Ancaman krisis pangan

Pemerintah Harus Antisipasi Jeratan Ancaman Krisis Pangan


Pemerintah tetap akan terus mengedepankan kewaspadaan dan mengupayakan langkah preventif sehingga ketersediaan pangan nasional tetap terjaga I ilustrasi/IP/ist

mediamerahputih.id I JAKARTA - Kondisi krisis pangan yang menimpa sejumlah negara di Eropa. Menjadi perhatian serius anggota Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih agar Pemerintah segera melakukan antisipasi dini terhadap adanya ancaman krisis pangan.

 

Ia menyebut kondisi ketahanan pangan nasional pun saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan. Menurutnya kondisi tersebut tidak bisa dianggap remeh terlebih dengan adanya potensi resesi global di tahun 2023.

 

“Indonesia harus siap-siap, terlebih kita ketahui sekarang ini kita juga banyak mengimpor. Ini harus mengantisipasi itu (krisis pangan) sedini mungkin,” kata Gde Sumarjaya saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses di Pontianak, Kalimantan Barat pada Kamis (27/10/2022) lalu.

 

Karenanya ia meminta BUMN di sektor pangan perlu bekerja sama. Apalagi nanti ada Badan Ketahanan Pangan yang nanti akan turut mengatur persoalan pangan.Legislator fraksi Golkar tersebut menilai, kondisi ketahanan pangan Indonesia perlu mendapat perhatian lebih agar terhindar dari ancaman krisis,

 

Ia khawatir apabila para pemangku kepentingan lengah akan kondisi yang ada maka Indonesia bukan tidak mungkin terjerat dalam kondisi krisis pangan seperti halnya  yang terjadi di sejumlah Negara.

 

Ligislator yang akrab disapa Demer ini mencontohkan kondisi krisis yang menimpa sejumlah negara di Eropa. “Krisis pangan itu terjadi di Perancis, Belanda, ada Inggris dan Negara lainnya. Kita nggak menyangka mereka akan mengalami krisis karena satu hal, yaitu energi dikecilkan oleh Rusia serta kondisi Ukraina sebagai penghasil gandum yang saat ini tengah bermasalah,"terangnya. 

 

Demer lalu mengingatkan semua pihak untuk bersiap terlebih saat ini Indonesia banyak mengimpor sejumlah komoditi strategis seperti garam, daging dan gula. Sehingga Pemerintah perlu lebih teliti lagi dalam memprediksi serta mengambil kebijakan terkait persoalan pangan.

 

“Agar kita tidak mengalami seperti negara di Eropa yang ketahanan pangannya sangat rendah,” pungkasnya.

 

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Kuntoro Boga Andri, mengatakan bagi banyak negara, saat ini krisis pangan sudah di depan mata. Menurut laporan Global Crisis Response Group Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sekitar 1,6 miliar orang di 94 negara menghadapi setidaknya satu dimensi krisis pangan, energi, dan sistem finansial. Potensi terjadinya krisis pangan global karena adanya gangguan rantai pasok yang membuat harga berbagai komoditas melonjak.

 

Salah satu komoditas dibatasi adalah gandum. Sejumlah negara penghasil gandum, seperti Rusia, India, Serbia, Mesir, Afghanistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Kosovo, mengeluarkan kebijakan retriksi. Langkah ini diambil untuk tetap menjaga stabilitas pangan di negara mereka masing-masing.

 

Kondisi ini turut mendapat perhatian besar dari pemerintah. Meski gandum bukan komoditas pangan utama, tapi kebutuhan gandum di Indonesia sangat tinggi. Padahal gandum bukan produk asli Indonesia dan sulit untuk dibudidayakan. Sehingga kebutuhan gandum masih dipasok oleh impor.

 

Meskipun begitu, pemerintah tetap akan terus mengedepankan kewaspadaan dan mengupayakan langkah preventif sehingga ketersediaan pangan nasional tetap terjaga. Potensi bahan baku makanan yang bisa naik berkali-kali lipat tentunya perlu diwaspadai, karena dampaknya yang akan sangat merugikan masyarakat.

Berangkat dari kewaspadaan tersebut, maka pemerintah pun memiliki kewajiban untuk mengingatkan masyarakat dan juga pelaku industri pangan terhadap potensi krisis pangan tersebut. Seraya juga terus mengupayakan sejumlah langkah untuk bisa menghindarkan Indonesia dari kemungkinan kelangkaan pangan.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah mensubtitusi kebutuhan bahan pangan impor dengan bahan lokal. Untuk kebutuhan industri pangan olahan berbasis gandum, Pemerintah mulai menggalakkan penanaman sorgum yang dapat menggantikan gandum. Kementan juga memperkuat dan menyediakan pangan lokal alternatif, seperti singkong dan umbi-umbian.

“Gandum dapat disubstitusi sorgum yang sangat cocok dikembangkan disini. Pangan lokal dapat menyelamatkan kita dari krisis pangan. Sorgum salah satunya,” sebut Kuntor. (srw/ip/red)