dalam keadaan darurat. Mungkin istilah PPKM  Darurat digunakan untuk membedakan dengan istilah PPKM Mikro. Kalau dilihat pada PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, ada indikasi PSBB tidak ditempuh oleh Pemerintah karena harus melalui pengajuan dari Pemerintah Daerah. Berdasarkan pernyataan Luhut, Pemerintah ingin mengambil alih kewenangan dalam penanggulangan Pandemi ini. Sehingga Langkah PSBB tidak diambil, karena jika dilihat pada PP No. 21 Tahun 2021 maka harus ada mekanisme yang harus ditempuh dan ini akan membuat penanggulangan ini menjadi lambat.

Dalam UU No. 6 Tahun 2018 tidak diatur mengenai mekanisme PSBB. Mekanisme PSBB diatur dalam PP No. 21 Tahun 2020. Karena mekanisme PSBB diatur dalam PP, dan PP merupakan produk dari Presiden, maka Presiden bisa dengan mudah untuk mengubah PP, sebab PP tidak perlu persetujuan dari DPR sebagaimana layaknya sebuah UU. Oleh karena itu, revisi terhadap PP No. 21 Tahun 2020 merupakan langkah yang tepat karena Langkah itu lebih konstitusional dibanding menerapkan kebijakan PPKM baik Mikro maupun Darurat yang tidak jelas dasar hukumnya. Presiden bisa menambah mekanisme PSBB bukan hanya melalui pengajuan dari daerah saja, tetapi juga bisa didasarkan pada kehendak Pemerintah Pusat.

Penulis Adalah Dosen Hukum Tata Negara dan Ketua Pusat Kajian Hukum Dan Pembangunan (PKHP) Unesa.