Jabatan Presiden Dua Periode Harga Mati

Presiden Tiga Periode Adalah Inkonstitusional


Dr. Hananto Widodo

Presiden Tiga Periode Adalah Inkonstitusional

Oleh

Hananto Widodo

Gagasan amandemen kembali UUD NRI Tahun 1945, hendaklah tidak keluar dari spirit awal ketika dilakukan amandemen UUD 1945 pada tahun 1999. Spirit awal dari perubahan UUD 1945 adalah untuk membatasi kekuasaan eksekutif yang sebelumnya dapat dikatakan lebih kuat dibanding cabang kekuasaan negara lainnya.

Oleh karena itu, pembatasan masa jabatan Presiden janganlah dimaknai hanya sebagai pembatasan periode jabatan Presiden semata, dari tanpa batas waktu menjadi maksimal dua periode. Namun dibalik itu ada nilai historis yang melatarbelakangi dilakukan pembatasan terhadap masa jabatan Presiden.

Oleh karena itu, sebelum dilakukan pembatasan masa jabatan Presiden hanya dua kali melalui amandemen UUD 1945, pembatasan masa jabatan Presiden sudah dilakukan melalui Ketetapan MPR No. XIII/MPR/1998. Pengaturan masa jabatan Presiden yang dilakukan oleh MPR melalui Ketetapan MPR sebelum dilakukan melalui amandemen UUD 1945 menandakan bahwa persoalan pembatasan masa jabatan Presiden ini merupakan persoalan yang sangat krusial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Lahirnya Ketetapan MPR No. III/MPR/1998 yang kemudian ditindaklanjuti dalam amandemen UUD 1945, khususnya Pasal 7 ini tentu tidak muncul dari ruang hampa. Ada alasan kuat kenapa pembatasan masa jabatan Presiden dilakukan pada amandemen I UUD 1945, bukan pada amandemen II, III dan IV.

Karena jabatan Presiden tanpa batas waktu inilah yang akhirnya melahirkan pemerintahan otoriter Orde Baru. Kekuasaan Orde Baru ini menjadi otoriter karena antara lain tidak ada pembatasan masa jabatan Presiden. Dengan tidak adanya pembatasan masa jabatan Presiden, maka penguasa dalam hal ini Presiden akan dapat menancapkan hegemoni kekuasaan tanpa bisa dikontrol oleh cabang kekuasaan lain.

Tentu ada alasan yang terkesan logis terkait usulan masa jabatan Presiden agar ditambah menjadi 3 periode saja. Masa jabatan Presiden menjadi 3 periode bukanlah masa jabatan tanpa batas, tetapi tetap ada batasnya, yakni 3 periode. Alasan ini kelihatannya logis jika dilihat dengan kacamata positivistic hukum, tetapi akan sangat berbahaya jika dilihat dengan menggunakan aspek yang lebih luas, terutama pada aspek politik ketatanegaraan.

Ingat, ketika Presiden Soeharto mulai berkuasa, salah satu produk hukum yang dicabut adalah Ketetapan MPR No. III/MPR/1963 tentang pengangkatan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Namun, setelah itu Soeharto menggunakan Pasal 7 UUD 1945 yang tidak menggunakan pembatasan yang jelas dalam pembatasan masa jabatan Presiden untuk terus berkuasa hingga 6 periode. Oleh karena itu, sangat dimungkinkan pada awalnya hanya menambah masa jabatan Presiden menjadi 3 periode.

Namun di kemudian hari ide untuk menambah masa jabatan Presiden ditambah menjadi 4 periode dan seterusnya. Apalagi alasan yang digunakan adalah agar ada kesinambungan dalam hal pembangunan nasional. Justru jika alasan kesinambungan pembangunan nasional yang digunakan sebagai dasar berpikirnya, maka akan sangat kontradiktif dengan alasan menghidupkan kembali GBHN. 

Sebagaimana kita ketahui, alasan menghidupkan kembali GBHN adalah agar terjadi kesinambungan pembangunan, sehingga jika terjadi pergantian kepemimpinan nasional, maka tidak terjadi pergantian paradigma pembangunan nasional secara fundamental. Sebab dengan adanya GBHN, maka siapapun Presidennya tidak akan keluar dari kerangka pembangunan nasional yang telah ditetapkan oleh MPR.

Bahaya Terhadap Demokrasi Salah satu kesepakatan MPR dalam melakukan perubahan UUD 1945 pada tahun 2000 adalah memperkuat sistem presidensiil. Sebenarnya gagasan pemurnian sistem presidensiil ini bertolak belakang dengan gagasan pembatasan kekuasaan Presiden.

Dalam sistem presidensiil meletakkan kekuasaan Presiden paling luas dibandingkan cabang kekuasaan yang lain. Kalau kita kembali pada ajaran pemisahan kekuasaan klasik yang digagas oleh Montesquie, cabang kekuasaan legislatif hanya memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran. Sedangkan kekuasaan yudisial hanya mengadili dan memvonis. Residu dari kewenangan DPR dan pengadilan inilah menjadi kewenangan Presiden.

Oleh karena itu, pemerintah dalam sistem presidensiil lebih mudah untuk terjerumus dalam jebakan otoritarian ketimbang pemerintah dalam sistem parlementer. Salah satu alasan pemerintah akan lebih mudah untuk terjerumus dalam jebakan otoritarian karena dalam sistem presidensiil, Presiden tidak bisa dimakzulkan di tengah masa jabatannya dengan alasan politis.

Presiden hanya dapat dimakzulkan dengan alasan hukum, moral dan administratif, itupun harus melalui mekanisme yang tidak mudah. Sistem presidensiil menjadi lebih berbahaya jika masa jabatan Presiden tidak dibatasi. Karena dengan tidak adanya batasan masa jabatan Presiden sama dengan tidak membatasi kekuasaan Presiden.

Kekuasaan Presiden menjadi semakin tidak terbatas jika Presiden mampu untuk melakukan kooptasi terhadap kekuatan politik yang ada di DPR dan sekarang ini sedang terjadi, di mana DPR yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan DPR menjadi “tidak berdaya.” Bagaimanapun juga DPR merupakan lembaga politik, sehingga berdaya atau tidaknya dirinya akan sangat tergantung pada konstelasi politik yang ada di dalamnya. Jika konstelasi politik yang ada di dalamnya lebih memihak pada kekuasaan Presiden maka dapat dipastikan langgam otoritarian di bawah panji sistem presidensiil menjadi lebih kuat.

Secara ideal, konstitusi mengatur fungsi check and balances antar lembaga negara. Namun demikian, fungsi check and balances bisa terjadi jika posisi kekuasaan antar cabang kekuasaan baik secara kualitas maupun kuantitas adalah equal. Jika yang terjadi adalah kekuatan politik lebih dominan memihak dibanding kritis terhadap Presiden, maka kiamat terhadap demokrasi yang akan terjadi.

Hal ini akan menjadi parah jika masa jabatan Presiden menjadi lebih dari dua periode. Oleh karena itu, masa jabatan Presiden maksimal dua periode adalah harga mati.

Penulis adalah Dosen Hukum Tata Negara dan Ketua Pusat Kajian Hukum Dan Pembangunan (PKHP) Universitas Negeri Surabaya.