Disoal Dana Partisipasi melalui Komite Sekolah, ini Penjelasan Kadispendik


Kepala Dinas Pendidikan (Kadispendik) Pemprov Jatim, Wahid Wahyudi | MMP/dok

Merah Putih | SURABAYA - Isu penggalangan dana partisipasi pendidikan melalui komite sekolah terus menjadi buah bibir publik. Di tengah pemerintah gencar memberantas pungutan liar "Pungli" tak terkecuali di sektor pendidikan.

Sebab, praktek pungli dirasa meresahkan masyarakat. Dimana praktek tersebut baik secara terang-terangan maupun terselubung dengan menggunakan dalih Komite sekolah seperti yang terjadi di SMA Negeri 19 Surabaya misalnya, telah memungut dana partisipasi itu kepada orang tua siswa tanpa disosialisasikan dan musyawarah dulu.

Kemendikbud ketika mensosialisasikan Permendikbud No.75/2016 tentang Komite Sekolah tidak diperboleh penggalang dana berupa sumbangan pendidikan, bantuan pendidikan dan bukan pungutan | MMP/dok kemdikbud.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan (Kadispendik) Pemprov Jatim, Wahid Wahyudi meminta jurnalis mediamerahputih.id untuk mempelajari permendikbud 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah agar tidak salah dalam menafsirkan dan mempublikasi.

"Pelajari Permendikbud 75 tahun 2016, supaya tidak su’udhon dan tidak salah dalam menulis nggih." kata Wahid Wahyudi ketika dikonfirmasi, Minggu (13/6/2021).

Menurut Wahid, Komite sekolah adalah wakil dari para ortu siswa. Ketika disinggung apakah terkait penggalangan dana partisipasi di SMA Negeri 19 Surabaya menurut keterangan dari orang tua murid tanpa adanya musyawarah terlebih dulu.

Wahid menjelaskan kalau semua wali murid minta diajak musyawarah, ia menganggap tidak perlu adanya sebuah Komite. Sebab, musyawarah bagi orangtua siswa, menurutnya membutuhkan biaya besar untuk diadakan rapat.

"Kalau semua wali murid minta diajak musyawarah, ya gak perlu komite, dan butuh biaya besar untuk rapat, karena jumlah orang tua siswa pasti ratusan," tandas mantan Kepala Dinas Perhubungan dan LLAJ ini.

Bahkan, ia meminta jurnalis mediamerahputih.id menjadi media yang menjunjung tinggi kebenaran dan peraturan.

"Bendera medianya MERAH PUTIH, jadi harapannya yang diberitakan juga harus merah putih, harus menjunjung tinggi kebenaran dan peraturan," tandas ia.

Namun, ketika diberikan referensi kepingan laman kemdikbud.go.id terkait aturan Permendikbud 75 tahun 2016 tentang Komite sekolah yang menegaskan, bahwa tidak boleh ada pungutan yang diminta oleh Komite sekolah kepada peserta didik atau orang tua wali.

Bahkan, dalam unggahan laman kemdikbud.go.id tersebut ditegaskan langsung oleh Staf Ahli Mendikbud Bidang Regulasi, Chatarina Muliana Girsang mengatakan, revitalisasi peran Komite Sekolah melalui Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 ini juga dilakukan untuk menegaskan bahwa tidak boleh ada pungutan yang diminta oleh Komite Sekolah kepada peserta didik atau orang tua/wali.

“Permendikbud ini juga mempertegas bahwa Komite Sekolah dilarang meminta pungutan. Kemudian, penggalangan dana berupa sumbangan dan bantuan pendidikan juga tidak boleh memberatkan orang tua/wali yang tidak mampu,” kata Chatarina.

Setelah diberikan referensi tersebut berupa unggahan dari laman kemdikbud.go.id atas larangan pungutan itu. Kadispendik, Wahid sepakat mengklaim sama apa yang sudah dijelaskan sebelumnya kepada dirinya.

"Yo bener sama dengan yang saya jelaskan.Sekolah dilarang menarik pungutan apapun. Komite sekolah diperbolehkan memfasilitasi sumbangan dari ortusis untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Ortusis yang tidak mampu, boleh meminta keringanan bahkan pembebasan sumbangan dari komite sekolah. Bedakan antara sekolah dan komite," papar Wahid.

Seperti diketahui, dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Bantuan Pendidikan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya, dengan syarat yang disepakati para pihak.

Kemudian yang dimaksud dengan Sumbangan Pendidikan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orang tua/walinya baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan.

Sementara, revitalisasi peran Komite Sekolah melalui Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 ini juga dilakukan untuk menegaskan bahwa tidak boleh ada pungutan yang diminta oleh Komite Sekolah kepada peserta didik atau orang tua/wali.

“Permendikbud ini juga mempertegas bahwa Komite Sekolah dilarang meminta pungutan. Kemudian, penggalangan dana berupa sumbangan dan bantuan pendidikan juga tidak boleh memberatkan orang tua/wali yang tidak mampu,” tegas Staf Ahli Mendikbud Bidang Regulasi, Chatarina Muliana Girsang.

Ia juga berharap, Permendikbud tersebut bisa meningkatkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas di tingkat satuan pendidikan melalui peran serta masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana bantuan dan sumbangan pendidikan oleh Komite Sekolah.(ton/dms)