Deadline penyerapan anggaran

Sistem Penyerapan Anggaran Amburadul, Ribuan Triliun Harus Diserap dalam Dua Bulan? Apa Gak menghamburkan Cuan!


Ilustrasi penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2022 I ist

mediamerahputih.id I JAKARTA- Anggota Komisi XI DPR RI Marinus Gea merasa kesal akan sistem penyerapan anggaran masih amburadul (bermasalah). Sehingga memaksa Kementerian/Lembaga harus menyerap Rp 1.200 triliun dalam kurun waktu dua bulan atau akhir Desember 2022.

“Ini sistemnya amburadul di pemerintahan kita karena harus dipaksa menyelesaikan Rp 1.200 triliun itu tidak mudah,” ungkap Marinus saat diterima redaksi, Rabu (2/11/2022).

Menurutnya, ada beberapa sebab mengapa sistem penganggaran di pemerintah masih amburadul. Pertama, karena masa waktu penggunaan anggaran yang membuat proses transfer ke daerah terlambat.

Padahal, lanjut ia, pembangunan di daerah itu tersebut terus berjalan. Sehingga, program yang seharusnya sudah disiapkan dari awal menjadi tidak bisa dilakukan karena waktunya sudah tidak memungkinkan lagi.

Kedua, Marinus menyebutkan bisa jadi program itu tidak tepat lagi dilaksanakan sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Karena program yang sudah dirancang itu kan dirancang tahun sebelumnya. Jadi, pada saat implementasinya tidak tepat lagi program itu dilakukan.

"Contoh pembangunan di daerah. Misalnya, masa waktu pembangunan gedung dikasih waktu paling lambat enam bulan. Sementara anggarannya baru bisa dipersiapkan atau dilelang pada Agustus-September, dari September baru bisa dikontrak oleh pemenang lelang baru bisa Oktober. Jadi gimana bisa dilaksanakan? Tidak mau mereka pemenang lelang itu,” ungkap Politisi PDI-Perjuangan ini.

Oleh karenanya, ia menduga sistem penyerapan anggaran di pusat yang tidak efektif yang berdampak pada pembangunan daerah yang terlambat untuk melaksanakan program tersebut.

“Saya secara pribadi mendorong Komisi XI meminta penjelasan kepada Menkeu kenapa bisa sampai ada penyerapan yang tidak optimal sebesar Rp 1200. Saya juga kaget baca berita itu. Artinya, kalau Ibu Menkeu katakan berhemat Rp 1.200 triliun artinya kita cukup survive. Tapi, ternyata minta dihabiskan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dana sekitar Rp 1.200 dalam APBN untuk belanja negara belum terserap. Padahal, periode tahun buku 2022 tinggal dua bulan lagi. 

Menkeu itu pun memastikan pemerintah akan memaksimalkan penyerapan anggaran belanja di sisa tahun ini.

"Ini uangnya sangat besar dan kalau mungkin kami bisa eksekusi semua," kata Sri Mulyani dalam Seminar Strategi Capai Ekonomi Kuat & Berkelanjutan di Tengah Risiko di Jakarta, Jumat, 28 Oktober 2022. 

Anggaran lebih dari seribu triliun tersebut merupakan sisa belanja negara yang belum terserap selama Januari hingga September 2022. Adapun total belanja negara yang dianggarkan dalam APBN tahun ini adalah Rp 3.106,4 triliun. 

Sehingga, cuan belanja yang telah terealisasi sebesar Rp 1.913,9 triliun atau 61,6 persen. Seluruh dana yang harus dibelanjakan itu pun tersebar di seluruh kementerian, lembaga, maupun daerah. 

Menurut Sri Mulyani, Kementerian Keuangan sudah mengalokasikan dana untuk APBN pada 2023 dengan asumsi yang juga telah ditetapkan. Tetapi, ia mengakui dunia bergerak secara luar biasa sehingga asumsi makro dalam APBN tidak bisa sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. (rdn/tmp)