Pakar Sebut Penerapan PPKM Tak Memiliki Dasar Hukum


Petugas saat mengatur memberlakukan penyekatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di pintu masuk perbatasan kota Surabaya beberapa waktu lalu. (mmp/Antonius Andhika)

MerahPutih|Surabaya - Rencana pemerintah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 11- 25 Januari 2021 mendatang dinilai Pakar Hukum Tata Negara tidak memiliki dasar hukumnya.

Sebab didalam Undang-undang/UU No.6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan hanya menyebutkan karantina wilayah, karantina Rumah Sakit, karantina rumah dan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB.

Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Hananto Widodo mengatakan, bahwa rencana pemerintah menerapkan PPKM tersebut tidak berlandaskan dasar hukum.

Bahkan, Hananto juga menyebutkan adanya Peraturan Pemerintah/PP No. 21 tahun 2020 tentang PSBB dipandang sudah salah. Namun, ia melihat hal itu lantaran budaya birokrasi menuntut daerah harus patuh pada pusat (Pemerintah Pusat, red).

"Ketika DKI mau menerapkan PSBB kan sempat terjadi polemik antara pusat dan DKI. Pusat mengatakan yang paling tepat itu pembatasan sosial berskala mikro," kata Hananto ketika dikonfirmasi, Jum'at malam (8/1/2021).

Menurut Hananto, padahal penerapan ini tidak ada dasar hukumnya. Lalu sekarang ada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Ini juga tidak ada dasar hukumnya.

"Yang benar istilah tetap karena  aturan mengatakan demikian tapi secara praktik bisa lebih luwes. Sesuaikan dengan kondisi di lapangan," lanjut ia.

Dosen Unesa Surabaya ini juga menambahkan karena memang antara daerah yang satu dengan lainnya memiliki kondisi yang berbeda. Sehingga, lanjut Hananto, penerapannya pasti akan berbeda.

Namun, ketika ditanya aktivitas warga diperketat dengan penerapan PPKM oleh pemerintah yang dipandang tidak ada dasar hukumnya. Hananto yang juga Ketua Pusat Kajian Hukum Dan Pembangunan Unesa ini menyebut bahwa dasar hukumnya langsung ke Peraturan Walikota (Perwali) yang menurutnya menjurus pada perwali tersebutnya.

Ketika disoal apakah masyarakat bila mempermasalahkan / menggugat aturan tersebut (PPKM). Kembali, Hananto menilai bahwa masyarakat tidak akan mempermasalahkan dasar hukumnya.

"Warga biasanya tidak akan menggugat selama kebutuhannya terpenuhi. Tapi lebih pada kebijakannya merugikan atau tidaknya," pungkas Hananto.(ton)